Terima Asistensi Ditjen AHU, Kemenkum Sulsel Siap Pedomani Pertanggungjawaban Keuangan
Selasa, 29 Sep 2026 21:52
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima asistensi dan pembinaan pertanggungjawaban keuangan DIPA Administrasi Hukum Umum (AHU) sebagai upaya memperkuat tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang berlangsung pada, Senin (28/9/2026), diikuti pengelola keuangan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kegiatan diawali dengan persiapan dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, meliputi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), berkas realisasi anggaran, serta laporan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor layanan AHU periode berjalan. Dokumen tersebut menjadi bahan verifikasi untuk memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dalam proses asistensi, dilakukan verifikasi terhadap ketelitian dan kelengkapan administrasi SPJ atas realisasi kegiatan DIPA AHU. Pemeriksaan juga diarahkan pada kesesuaian dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan keuangan negara.
Selain itu, dilakukan pencocokan data rekonsiliasi PNBP dan SAKTI, termasuk verifikasi kelayakan pencatatan transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Pencocokan tersebut juga memastikan penerimaan PNBP dari layanan AHU telah sesuai dengan pencatatan pada aplikasi SAKTI.
Asistensi turut menjadi ruang konsultasi bagi pengelola keuangan untuk menyampaikan kendala teknis terkait penyerapan anggaran maupun kelengkapan administrasi SPJ. Berbagai kendala tersebut dibahas bersama tim pendamping dan narasumber dari Direktorat Jenderal AHU serta tim keuangan Kanwil untuk mendapatkan langkah penyelesaian yang sesuai ketentuan.
Dalam pembinaan, jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel menerima arahan terkait pedoman pertanggungjawaban DIPA AHU, langkah pencegahan terhadap potensi temuan pemeriksaan BPK maupun Inspektorat Jenderal, serta upaya mempercepat daya serap anggaran secara transparan dan akuntabel. Hasil penelaahan juga ditindaklanjuti melalui perbaikan dan koreksi dokumen sesuai arahan pendamping asistensi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa asistensi dan pembinaan keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, setiap pengelola anggaran perlu memastikan kelengkapan administrasi, ketepatan pencatatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas.
“Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap catatan hasil asistensi harus segera ditindaklanjuti agar pertanggungjawaban keuangan semakin baik dan pelaksanaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi,” ujar Andi Basmal.
Kegiatan diawali dengan persiapan dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban, meliputi Surat Pertanggungjawaban (SPJ), berkas realisasi anggaran, serta laporan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) subsektor layanan AHU periode berjalan. Dokumen tersebut menjadi bahan verifikasi untuk memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Dalam proses asistensi, dilakukan verifikasi terhadap ketelitian dan kelengkapan administrasi SPJ atas realisasi kegiatan DIPA AHU. Pemeriksaan juga diarahkan pada kesesuaian dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan keuangan negara.
Selain itu, dilakukan pencocokan data rekonsiliasi PNBP dan SAKTI, termasuk verifikasi kelayakan pencatatan transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN). Pencocokan tersebut juga memastikan penerimaan PNBP dari layanan AHU telah sesuai dengan pencatatan pada aplikasi SAKTI.
Asistensi turut menjadi ruang konsultasi bagi pengelola keuangan untuk menyampaikan kendala teknis terkait penyerapan anggaran maupun kelengkapan administrasi SPJ. Berbagai kendala tersebut dibahas bersama tim pendamping dan narasumber dari Direktorat Jenderal AHU serta tim keuangan Kanwil untuk mendapatkan langkah penyelesaian yang sesuai ketentuan.
Dalam pembinaan, jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel menerima arahan terkait pedoman pertanggungjawaban DIPA AHU, langkah pencegahan terhadap potensi temuan pemeriksaan BPK maupun Inspektorat Jenderal, serta upaya mempercepat daya serap anggaran secara transparan dan akuntabel. Hasil penelaahan juga ditindaklanjuti melalui perbaikan dan koreksi dokumen sesuai arahan pendamping asistensi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa asistensi dan pembinaan keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, setiap pengelola anggaran perlu memastikan kelengkapan administrasi, ketepatan pencatatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas.
“Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap catatan hasil asistensi harus segera ditindaklanjuti agar pertanggungjawaban keuangan semakin baik dan pelaksanaan anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi,” ujar Andi Basmal.
(GUS)
Berita Terkait
News
Dorong Produk Indikasi Geografis Sulsel Jadi Daya Tarik Wisata Daerah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendorong pengembangan produk Indikasi Geografis (IG) sebagai daya tarik wisata daerah melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Senin, 16 Nov 2026 18:01
News
Jelang Akhir Tahun, Kadiv P3H Pacu Penyelesaian Program dan Laporan Kinerja 2026
Memasuki penghujung tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memperkuat kesiapan pelaksanaan program dan penyelesaian laporan kinerja. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Senin, 16 Nov 2026 16:27
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Dua Ranperda Inisiatif DPRD Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
Minggu, 15 Nov 2026 23:56
News
Kemenkum Sulsel Layani Konsultasi Data Perkumpulan, Aduan Notaris, hingga Apostille ke Cina
Dari urusan data badan hukum, pengaduan terhadap notaris, sampai dokumen untuk keperluan di luar negeri, semuanya dilayani di satu tempat.
Minggu, 15 Nov 2026 21:50
News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi 10 Rancangan Produk Hukum Kabupaten Bantaeng
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 10 rancangan produk hukum Kabupaten Bantaeng.
Sabtu, 14 Nov 2026 14:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
DPRD Sulsel Rapat Tertutup Bahas Pokir Bermasalah Hasil Temuan KPK
2
Vale Indonesia Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunan Terbarunya
3
Maxim Ajak Warga Makassar Ikut Pound Fit Gratis di CFD Sudirman
4
XLSMART Raup Pendapatan Rp35,77 Triliun, Laba Bersih Melonjak 94 Persen
5
Vale Indonesia IGP Pomalaa Raih Penghargaan Pelindungan Pekerja Perempuan