Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning

Selasa, 03 Mar 2026 18:33
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi D melakukan kunjungan lapangan terhadap pengerjaan Jalan Hertasning, Kota Makassar, Selasa (03/03/2026). Foto: Muhaimin
Comment
Share
MAKASSAR - DPRD Sulawesi Selatan melalui Komisi D melakukan kunjungan lapangan terhadap pengerjaan Jalan Hertasning, Kota Makassar, Selasa (03/03/2026). Dalam tinjauan tersebut, rombongan menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan proyek, baik oleh manajemen konstruksi (MK) maupun kontraktor pelaksana.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengungkapkan bahwa proyek perbaikan Jalan Hertasning sepanjang 1,8 kilometer itu dinilai belum menunjukkan standar pelaksanaan yang optimal. Bahkan, saat dilakukan dialog di lokasi, pihak MK disebut tidak mampu menjelaskan secara rinci teknis pekerjaan, termasuk komposisi campuran material yang digunakan.

“Anggota tadi sudah bertanya langsung di lapangan, termasuk soal campuran dan teknis lainnya, namun mereka tidak bisa menjelaskan. Artinya ini menunjukkan ketidakprofesionalan dalam bekerja. Seharusnya mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya,” tegas Kadir.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut memang telah dijadwalkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi D terhadap enam paket pekerjaan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan. Jalan Hertasning menjadi salah satu titik yang ditinjau secara langsung untuk memastikan kesesuaian pekerjaan dengan perencanaan.

Dalam peninjauan itu, Komisi D juga menyoroti ketebalan lapisan aspal yang pengerjaannya telah dianggap selesai ini. Apakah betul sudah sesuai ukurannya empat sentimeter, atau belum.

“Kita akan ukur kembali, benar tidak ini sesuai perencanaan. Kalau memang sudah bagus, tetap harus diaspal secara maksimal agar kualitasnya terjamin,” ujarnya.

Selain itu, Komisi D mempertanyakan skala prioritas pengerjaan jalan. Menurut Kadir, masih terdapat ruas jalan dengan kondisi lebih parah, seperti di depan Kampus Patria Arta, yang justru belum tersentuh perbaikan.

“Harusnya jalan yang betul-betul rusak parah itu yang lebih dulu diprioritaskan. Ini akan menjadi bahan evaluasi kita,” tambahnya.

Diketahui, proyek pengerjaan jalan tersebut merupakan bagian dari paket pekerjaan yang saling terhubung, mulai dari Jalan Hertasning, Aroepala, Yasin Limpo, Bu'rung-bu'rung, Bili-bili hingga berlanjut ke Malino, Sinjai dan Bulukumba.

"Kami akan terus melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh paket pekerjaan guna memastikan kualitas infrastruktur sesuai standar dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Muhammad Sadar menambahkan pihaknya belum bisa menentukan kualitas aspalnya hanya dengan kasat mata. "Kalau mau kita lihat hasilnya, ada alat core. Dari tadi saya minta alatnya, tidak ada," jelasnya.

Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Nihaya mengungkapkan khusus perbaikan Jalan Hertasning hanya satu lapis dengan ketebalan 4 cm. Posisinya masih dalam tahap pengujian.

"Mengenai tebal 4 cm ini kan tentu dilakukan pengukuran dengan alat coredrill. Intinya pada saat dihampar ini, inmformasima dia sudah kendalikan, bahwa saat dipadatkan sudah memenuhi 4 cm," paparnya.

"Penghamparannya sudah mengikuti aturan-aturan, spesifikasi, ini gradasinya sudah ada. Dan sekarang sudah tahap pengujian," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
Sulsel
DPRD Sulsel Bentuk Panja LKPJ 2025, Dipimpin Politisi Nasdem dan Gerindra
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan resmi membentuk dan mengesahkan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Kamis, 16 Apr 2026 18:24
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Sulsel Sesuai Aturan, Bukan Konsumsi Pribadi
Sulsel
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Sulsel Sesuai Aturan, Bukan Konsumsi Pribadi
Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dipastikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bukan merupakan konsumsi pribadi.
Kamis, 16 Apr 2026 17:22
Berita Terbaru