Komitmen Kawal Indeks Pembangunan Hukum di Provinsi Sulsel
Tim SINDOmakassar
Kamis, 12 Juni 2025 - 19:23 WIB
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyambut kedatangan Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), terus mendorong program pemerintah pusat untuk mengawal pembangunan hukum. Termasuk di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini diketahui Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo, berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sulsel untuk membahas pengawalan indeks pembangunan hukum di daerah.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (11/6), disambut hangat oleh jajaran pimpinan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengukur dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum di wilayah Sulsel.
Setyo Utomo menjelaskan, pihaknya hadir untuk mengkoordinasikan dan mengawal indeks pembangunan hukum yang menjadi prioritas nasional. "Kehadiran kami di sini untuk mengkoordinir dan mengawal indeks pembangunan hukum," ujarnya.
Menurutnya, terdapat lima pilar utama yang menjadi parameter pengukuran indeks pembangunan hukum, yakni, Budaya hukum, Materi hukum, Kelembagaan hukum, Penegakan hukum, Informasi dan komunikasi hukum
Kelima pilar tersebut dipecah menjadi 18 variabel yang lebih spesifik. "Budaya hukum ada 2 variabel, materi hukum 2 variabel, kelembagaan 3 variabel, dan penegakan hukum 8 variabel. Total ada 18 variabel," jelasnya.
Bahkan, 18 variabel itu masih dijabarkan lebih detail menjadi 49 sub-variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur konkret di lapangan.
Hal ini diketahui Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo, berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sulsel untuk membahas pengawalan indeks pembangunan hukum di daerah.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (11/6), disambut hangat oleh jajaran pimpinan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengukur dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum di wilayah Sulsel.
Setyo Utomo menjelaskan, pihaknya hadir untuk mengkoordinasikan dan mengawal indeks pembangunan hukum yang menjadi prioritas nasional. "Kehadiran kami di sini untuk mengkoordinir dan mengawal indeks pembangunan hukum," ujarnya.
Menurutnya, terdapat lima pilar utama yang menjadi parameter pengukuran indeks pembangunan hukum, yakni, Budaya hukum, Materi hukum, Kelembagaan hukum, Penegakan hukum, Informasi dan komunikasi hukum
Kelima pilar tersebut dipecah menjadi 18 variabel yang lebih spesifik. "Budaya hukum ada 2 variabel, materi hukum 2 variabel, kelembagaan 3 variabel, dan penegakan hukum 8 variabel. Total ada 18 variabel," jelasnya.
Bahkan, 18 variabel itu masih dijabarkan lebih detail menjadi 49 sub-variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur konkret di lapangan.