Langgar Izin Tinggal, 3 WNA Filipina Dideportasi dari Makassar

Senin, 16 Nov 2026 19:18
Langgar Izin Tinggal, 3 WNA Filipina Dideportasi dari Makassar
Petugas Imigrasi Makassar mengawal WNA asal Filipina yang dideportasi via Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Foto: Istimewa
Comment
Share
MAKASSAR - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar mendeportasi tiga warga negara asing (WNA) asal Filipina yang merupakan satu keluarga, terdiri atas seorang ibu dan dua anak di bawah umur.

Ketiganya dipulangkan melalui Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Kamis (12/11/2026), setelah terbukti melampaui masa izin tinggal lebih dari 60 hari.

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial JT, AT, dan AST. Hasil pemeriksaan keimigrasian menunjukkan mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan telah mengalami overstay lebih dari 60 hari.

Pendeportasian dilakukan sebagai bagian dari Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam proses pemulangan, petugas Imigrasi Makassar melakukan pengawalan sejak pemberangkatan, pemeriksaan dokumen perjalanan, hingga proses check-in di konter maskapai. Petugas juga memastikan ketiganya naik ke pesawat menuju Filipina dengan aman dan tertib.

Mengingat dua orang di antaranya masih berusia di bawah umur, proses deportasi tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan anak, tanpa mengesampingkan penegakan hukum keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar, Abdi Widodo Subagio, mengatakan penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan orang asing mematuhi aturan keimigrasian di Indonesia.

Ia menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, terutama bagi kelompok rentan.

Imigrasi Makassar juga mengimbau masyarakat dan para penjamin WNA untuk ikut mengawasi keberadaan serta aktivitas orang asing di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta melaporkan kepada pihak Imigrasi apabila menemukan indikasi pelanggaran keimigrasian.
(MAN)
Berita Terkait
Berita Terbaru