Opini
Ramadan dan Demokrasi: Ikhtiar Bawaslu Merawat Amanah dan Ukhuwah
Rabu, 04 Mar 2026 05:38
Samsir Salam, Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Foto: Istimewa
Oleh: Samsir Salam
(Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)
TULISAN ini disajikan untuk menemani kegiatan Ngabuburit Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan, sebagai ruang berbagi refleksi Ramadan tentang demokrasi, amanah, dan ukhuwah.
Ramadan selalu datang sebagai musim jeda—jeda dari hiruk-pikuk syahwat, jeda dari ambisi yang berlebihan, dan jeda dari kegaduhan yang sering kita ciptakan sendiri dalam kehidupan publik. Di bulan ini, manusia diajak menata ulang relasi dengan Tuhan, sekaligus mengoreksi hubungan dengan sesama. Karena itu, Ramadan sejatinya bukan hanya peristiwa ritual, melainkan momentum etis bagi demokrasi.
Demokrasi kerap dipahami sebatas mekanisme: memilih, dihitung, lalu ditetapkan. Namun Ramadan mengingatkan bahwa yang lebih menentukan dari mekanisme adalah pertanggungjawaban batin.
Hak pilih bukan komoditas yang layak ditukar dengan janji sesaat, melainkan ikrar moral yang kelak dimintai jawabannya. Ketika pilihan politik digerakkan oleh imbalan, demokrasi mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan daya didiknya. Ia tidak lagi membentuk warga yang berdaulat, melainkan sekadar melatih kepatuhan yang dibungkus prosedur.
Dalam konteks tersebut, pandangan Jimly Asshiddiqie layak direnungkan kembali. Demokrasi, menurutnya, tidak pernah cukup hanya dengan prosedur elektoral; ia menuntut etika konstitusional yang hidup dalam kesadaran warga dan penyelenggara negara. Tanpa fondasi moral itu, demokrasi mudah berubah menjadi legalitas tanpa legitimasi—sah menurut aturan, tetapi kosong secara keadilan.
Al-Qur’an mengingatkan dengan nada yang jarang hadir dalam wacana politik:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27).
Ayat ini tidak berbicara tentang ibadah mahdhah semata, melainkan tentang etika kekuasaan. Mengkhianati amanah publik—baik melalui kebijakan yang timpang, penegakan hukum yang tebang pilih, maupun kontestasi politik yang transaksional—adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh.
Dalam lanskap itulah, peran Bawaslu menemukan relevansinya. Pengawasan pemilu tidak semata memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, tetapi menjaga agar amanah publik tidak tergelincir menjadi transaksi.
Di bulan Ramadan, tugas ini memperoleh dimensi etik yang lebih tenang: menegakkan keadilan tanpa memperuncing suasana, serta mengawal proses demokrasi tanpa merusak ukhuwah. Dengan cara itu, pengawasan hadir bukan hanya untuk menjamin keabsahan pemilu, tetapi juga ketertiban sosial yang menyertainya.
Dalam kerangka pemahaman ini, pemikiran Nurcholish Madjid patut kita mendaras ulang. Cak Nur melihat demokrasi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses pendewasaan bersama. Demokrasi melatih kejujuran, kesediaan menerima perbedaan, dan keberanian untuk dikoreksi. Ketika ruang ini dipenuhi transaksi dan klaim kebenaran sepihak, demokrasi tetap berjalan, tetapi kehilangan makna pendidikannya.
Namun demokrasi tidak berhenti pada amanah; ia juga menyangkut ukhuwah. Kontestasi politik kerap merobek persaudaraan, seolah perbedaan pilihan adalah alasan sah untuk memutus silaturahmi. Ramadan justru datang membawa pesan sebaliknya. Puasa mempertemukan manusia dalam rasa lapar yang sama, mengajarkan bahwa perbedaan tidak menghapus kemanusiaan. Demokrasi yang sehat seharusnya merawat perbedaan tanpa mengorbankan persaudaraan.
Dalam suasana semacam itu, pesan-pesan Abdurrahman Wahid terasa semakin bermakna. Gus Dur pernah mengingatkan bahwa yang lebih berbahaya dari konflik terbuka adalah kesalehan yang kehilangan kemanusiaan. Demokrasi yang religius bukan demokrasi yang gemar mengutip ayat untuk menyerang lawan, melainkan demokrasi yang menghadirkan keadilan sebagai ibadah sosial.
Pada saat yang sama, Ramadhan mengajarkan kejujuran sunyi. Tidak ada polisi puasa yang mengawasi dari subuh hingga magrib. Integritas lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Dari sini, demokrasi belajar: regulasi penting, tetapi tanpa kesadaran moral, ia mudah disiasati. Aturan dapat diperketat, namun nurani yang longgar akan selalu menemukan celah.
Pada akhirnya, Ramadhan menantang kita untuk bertanya: apakah demokrasi kita sekadar rutinitas lima tahunan, atau benar-benar jalan merawat amanah dan menjaga ukhuwah? Jika puasa hanya menahan lapar, demokrasi hanya prosedur. Tetapi jika puasa melahirkan empati, dan demokrasi melahirkan keadilan, keduanya bertemu pada tujuan yang sama: memuliakan manusia.
Ramadan akan berlalu, tetapi nilai-nilainya seharusnya tinggal. Demokrasi yang dirawat dengan amanah dan ukhuwah tidak lahir dari pidato panjang, melainkan dari kesediaan menahan diri—seperti puasa—demi kebaikan bersama.
(Ketua Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan)
TULISAN ini disajikan untuk menemani kegiatan Ngabuburit Bawaslu Pangkajene dan Kepulauan, sebagai ruang berbagi refleksi Ramadan tentang demokrasi, amanah, dan ukhuwah.
Ramadan selalu datang sebagai musim jeda—jeda dari hiruk-pikuk syahwat, jeda dari ambisi yang berlebihan, dan jeda dari kegaduhan yang sering kita ciptakan sendiri dalam kehidupan publik. Di bulan ini, manusia diajak menata ulang relasi dengan Tuhan, sekaligus mengoreksi hubungan dengan sesama. Karena itu, Ramadan sejatinya bukan hanya peristiwa ritual, melainkan momentum etis bagi demokrasi.
Demokrasi kerap dipahami sebatas mekanisme: memilih, dihitung, lalu ditetapkan. Namun Ramadan mengingatkan bahwa yang lebih menentukan dari mekanisme adalah pertanggungjawaban batin.
Hak pilih bukan komoditas yang layak ditukar dengan janji sesaat, melainkan ikrar moral yang kelak dimintai jawabannya. Ketika pilihan politik digerakkan oleh imbalan, demokrasi mungkin tetap berjalan, tetapi kehilangan daya didiknya. Ia tidak lagi membentuk warga yang berdaulat, melainkan sekadar melatih kepatuhan yang dibungkus prosedur.
Dalam konteks tersebut, pandangan Jimly Asshiddiqie layak direnungkan kembali. Demokrasi, menurutnya, tidak pernah cukup hanya dengan prosedur elektoral; ia menuntut etika konstitusional yang hidup dalam kesadaran warga dan penyelenggara negara. Tanpa fondasi moral itu, demokrasi mudah berubah menjadi legalitas tanpa legitimasi—sah menurut aturan, tetapi kosong secara keadilan.
Al-Qur’an mengingatkan dengan nada yang jarang hadir dalam wacana politik:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27).
Ayat ini tidak berbicara tentang ibadah mahdhah semata, melainkan tentang etika kekuasaan. Mengkhianati amanah publik—baik melalui kebijakan yang timpang, penegakan hukum yang tebang pilih, maupun kontestasi politik yang transaksional—adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh.
Dalam lanskap itulah, peran Bawaslu menemukan relevansinya. Pengawasan pemilu tidak semata memastikan prosedur berjalan sesuai aturan, tetapi menjaga agar amanah publik tidak tergelincir menjadi transaksi.
Di bulan Ramadan, tugas ini memperoleh dimensi etik yang lebih tenang: menegakkan keadilan tanpa memperuncing suasana, serta mengawal proses demokrasi tanpa merusak ukhuwah. Dengan cara itu, pengawasan hadir bukan hanya untuk menjamin keabsahan pemilu, tetapi juga ketertiban sosial yang menyertainya.
Dalam kerangka pemahaman ini, pemikiran Nurcholish Madjid patut kita mendaras ulang. Cak Nur melihat demokrasi bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai proses pendewasaan bersama. Demokrasi melatih kejujuran, kesediaan menerima perbedaan, dan keberanian untuk dikoreksi. Ketika ruang ini dipenuhi transaksi dan klaim kebenaran sepihak, demokrasi tetap berjalan, tetapi kehilangan makna pendidikannya.
Namun demokrasi tidak berhenti pada amanah; ia juga menyangkut ukhuwah. Kontestasi politik kerap merobek persaudaraan, seolah perbedaan pilihan adalah alasan sah untuk memutus silaturahmi. Ramadan justru datang membawa pesan sebaliknya. Puasa mempertemukan manusia dalam rasa lapar yang sama, mengajarkan bahwa perbedaan tidak menghapus kemanusiaan. Demokrasi yang sehat seharusnya merawat perbedaan tanpa mengorbankan persaudaraan.
Dalam suasana semacam itu, pesan-pesan Abdurrahman Wahid terasa semakin bermakna. Gus Dur pernah mengingatkan bahwa yang lebih berbahaya dari konflik terbuka adalah kesalehan yang kehilangan kemanusiaan. Demokrasi yang religius bukan demokrasi yang gemar mengutip ayat untuk menyerang lawan, melainkan demokrasi yang menghadirkan keadilan sebagai ibadah sosial.
Pada saat yang sama, Ramadhan mengajarkan kejujuran sunyi. Tidak ada polisi puasa yang mengawasi dari subuh hingga magrib. Integritas lahir dari kesadaran, bukan paksaan. Dari sini, demokrasi belajar: regulasi penting, tetapi tanpa kesadaran moral, ia mudah disiasati. Aturan dapat diperketat, namun nurani yang longgar akan selalu menemukan celah.
Pada akhirnya, Ramadhan menantang kita untuk bertanya: apakah demokrasi kita sekadar rutinitas lima tahunan, atau benar-benar jalan merawat amanah dan menjaga ukhuwah? Jika puasa hanya menahan lapar, demokrasi hanya prosedur. Tetapi jika puasa melahirkan empati, dan demokrasi melahirkan keadilan, keduanya bertemu pada tujuan yang sama: memuliakan manusia.
Ramadan akan berlalu, tetapi nilai-nilainya seharusnya tinggal. Demokrasi yang dirawat dengan amanah dan ukhuwah tidak lahir dari pidato panjang, melainkan dari kesediaan menahan diri—seperti puasa—demi kebaikan bersama.
(GUS)
Berita Terkait
News
Menanti Nama Wapres Jalur Giveaway
Jabatan Wakil Presiden boleh ditentukan di Senayan, tetapi kepercayaan publik dan kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama.
Jum'at, 20 Nov 2026 09:27
News
Dasco Dalam Peta Suksesi: Antara Kapasitas Politik dan Kelayakan Kepemimpinan
Wacana mengenai figur yang dapat dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kepemimpinan nasional ke depan perlu dibaca melalui sejumlah variabel. Dalam konteks tersebut, model kepemimpinan Sufmi Ahmad Dasco menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan.
Minggu, 15 Nov 2026 22:29
News
Menunggu Pukulan Balik Jokowi-Gibran?
Dalam politik, seseorang bisa meninggalkan Istana tanpa benar-benar meninggalkan kekuasaan. Ia mungkin tidak lagi duduk di kursi utama, tidak lagi menandatangani keputusan negara, dan tidak lagi memberikan arahan dari balik meja kepresidenan
Jum'at, 13 Nov 2026 15:08
News
Hari Pahlawan dan Bawaslu: Mengawal Demokrasi, Melanjutkan Perjuangan Para Pahlawan
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali mengenang keberanian dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan.
Selasa, 10 Nov 2026 12:09
News
Di Balik Gestur, Ada Persepsi: Membaca Psikologi Politik dalam Persidangan Jokowi
Kamis, 5 November 2026 menjadi salah satu momentum yang menarik perhatian publik dalam persidangan di Indonesia. Dimana persidangan menghadirkan mantan Presiden Republik Indonesia Ke-7 yaitu Joko Widodo.
Jum'at, 06 Nov 2026 21:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
2
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
3
Sinergi Pelindo - Kemenhub Dorong Transformasi Pelabuhan Indonesia Timur
4
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
5
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Circular Biofarm Antar Unhas Raih Penghargaan SDGs dari Bappenas
2
Hadapi Dinamika Industri Nikel, Vale Indonesia Perkuat Kepercayaan Investor
3
Sinergi Pelindo - Kemenhub Dorong Transformasi Pelabuhan Indonesia Timur
4
Dua Hari Berdebat, Abd Rahman Berhasil Perjuangkan Rp48,6 Miliar untuk Jalan dan Jembatan di Bantaeng
5
Pulau Timah Kundur: Jejak Budaya Terjaga, Harmoni Alam Terpelihara