FIN Expo 2026 Jadi Momentum Perluas Akses & Literasi Keuangan Masyarakat Sulsel

MAKASSAR - Kesenjangan antara penggunaan dan pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan masih menjadi tantangan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Di tengah tingginya tingkat inklusi keuangan, literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih perlu diperkuat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam FIN Expo 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Selatan di Atrium Mall Trans Studio Makassar, 2-4 Oktober 2026.

Mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk jasa keuangan, tetapi juga ruang edukasi, konsultasi, interaksi, dan kolaborasi antara industri jasa keuangan dengan masyarakat.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin, mengatakan berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sementara inklusi keuangan telah mencapai 93,61 persen.

Di Sulawesi Selatan, tingkat inklusi keuangan bahkan berada di kisaran 94 persen. Namun, tingkat literasinya masih sekitar 61 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan sekitar 33 persen antara masyarakat yang telah menggunakan produk jasa keuangan dengan mereka yang memahami produk tersebut.

“Artinya, ada masyarakat yang sudah menggunakan jasa keuangan, tetapi belum memahami produk yang digunakan,” ujar Kepala OJK Sulselbar dalam pembukaan FIN Expo 2026 di Atrium TSM Makassar, Sabtu (3/10/2026).

Menurut dia, kesenjangan tersebut perlu dipersempit melalui edukasi yang lebih masif dan pendekatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Karena itu, FIN Expo 2026 dirancang agar masyarakat tidak sekadar melihat atau mengenal produk keuangan, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai manfaat, risiko, serta kesesuaian produk dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengunjungi 28 booth yang menghadirkan berbagai pelaku industri jasa keuangan, termasuk OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pengunjung juga diajak berinteraksi langsung dengan industri jasa keuangan melalui berbagai kegiatan edukasi. Salah satunya mekanisme kunjungan ke sejumlah booth yang dilengkapi stempel sebagai bagian dari rangkaian program dan hadiah bagi pengunjung.

“Kita ingin masyarakat bisa berdampingan dengan industri jasa keuangan dan memahami produk yang ditawarkan, bukan hanya menggunakannya,” katanya.

Upaya memperluas literasi keuangan juga terus dilakukan OJK bersama para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan. Hingga triwulan II 2026, telah dilaksanakan 198 kegiatan literasi keuangan dengan jangkauan sekitar 2,24 juta peserta.

Kegiatan tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, ASN, kelompok perempuan, nelayan, petani, pelaku UMKM, penyandang disabilitas hingga masyarakat desa.

Di sisi lain, akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha juga terus diperluas. Program Kampung Siaga Rentenir atau Pinisi, misalnya, telah mencatat penyaluran pembiayaan sekitar Rp1,8 triliun dengan lebih dari 34 ribu rekening.

Sebagian penyaluran tersebut diarahkan ke sektor produktif seperti perikanan, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi bagian penting dari struktur ekonomi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pemberdayaan UMKM dilakukan melalui fasilitasi pembentukan klaster bisnis. Hingga saat ini, telah terbentuk lebih dari 1.600 klaster yang melibatkan lebih dari 22 ribu debitur.

“Ini merupakan proses yang terus kita bangun. Harapannya, pelaku UMKM semakin kuat dalam ekosistem keuangan dan memiliki akses pasar maupun pembiayaan yang lebih baik,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi daerah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengatakan rpenguatan literasi dan inklusi keuangan sejalan dengan arah pembangunan ekonomi daerah.

Menurut dia, perekonomian Sulawesi Selatan masih menunjukkan kinerja positif. Pada kuartal II 2026, ekonomi Sulsel tumbuh 5,59 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.

Karena itu, penguatan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

“Literasi dan inklusi keuangan menjadi peran yang sangat vital dalam mendorong akselerasi ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses keuangan yang mudah dan aman, khususnya bagi para pelaku UMKM,” kata Fatmawati.

Ia menilai FIN Expo 2026 bukan sekadar kegiatan promosi ataupun pertemuan antara industri jasa keuangan dengan masyarakat. Kegiatan tersebut harus menjadi ruang edukasi sekaligus membuka peluang kerja sama dan business matching.

Fatmawati juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih produk jasa keuangan. Kemudahan akses harus diikuti pemahaman yang memadai agar masyarakat tidak terjebak pada layanan keuangan ilegal maupun produk yang tidak sesuai kebutuhan.

Ia juga mendorong industri jasa keuangan memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pelosok. Inovasi produk keuangan, kata dia, perlu terus dikembangkan agar semakin inklusif, ramah masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Panitia FIN Expo 2026 sekaligus Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Region 15 Makassar, Riza Pahlevi, mengatakan FIN Expo menjadi sarana memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara industri jasa keuangan dengan masyarakat.

Menurut dia, kegiatan tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin mengenal produk dan layanan jasa keuangan sekaligus lebih bijak dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan.

“Booth-booth ini tidak hanya menjadi tempat untuk memperkenalkan produk dan layanan, tetapi juga menjadi wadah interaksi, edukasi, konsultasi, dan komunikasi antara industri jasa keuangan dengan masyarakat,” katanya.

FIN Expo 2026 ditargetkan menarik sekitar 25 ribu pengunjung selama tiga hari pelaksanaan. Selain meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, kegiatan ini juga diharapkan mendorong transaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, nilai transaksi tercatat sekitar Rp5,5 miliar. Tahun ini, penyelenggara menargetkan capaian yang lebih tinggi.