Komitmen Kawal Indeks Pembangunan Hukum di Provinsi Sulsel

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), terus mendorong program pemerintah pusat untuk mengawal pembangunan hukum. Termasuk di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal ini diketahui Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo, berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sulsel untuk membahas pengawalan indeks pembangunan hukum di daerah.

Kunjungan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (11/6), disambut hangat oleh jajaran pimpinan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengukur dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum di wilayah Sulsel.

Setyo Utomo menjelaskan, pihaknya hadir untuk mengkoordinasikan dan mengawal indeks pembangunan hukum yang menjadi prioritas nasional. "Kehadiran kami di sini untuk mengkoordinir dan mengawal indeks pembangunan hukum," ujarnya.

Menurutnya, terdapat lima pilar utama yang menjadi parameter pengukuran indeks pembangunan hukum, yakni, Budaya hukum, Materi hukum, Kelembagaan hukum, Penegakan hukum, Informasi dan komunikasi hukum

Kelima pilar tersebut dipecah menjadi 18 variabel yang lebih spesifik. "Budaya hukum ada 2 variabel, materi hukum 2 variabel, kelembagaan 3 variabel, dan penegakan hukum 8 variabel. Total ada 18 variabel," jelasnya.

Bahkan, 18 variabel itu masih dijabarkan lebih detail menjadi 49 sub-variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur konkret di lapangan.

Yang menarik, pengukuran indeks ini tidak hanya dilakukan secara administratif. Setyo mengatakan akan ada uji sampel langsung kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang paradigma hukum yang berlaku.

"49 variabel tersebut akan dipraktekkan dan dilakukan uji sampel kepada masyarakat mengenai sejauh mana pemahaman tentang paradigma hukum," ungkapnya.

Kemenko Kumhamimipas tidak bekerja sendiri dalam program ini. Mereka akan melibatkan kementerian dan lembaga teknis yang berada di bawah koordinasinya.

Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. "Kanwil Kemenkum Sulsel sepenuhnya siap mendukung program Kemenko untuk melihat sejauh mana pembangunan hukum terlaksana," tegasnya.

Komitmen ini penting mengingat provinsi ini memiliki dinamika hukum yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari hukum adat hingga regulasi modern.

Pertemuan tidak sekadar seremonial. Para peserta terlibat dalam sharing session yang membahas berbagai dinamika hukum di Sulawesi Selatan. Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari: Kanwil Kemenkum Sulsel, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel

Diskusi ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan tantangan dalam implementasi hukum di tingkat daerah, sekaligus mencari solusi bersama untuk meningkatkan indeks pembangunan hukum nasional.

Program pengawalan indeks pembangunan hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.