Dasco Dalam Peta Suksesi: Antara Kapasitas Politik dan Kelayakan Kepemimpinan

Oleh: Harmansyah
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan

Wacana mengenai figur yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kepemimpinan nasional ke depan perlu dibaca melalui sejumlah variabel. Bukan semata-mata berdasarkan kedekatan politik, loyalitas, ataupun kalkulasi koalisi, melainkan juga melalui rekam jejak, kapasitas, dan model kepemimpinan yang dimiliki seorang figur.

Dalam konteks tersebut, model kepemimpinan Sufmi Ahmad Dasco menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan.

Dalam kapasitas saya sebagai Ketua Bappilu DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan, saya memandang pengalaman, karakter kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta peran Dasco dalam mengelola dinamika politik nasional sebagai aspek yang relevan untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan konfigurasi kepemimpinan nasional mendatang, termasuk kemungkinan mengusulkan namanya sebagai Wakil Presiden.

Pandangan ini juga memiliki keselarasan dengan aspirasi pimpinan DPC Partai Gerindra se-Sulawesi Selatan yang memandang model kepemimpinan Dasco sebagai salah satu variabel penting dalam pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional.

Kesamaan pandangan tersebut bukan semata-mata persoalan dukungan terhadap seorang figur. Ada pembacaan politik yang lebih mendasar mengenai pengalaman, kapasitas konsolidasi, dan relevansi kepemimpinan Dasco terhadap kebutuhan pemerintahan.

Namun, pembicaraan mengenai Dasco tidak cukup berhenti pada dukungan politik. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apa sesungguhnya karakter kepemimpinan yang membuat seorang figur relevan untuk dipertimbangkan dalam posisi Wakil Presiden?

Pertanyaan tersebut membawa kita pada satu kerangka pemikiran yang lebih luas, yakni The Dasco Question: sebuah upaya membaca kapasitas, pengalaman, dan model kepemimpinan Sufmi Ahmad Dasco dalam konteks kebutuhan kepemimpinan nasional.

1. The Dasco Question: Melampaui Kalkulasi Politik

The Dasco Question bukan sekadar pertanyaan mengenai siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Lebih dari itu, gagasan ini mengajak kita melihat hubungan antara kapasitas politik, pengalaman kelembagaan, kemampuan konsolidasi, dan tuntutan kepemimpinan nasional.

Dalam politik, kemampuan membangun kekuatan dan mengelola dinamika kekuasaan merupakan modal penting. Namun, tanggung jawab kepemimpinan nasional memiliki dimensi yang jauh lebih luas.

Seorang Wakil Presiden tidak hanya dituntut memahami konfigurasi politik, tetapi juga harus mampu menerjemahkan kepentingan nasional ke dalam perspektif kebijakan, koordinasi pemerintahan, dan pelayanan publik.

Karena itu, model kepemimpinan Dasco perlu dibaca melalui beberapa dimensi: rekam jejak politik, pengalaman kelembagaan, kemampuan membangun komunikasi lintas kepentingan, serta relevansinya terhadap kebutuhan pemerintahan.

Dengan kerangka tersebut, pembicaraan mengenai Dasco tidak terjebak pada popularitas figur ataupun dinamika dukungan sesaat. Ia menjadi ruang untuk menguji bagaimana pengalaman politik dapat berhubungan dengan tuntutan kepemimpinan negara.

2. Dasco dan Arsitektur Kekuasaan

Sufmi Ahmad Dasco merupakan salah satu figur yang memiliki posisi strategis dalam struktur Partai Gerindra maupun lembaga legislatif.

Keterlibatannya dalam Partai Gerindra sejak awal pembentukan organisasi pada 2008, perjalanan sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019, hingga menjadi Wakil Ketua DPR RI sejak 2019 memperlihatkan pengalaman panjang dalam organisasi politik dan kelembagaan parlemen.

Pada periode 2024–2029, Dasco kembali dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI. Ia juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.

Posisi tersebut memberikan ruang pengalaman dalam memahami hubungan antara kepentingan partai, dinamika parlemen, dan komunikasi antarkekuatan politik.

Dalam praktik politik nasional, kemampuan membaca situasi dan memahami kepentingan yang berbeda merupakan bagian penting dari proses pengambilan keputusan.

Kepemimpinan tidak selalu bekerja melalui instruksi. Dalam banyak situasi, kepemimpinan justru diuji melalui kemampuan membangun titik temu, mengelola perbedaan, dan menjaga agar proses politik tetap berjalan dalam koridor kelembagaan.

Di sinilah pengalaman Dasco menjadi menarik untuk dikaji.

Namun, pengalaman dalam mengelola dinamika parlemen tentu tidak dengan sendirinya menjawab seluruh tuntutan jabatan Wakil Presiden. Pengalaman tersebut perlu dilihat sebagai modal yang relevansinya harus diuji dalam konteks tanggung jawab pemerintahan yang lebih luas.

3. Kekuatan Konsolidasi dan Komunikasi Politik

Salah satu dimensi yang penting dalam membaca model kepemimpinan Dasco adalah kemampuan konsolidasi politik.

Pemerintahan nasional tidak pernah berdiri dalam ruang yang sepenuhnya homogen. Di dalamnya terdapat partai politik, kelompok kepentingan, lembaga negara, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat yang memiliki perspektif serta kepentingan berbeda.

Mengelola hubungan di antara berbagai kekuatan tersebut membutuhkan kemampuan komunikasi, pemahaman kelembagaan, dan kecakapan membangun kesepahaman.

Pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR dan pengurus strategis Partai Gerindra menjadi salah satu pijakan untuk menilai dimensi tersebut.

Bagi saya, kemampuan membangun komunikasi politik bukan sekadar instrumen menjaga stabilitas koalisi. Lebih dari itu, komunikasi harus mampu membuka ruang koordinasi dan memastikan berbagai kepentingan dapat dipertemukan dalam agenda pembangunan nasional.

Di tengah kompleksitas pemerintahan, kemampuan konsolidasi menjadi penting. Namun, konsolidasi yang efektif juga harus tetap memberi ruang bagi kritik, pengawasan, dan perbedaan pandangan.

Sebab, stabilitas politik yang sehat bukanlah kondisi tanpa perbedaan, melainkan kemampuan mengelola perbedaan secara demokratis dan bertanggung jawab.

4. Antara Loyalitas Politik dan Kapasitas Kenegaraan

Dalam pembicaraan mengenai Wakil Presiden, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: perbedaan antara loyalitas politik dan kapasitas kenegaraan.

Loyalitas merupakan bagian dari hubungan politik dan organisasi. Namun, jabatan Wakil Presiden membawa tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan organisasi ataupun konfigurasi koalisi.

Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan. Karena itu, tuntutan terhadap posisi tersebut mencakup pemahaman mengenai persoalan ekonomi, pembangunan, sosial, pendidikan, kesehatan, hubungan kelembagaan, hingga tantangan geopolitik.

Dalam konteks ini, pengalaman politik Dasco perlu dihubungkan dengan kemampuan memahami persoalan negara secara menyeluruh.

Pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya bagaimana seorang figur menjaga soliditas politik, melainkan bagaimana ia dapat berkontribusi terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas kebijakan publik.

Bagi saya, inilah salah satu bagian penting dari The Dasco Question.

Kedekatan dan komunikasi politik dengan Presiden Prabowo dapat menjadi modal koordinasi. Tetapi kepemimpinan nasional juga membutuhkan kemampuan memberikan perspektif, masukan, serta pertimbangan yang berorientasi pada kepentingan negara.

Dengan demikian, loyalitas politik dan kapasitas kenegaraan harus ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

5. Mengukur Relevansi Dasco terhadap Agenda Pemerintahan

Pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan pembangunan yang tidak sederhana.

Agenda pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga.

Dalam situasi tersebut, Wakil Presiden tidak cukup hanya menjadi bagian dari simbol stabilitas politik.

Posisi ini membutuhkan kemampuan memahami arah kebijakan Presiden, mengawal pelaksanaan program, serta membangun koordinasi yang efektif dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai mandat yang diberikan.

Karena itu, jika model kepemimpinan Dasco dipertimbangkan dalam konfigurasi kepemimpinan nasional, relevansinya perlu dilihat dari sejauh mana pengalaman politik dan kelembagaannya dapat diterjemahkan menjadi kontribusi konkret terhadap agenda pemerintahan.

Ada beberapa dimensi yang menurut saya penting untuk diperhatikan.

Pertama, kemampuan membangun koordinasi antarlembaga tanpa mengaburkan batas kewenangan masing-masing.

Kedua, kemampuan menjembatani kepentingan politik dengan kebutuhan pembangunan.

Ketiga, pemahaman terhadap persoalan daerah, terutama kesenjangan pembangunan dan kebutuhan pemerataan ekonomi.

Keempat, kemampuan menjaga kesinambungan komunikasi antara Presiden, parlemen, dan berbagai pemangku kepentingan.

Kelima, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dimensi-dimensi tersebut menjadi penting karena ukuran kepemimpinan nasional pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh posisi yang ditempati, tetapi juga oleh kontribusi yang dapat diberikan.

6. Dukungan Daerah dan Makna Konsolidasi Organisasi

Dukungan yang berkembang di lingkungan Gerindra Sulawesi Selatan juga menarik untuk dibaca sebagai bagian dari dinamika organisasi politik.

Kesamaan pandangan antara Ketua Bappilu DPD Gerindra Sulsel dan pimpinan DPC se-Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya aspirasi dari tingkat daerah terhadap figur yang dinilai memiliki pengalaman dan model kepemimpinan yang relevan untuk dipertimbangkan.

Bagi organisasi politik, aspirasi daerah merupakan bagian penting dari proses komunikasi internal. Struktur partai tidak hanya berfungsi menjalankan keputusan pusat, tetapi juga menjadi ruang artikulasi pandangan dan pengalaman politik dari berbagai wilayah.

Sulawesi Selatan memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Karena itu, perspektif kader di daerah juga perlu menjadi bagian dari pembicaraan mengenai arah kepemimpinan nasional.

Namun, aspirasi organisasi tetap perlu ditempatkan secara proporsional dalam mekanisme politik dan konstitusional. Dukungan dari daerah merupakan masukan politik, bukan keputusan pencalonan ataupun penetapan jabatan.

Dalam konteks ini, pandangan kami mengenai Dasco merupakan aspirasi yang didasarkan pada pembacaan terhadap pengalaman dan model kepemimpinannya.

7. Kepemimpinan Nasional dan Ujian Konstitusional

Pembicaraan mengenai posisi Wakil Presiden juga harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden di tengah masa jabatan, yakni melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Adapun konfigurasi pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode pemerintahan berikutnya mengikuti mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Dengan demikian, dukungan politik terhadap seorang figur harus dibedakan dari proses formal pencalonan dan mekanisme ketatanegaraan.

Pada akhirnya, legitimasi kepemimpinan nasional tidak hanya bersumber dari dukungan organisasi politik, tetapi juga harus berjalan melalui mekanisme demokrasi dan konstitusi.

8. The Dasco Question: Sebuah Pertimbangan Kepemimpinan

Pada akhirnya, pembicaraan mengenai Sufmi Ahmad Dasco membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas mengenai standar kepemimpinan nasional.

Bagi saya, pengalaman politik, kemampuan konsolidasi, dan komunikasi kelembagaan merupakan variabel penting dalam membaca seorang figur. Ketiganya memberikan gambaran mengenai bagaimana seseorang memahami dinamika kekuasaan dan menjalankan peran politiknya.

Namun, kepemimpinan nasional menuntut lebih dari itu. Ia membutuhkan perspektif kebangsaan, kemampuan memahami persoalan masyarakat, orientasi kebijakan yang jelas, serta komitmen terhadap tanggung jawab konstitusional.

Karena itu, dukungan terhadap Dasco perlu dibaca sebagai aspirasi politik yang memiliki landasan pertimbangan, sekaligus membuka ruang pembahasan mengenai relevansi model kepemimpinannya terhadap kebutuhan pemerintahan mendatang.

Saya memandang bahwa pengalaman dan posisi strategis Dasco layak menjadi salah satu bahan pertimbangan Presiden Prabowo Subianto dalam membaca konfigurasi kepemimpinan nasional ke depan.

Namun, pertanyaan mengenai kelayakan seorang Wakil Presiden pada akhirnya harus dijawab melalui ukuran yang lebih luas daripada sekadar loyalitas dan kedekatan politik.

Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi dalam arsitektur kekuasaan. Ia merupakan amanah konstitusional yang menuntut kapasitas, integritas, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa.

Dan di situlah The Dasco Question menemukan relevansinya: bukan hanya tentang siapa yang berada di sekitar pusat kekuasaan, melainkan tentang bagaimana pengalaman politik dapat diterjemahkan menjadi kepemimpinan yang bermakna bagi masa depan Indonesia.