Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah

Senin, 16 Nov 2026 18:01
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah.
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.

Upaya tersebut dibahas dalam Webinar Road to Grand Launching Wisata Indikasi Geografis (GI Tourism) Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman dan mendorong pemanfaatan produk Indikasi Geografis, tidak hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai daya tarik wisata yang mengangkat identitas, budaya, pengetahuan tradisional, serta keunikan daerah asalnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Muhammad Ikmal Idrus, menyampaikan bahwa Indikasi Geografis merupakan instrumen Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai strategis dalam melindungi reputasi, kualitas, karakteristik, dan identitas geografis produk unggulan daerah.

“Indikasi Geografis bukan sekadar instrumen untuk melindungi reputasi, kualitas, dan karakteristik produk unggulan daerah. Lebih dari itu, Indikasi Geografis harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Pendaftaran IG bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk mengoptimalkan potensi produk daerah agar dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata,” ungkap Ikmal.

Sulawesi Selatan memiliki sejumlah produk Indikasi Geografis yang berpotensi dikembangkan melalui konsep GI Tourism, di antaranya Kopi Arabika Kalosi Enrekang, Kopi Arabika Toraja, Lada Luwu Timur, Beras Pulut Mandoti Enrekang, Kopi Arabika Bantaeng, Kopi Arabika Rumbia Jeneponto, Kopi Arabika Seko, dan Cabai Katokkon Toraja.

Produk-produk tersebut dapat dikemas menjadi pengalaman wisata yang beragam, mulai dari wisata perkebunan dan edukasi pengolahan kopi hingga wisata budaya serta pengenalan pengetahuan tradisional masyarakat setempat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, dalam keynote speech-nya menjelaskan bahwa Geographical Indication Tourism merupakan konsep wisata tematik yang memadukan kegiatan pariwisata dengan produk Indikasi Geografis. Wisatawan tidak hanya mengunjungi destinasi, tetapi juga dapat menyaksikan proses produksi, mengenal pengetahuan tradisional, memahami asal-usul produk, serta menikmati keunikan produk di daerah asalnya.

“Geographical Indication Tourism merupakan konsep wisata tematik yang memadukan pariwisata dengan produk Indikasi Geografis. Wisatawan tidak hanya datang untuk melihat destinasi, tetapi juga dapat mengenal asal-usul produk, menyaksikan proses produksi, memahami pengetahuan tradisional, serta merasakan keunikan produk langsung dari daerah asalnya,” jelas Hermansyah.

Ia berharap pengembangan GI Tourism dapat meningkatkan pengenalan produk unggulan Indonesia, memperluas pasar, meningkatkan nilai ekonomi, serta membuka sumber perekonomian baru bagi masyarakat setempat. Pengembangannya membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, khususnya sektor pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mirna, menekankan pentingnya kesiapan destinasi dalam mendukung pengembangan wisata berbasis Indikasi Geografis. Aspek aksesibilitas, kebersihan lingkungan, fasilitas sanitasi, transportasi, homestay, hingga ketersediaan pemandu wisata perlu menjadi perhatian.

“Pengembangan wisata berbasis Indikasi Geografis harus mampu menghadirkan pengalaman wisata yang autentik dan berkelanjutan. Karena itu, kesiapan destinasi, aksesibilitas, fasilitas pendukung, serta keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting agar pengembangan wisata ini memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat lokal, petani, pengrajin, pelaku UMKM, dan kelompok sadar wisata harus dilibatkan sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan wisata tersebut.

Dari sisi pelaku Indikasi Geografis, Ketua Harian MPIG Kopi Arabika Rumbia Jeneponto, Haji Nasrum, menyampaikan bahwa wisata kopi dapat menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan untuk mengunjungi perkebunan, melihat proses budidaya dan pemetikan buah kopi, mengikuti proses pengolahan, hingga menikmati kopi di daerah asalnya.

“Melalui pengembangan wisata Indikasi Geografis, wisatawan dapat memperoleh pengalaman langsung dengan mengunjungi perkebunan kopi, melihat proses budidaya, pemetikan, hingga pengolahan kopi di daerah asalnya. Namun, peningkatan permintaan pasar harus tetap diimbangi dengan pengendalian kualitas agar karakteristik dan keaslian produk IG tetap terjaga,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pengawas ASITA Sulawesi Selatan, Didi Leonardo Manapa, turut menyampaikan bahwa sektor usaha perjalanan wisata dapat mengambil peran dalam mengintegrasikan produk-produk Indikasi Geografis ke dalam paket perjalanan wisata.

“Produk-produk Indikasi Geografis memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam paket perjalanan wisata. ASITA dapat berperan menghubungkan pelaku usaha pariwisata dengan MPIG, petani, pengrajin, dan UMKM untuk mengemas keunikan produk, budaya, serta kearifan lokal menjadi pengalaman wisata yang menarik bagi wisatawan,” jelas Didi.

Menurutnya, diperlukan koordinasi langsung dengan para pengelola produk IG untuk menggali informasi mengenai lokasi produksi, keunikan produk, serta pengalaman yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Informasi tersebut selanjutnya dapat dikemas menjadi paket wisata dan dipromosikan kepada calon wisatawan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, MPIG, petani, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi wisata berbasis Indikasi Geografis.

Kanwil Kemenkum Sulsel juga berkomitmen memperkuat perannya dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi IG, memfasilitasi pelindungan melalui pendaftaran, memperkuat kelembagaan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis (MPIG), serta mendorong promosi dan pemanfaatan ekonomi produk unggulan daerah.

Dengan pengembangan GI Tourism, produk Indikasi Geografis diharapkan tidak hanya memiliki perlindungan hukum dan daya saing ekonomi, tetapi juga mampu menjadi identitas serta daya tarik wisata yang memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan kearifan lokal Sulawesi Selatan.
(GUS)
Berita Terkait
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Minggu, 15 Nov 2026 23:56
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
News
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
Dari urusan data badan hukum, pengaduan terhadap notaris, sampai dokumen untuk keperluan di luar negeri, semuanya dilayani di satu tempat.
Minggu, 15 Nov 2026 21:50
Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng.
Sabtu, 14 Nov 2026 14:43
Harmonisasi Ranperbup Jeneponto, Kemenkum Sulsel Dorong Penguatan Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah
News
Harmonisasi Ranperbup Jeneponto, Kemenkum Sulsel Dorong Penguatan Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Jeneponto tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Kamis (12/11/2026).
Sabtu, 14 Nov 2026 11:01
Kemenkum Sulsel-UT Makassar Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Bantuan Hukum
News
Kemenkum Sulsel-UT Makassar Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Bantuan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Universitas Terbuka (UT) Makassar menjajaki peluang kerja sama di sektor bantuan hukum melalui penguatan kapasitas mahasiswa sebagai calon paralegal, pembukaan akses pelatihan dan sertifikasi, serta pengembangan program magang.
Rabu, 11 Nov 2026 18:08
Berita Terbaru