Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM

MAKASSAR - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul setelah penyesuaian harga tersebut.

Azwar menyesalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax, meski memahami pertimbangan pemerintah pusat terkait besarnya beban subsidi energi.

"Tentu, sebagai wakil rakyat walaupun di tingkatan DPRD, kami sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun, mungkin hal ini sudah dihitung dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat mengenai dampak atau imbas dari kenaikan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait lebih sigap dalam mengantisipasi dampak yang timbul, termasuk potensi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU.

"Dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk masalah kelangkaan BBM dan terjadinya antrean panjang. Bagaimana caranya dinas-dinas terkait ini bisa membantu masyarakat. Sudah harganya naik, masyarakat masih harus mengantre lagi," kata Azwar.

Menurutnya, pemerintah kota perlu hadir langsung di lapangan. Salah satunya melalui keterlibatan Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU.

"Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat turun tangan membantu di setiap SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu masyarakat agar lebih tertib. Namun secara umum, kami memang menyesalkan adanya kenaikan tersebut," tandasnya.

Terkait potensi kenaikan harga bahan pokok, Azwar berharap dampak penyesuaian harga Pertamax tidak merembet ke kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Semoga tidak berdampak ke sana. Karena kalau kita lihat, yang mengalami kenaikan ini adalah Pertamax, yang mana merupakan bahan bakar yang segmentasi penggunanya adalah masyarakat kelas menengah ke atas," harap politisi PKS tersebut.

Ia juga menyambut positif keputusan pemerintah yang mempertahankan harga Pertalite dan Solar.

"Saya kira, mudah-mudahan kebijakan ini juga bisa membantu perekonomian kita, mengingat beban subsidi yang ditanggung pemerintah selama ini sudah cukup besar," sambungnya.

Azwar menegaskan seluruh potensi dampak pasca-kenaikan harga Pertamax harus diantisipasi sejak dini agar tidak semakin membebani masyarakat.

"Jadi, semua potensi dampak harus diantisipasi. Di situlah kita bisa melihat kehadiran pemerintah daerah yang nyata di tengah masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sedang susah, lalu ditambah susah lagi," terangnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan masyarakat menghadapi persoalan ganda, yakni kenaikan harga BBM dan kesulitan memperoleh pasokan di lapangan.

"Sudah harga naik, disuruh mengantre pula, lalu barangnya susah didapatkan, dan ditambah lagi tidak adanya penetrasi pasar terhadap harga bahan-bahan pokok. Hal-hal seperti itulah yang kami sesalkan jika sampai terjadi. Namun, saya percaya dan yakin Pemerintah Kota Makassar bisa mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut," tutup Azwar.

PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mulai Rabu (10/6/2026). Harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.

Selain itu, harga Pertamax Green 95 juga naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Sementara harga BBM bersubsidi tetap, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.