Komitmen Kawal Indeks Pembangunan Hukum di Provinsi Sulsel
Kamis, 12 Jun 2025 19:23

Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal menyambut kedatangan Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo.
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), terus mendorong program pemerintah pusat untuk mengawal pembangunan hukum. Termasuk di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini diketahui Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo, berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sulsel untuk membahas pengawalan indeks pembangunan hukum di daerah.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (11/6), disambut hangat oleh jajaran pimpinan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengukur dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum di wilayah Sulsel.
Setyo Utomo menjelaskan, pihaknya hadir untuk mengkoordinasikan dan mengawal indeks pembangunan hukum yang menjadi prioritas nasional. "Kehadiran kami di sini untuk mengkoordinir dan mengawal indeks pembangunan hukum," ujarnya.
Menurutnya, terdapat lima pilar utama yang menjadi parameter pengukuran indeks pembangunan hukum, yakni, Budaya hukum, Materi hukum, Kelembagaan hukum, Penegakan hukum, Informasi dan komunikasi hukum
Kelima pilar tersebut dipecah menjadi 18 variabel yang lebih spesifik. "Budaya hukum ada 2 variabel, materi hukum 2 variabel, kelembagaan 3 variabel, dan penegakan hukum 8 variabel. Total ada 18 variabel," jelasnya.
Bahkan, 18 variabel itu masih dijabarkan lebih detail menjadi 49 sub-variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur konkret di lapangan.
Yang menarik, pengukuran indeks ini tidak hanya dilakukan secara administratif. Setyo mengatakan akan ada uji sampel langsung kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang paradigma hukum yang berlaku.
"49 variabel tersebut akan dipraktekkan dan dilakukan uji sampel kepada masyarakat mengenai sejauh mana pemahaman tentang paradigma hukum," ungkapnya.
Kemenko Kumhamimipas tidak bekerja sendiri dalam program ini. Mereka akan melibatkan kementerian dan lembaga teknis yang berada di bawah koordinasinya.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. "Kanwil Kemenkum Sulsel sepenuhnya siap mendukung program Kemenko untuk melihat sejauh mana pembangunan hukum terlaksana," tegasnya.
Komitmen ini penting mengingat provinsi ini memiliki dinamika hukum yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari hukum adat hingga regulasi modern.
Pertemuan tidak sekadar seremonial. Para peserta terlibat dalam sharing session yang membahas berbagai dinamika hukum di Sulawesi Selatan. Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari: Kanwil Kemenkum Sulsel, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel
Diskusi ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan tantangan dalam implementasi hukum di tingkat daerah, sekaligus mencari solusi bersama untuk meningkatkan indeks pembangunan hukum nasional.
Program pengawalan indeks pembangunan hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Hal ini diketahui Asisten Deputi Bidang Budaya, Informasi, dan Komunikasi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Setyo Utomo, berkunjung ke Kanwil Kemenkum Sulsel untuk membahas pengawalan indeks pembangunan hukum di daerah.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (11/6), disambut hangat oleh jajaran pimpinan. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam upaya mengukur dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum di wilayah Sulsel.
Setyo Utomo menjelaskan, pihaknya hadir untuk mengkoordinasikan dan mengawal indeks pembangunan hukum yang menjadi prioritas nasional. "Kehadiran kami di sini untuk mengkoordinir dan mengawal indeks pembangunan hukum," ujarnya.
Menurutnya, terdapat lima pilar utama yang menjadi parameter pengukuran indeks pembangunan hukum, yakni, Budaya hukum, Materi hukum, Kelembagaan hukum, Penegakan hukum, Informasi dan komunikasi hukum
Kelima pilar tersebut dipecah menjadi 18 variabel yang lebih spesifik. "Budaya hukum ada 2 variabel, materi hukum 2 variabel, kelembagaan 3 variabel, dan penegakan hukum 8 variabel. Total ada 18 variabel," jelasnya.
Bahkan, 18 variabel itu masih dijabarkan lebih detail menjadi 49 sub-variabel yang akan digunakan sebagai alat ukur konkret di lapangan.
Yang menarik, pengukuran indeks ini tidak hanya dilakukan secara administratif. Setyo mengatakan akan ada uji sampel langsung kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang paradigma hukum yang berlaku.
"49 variabel tersebut akan dipraktekkan dan dilakukan uji sampel kepada masyarakat mengenai sejauh mana pemahaman tentang paradigma hukum," ungkapnya.
Kemenko Kumhamimipas tidak bekerja sendiri dalam program ini. Mereka akan melibatkan kementerian dan lembaga teknis yang berada di bawah koordinasinya.
Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. "Kanwil Kemenkum Sulsel sepenuhnya siap mendukung program Kemenko untuk melihat sejauh mana pembangunan hukum terlaksana," tegasnya.
Komitmen ini penting mengingat provinsi ini memiliki dinamika hukum yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari hukum adat hingga regulasi modern.
Pertemuan tidak sekadar seremonial. Para peserta terlibat dalam sharing session yang membahas berbagai dinamika hukum di Sulawesi Selatan. Hadir dalam diskusi tersebut perwakilan dari: Kanwil Kemenkum Sulsel, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulsel, dan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel
Diskusi ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan tantangan dalam implementasi hukum di tingkat daerah, sekaligus mencari solusi bersama untuk meningkatkan indeks pembangunan hukum nasional.
Program pengawalan indeks pembangunan hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kemenkum Sulsel Harmonisasi Tiga Ranperda Kabupaten Maros
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (KaKanwil Kemenkum Sulsel), mengharmonisasi tiga ranperda Kabupaten Maros.
Minggu, 13 Jul 2025 22:45

News
Kemenkum Sulsel Kupas Tuntas Dinamika Pembentukan Perundang-Undangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas dan pengetahuan aparatur sipil negara
Minggu, 13 Jul 2025 13:12

News
Mahasiswa KKN Tematik Unhas Diminta Hadirkan Kreativitas dan Inovasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menyambut kedatangan 11 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (12/7/2025).
Minggu, 13 Jul 2025 07:32

Sulsel
Andi Basmal Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Wajo Bentuk 190 Koperasi Merah Putih
Kabupaten Wajo mendapat sorotan positif dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal setelah berhasil menuntaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Sabtu, 12 Jul 2025 20:12

News
Batas Wilayah Dipertegas, Kemenkum Sulsel Harmonisasi 14 Raperwali Kota Makassar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat perannya dalam memastikan kepastian hukum melalui fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah.
Jum'at, 11 Jul 2025 21:40
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Prodia Healthy & Fun with Community Dimulai dari Makassar, Semarak Diikuti Ratusan Pelari
2

Menuju Zero Waste 2029, DLH Makassar-Pegadaian Optimalkan Bank Sampah
3

Gandeng UNM, Dispora Jeneponto Gelar Sport Science Siapkan Bibit Atlet
4

Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Poso
5

Pengendara Bawa Balita Kecelakaan di Borongloe Gowa, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Prodia Healthy & Fun with Community Dimulai dari Makassar, Semarak Diikuti Ratusan Pelari
2

Menuju Zero Waste 2029, DLH Makassar-Pegadaian Optimalkan Bank Sampah
3

Gandeng UNM, Dispora Jeneponto Gelar Sport Science Siapkan Bibit Atlet
4

Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini di Poso
5

Pengendara Bawa Balita Kecelakaan di Borongloe Gowa, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit