Penuhi Persyaratan, Achmad Fadhil Siap Bertarung di Muscab HIPMI Gowa

GOWA - Pengusaha properti, Achmad Fadhil Tawil, siap bertarung pada Musyawarah Cabang (Muscab) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Gowa pada Mei 2026. Hal itu dipastikannya setelah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua di sekretariat Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Gowa pada Rabu (29/4/2026) malam.

Didampingi tim pemenangannya, Achmad Tawil menyerahkan sejumlah dokumen yang menjadi persyaratan. Mulai dari curriculum vitae, sertifikat diklatcab, visi misi dan program kerja, hingga surat dukungan dari pengurus. Termasuk, mahar Rp200 juta untuk suksesi Muscab HIPMI Gowa.

Formulir pendaftaran dan mahar Achmad Tawil pun diterima oleh Steering Committee (SC), Andri Dwi Rizki, dan Organizing Committee (OC), Andi Arung Kumala Idjo. Mereka memeriksa segala persyaratan itu untuk selanjutnya akan diverifikasi lagi di tingkat Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Sulawesi Selatan.

Total terdapat dua kandidat yang bakal bertarung pada Muscab HIPMI Gowa. Selain Achmad Tawil, juga ada Farhan Rahmansyah. Farhan diketahui mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon ketua pada hari yang sama, bahkan hanya berselang beberapa menit.

Achmad Tawil mengaku telah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dan itu telah diperiksa SC dan OC Muscab HIPMI Gowa. Diakuinya, sempat terjadi diskusi alot mengenai persyaratan, namun pada akhirnya berhasil diselesaikan dengan baik.

Ia pun mengapresiasi profesionalitas SC dan OC yang telah bekerja dengan sangat baik. Disyukurinya pula karena segala persyaratan berhasil dipenuhinya dan itu telah diakui di tingkat BPC. Meski demikian, verifikasi persyaratan dan pendampingan masih akan dilakukan di tingkat BPD.

"Berkas saya diperiksa satu per satu. Benar-benar diteliti, sangat profesional SC dan OC-nya, ya saya juga sempat kaget. Alhamdulillah, di tingkat BPC menyatakan sudah lengkap persyaratannya untuk maju calon ketua HIPMI Gowa, Insya Allah," ujar Achmad Tawil.

Disinggung soal mahar, ia mengaku tidak mempermasalahkan selama pengelolaannya dilakukan secara transparan dan memiliki mekanisme yang jelas. Sebagai organisasi pengusaha, adanya mahar untuk calon ketua HIPMI dinilainya wajar. Terlebih, diketahuinya banyak rangkaian acara yang tentunya butuh dana.

Penyerahan mahar Rp200 juta untuk suksesi calon ketua HIPMI Gowa dilakukan dua tahap. Pertama Rp50 juta saat pengambilan formulir dan Rp150 juta saat pengembalian formulir. Diskusi sempat alot khususnya terkait pengembalian dana jika tak lolos verifikasi di tingkat BPD.

Achmad Tawil menekankan mahar Rp200 juta tidak masalah, bila kandidat setidaknya dipastikan dulu masuk arena pertarungan muscab. Namun, jika belum bertanding lantas dana pendaftaran dinyatakan hangus tentunya tidak logis.

"Tidak masalah, kita bertarung dulu. Nanti kita lihat, Insya Allah lolos di BPC HIPMI Gowa, verifikasi lolos di BPD, jadi kita maju di dalam ring dan bisa bertarung. Tapi, jika saat verifikasi BPD tidak lolos ya sepertinya akan ada pengembalian dana dan itu saya rasa fair karena kita belum bertarung," jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad Tawil mengungkapkan alasannya bertarung pada muscab kali ini. Pengalaman belasan tahun menggeluti berbagai bidang usaha sejak masih sangat muda membuatnya terpanggil untuk memimpin organisasi pengusaha pemuda.

Achmad Tawil diketahui terjun ke dunia usaha sejak usia 18 tahun. Hingga kini berumur 32 tahun, dirinya telah mendirikan berbagai perusahaan di ragam bidang. Mulai bidang properti, skincare hingga otomotif. Terbaru, ia menggeluti dunia pasar modal dan telah mengantongi sertifikasi WPPE.

Sementara itu, Ketua SC Muscab HIPMI Gowa, Andri Dwi Rizki, menyampaikan hanya ada dua kandidat yang mengambil dan mengembalikan formulir. Mereka adalah Farhan Rahmansyah dan Achmad Fadhil Tawil.

Pelaksanaan Muscab HIPMI Gowa diakuinya mengalami penundaan, karena adanya agenda kegiatan BPD. Meski demikian, dipastikannya muscab akan dilaksanakan dan rampung pada Mei mendatang.

Soal sorotan mengenai mahar atau dana partisipasi, ia menegaskan penetapannya dilakukan sesuai aturan organisasi. Dalam AD/ART memang diatur minimal dana partisipasi Rp100 juta untuk kabupaten/kota dan tak ada batasan untuk maksimalnya.

Pengelolaan dana partisipasi pun dipastikannya dilaksanakan secara transparan. Diakuinya banyak sorotan, bahkan ancaman demonstrasi mempertanyakan mahar, tapi semuanya siap dijelaskan. Toh, rangkaian acara muscab masih panjang dan butuh biaya untuk menyukseskannya.