Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua rancangan tersebut mengatur tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran serta Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulsel.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Harmonisasi Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (10/11/2026) ini dihadiri oleh pimpinan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para inisiator rancangan, Sekretariat DPRD, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, tim penyusun, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum Sulsel. Pembahasan difokuskan pada kesesuaian materi muatan, kewenangan pemerintah daerah, serta teknik penyusunan agar kedua rancangan memiliki landasan hukum yang kuat.

Dalam pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran, pihak pemrakarsa menjelaskan bahwa penyusunannya merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah sekaligus tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati, menekankan pentingnya kecermatan dalam merumuskan norma agar materi muatan yang diatur tidak sekadar menyalin ketentuan dari regulasi pemerintah pusat, melainkan mampu mengakomodasi kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sulsel selanjutnya memberikan sejumlah masukan penyempurnaan, di antaranya penyesuaian terminologi resmi dari perlindungan menjadi pelindungan, pencantuman Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai pemenuhan unsur yuridis dalam konsiderans, serta penyelarasan definisi pada Pasal 1 agar tidak mempersempit makna sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sementara itu, pembahasan Ranperda tentang Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Sulsel mengemuka sebagai upaya memperkuat optimalisasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting di daerah. Tim Perancang menekankan perlunya penyempurnaan materi muatan secara menyeluruh, termasuk perbaikan teknik penyusunan dan konsiderans agar secara eksplisit menggambarkan latar belakang serta urgensi pembentukan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran secara substansi dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya setelah dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.

Adapun Ranperda tentang Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dikembalikan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki, khususnya pada aspek materi muatan agar lebih sistematis dan sesuai dengan kewenangan daerah.

Dalam kesempatan terpisah, Minggu (15/11/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Muhammad Ikmal Idrus, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pendampingan dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.

“Kami mendorong agar setiap rancangan peraturan daerah disusun dengan memperhatikan kesesuaian kewenangan, kebutuhan daerah, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Regulasi yang baik harus memiliki kejelasan substansi dan dapat diimplementasikan secara efektif. Melalui sinergi dengan DPRD dan pemerintah daerah, kami berharap produk hukum yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Sulsel,” ujar Ikmal.