Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial Sulsel 2025-2029 Masuk Tahap Finalisasi
Tri Yari Kurniawan
Selasa, 17 Juni 2025 - 15:14 WIB
Sekda Sulsel Jufri Rahman menyerahkan SK Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PS) ke Plt Kadis KLHK Sulsel Kasman sekaligus ketua pokja pada acara workshop pengembangan PS Sulsel. Foto/Tri YK
Program Perhutanan Sosial (PS) di Sulsel terus berjalan, dengan luasan dan kelompok yang terlibat semakin bertumbuh. Untuk itu, roadmap alias peta jalan tengah disusun oleh pemerintah daerah bersama stakeholder.
Saat ini, Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial Sulsel 2025-2029 telah masuk tahap finalisasi. Ditandai dengan pelaksanaan workshop lintas sektoral di Hotel Maxone, Kota Makassar, pada Selasa (17/6/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, hadir langsung membuka workshop tersebut. Pada kesempatan itu, dilaksanakan juga penyerahan SK Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dari Sekda Provinsi Sulsel kepada Ketua Pokja PPS, Kasman, yang juga Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sulsel.
Selanjutnya, Kasman menyerahkan SK Asosiasi Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial alias AKTANIH Sulsel. Kegiatan juga dilanjutkan dengan materi dan diskusi seputar Perhutanan Sosial serta Forum Group Discussion (FGD) untuk menerima saran dan masukan mengenai Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial.
Jufri Rahman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Toh, apa yang dilakukan ini memiliki manfaat besar demi kemaslahatan bersama. Penting untuk menjaga hutan yang akan menjadi warisan bagi anak dan cucu.
"Saya mengapresiasi atas terlaksananya acara ini berkat kerja sama dengan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM). Juga kepada perwakilan OPD, lembaga dan perguruan tinggi yang hadir dari beberapa kabupaten/kota beserta pengurus Pokja Percepatan Perhutanan Sosial terkait dalam upaya membangun komitmen bersama, berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk mempercepat pengelolaan Perhutanan Sosial di Sulsel," kata dia.
Pada kesempatan itu, Jufri Rahman memaparkan jumlah persetujuan Perhutanan Sosial di Sulsel per Desember 2024 sebanyak 921 persetujuan dengan luas 221.535,44 hektare. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebanyak 597 dengan jumlah kepala Keluarga yang terlibat sebanyak 69.851 KK yang tersebar di kabupaten/kota se Sulsel.
Saat ini, Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial Sulsel 2025-2029 telah masuk tahap finalisasi. Ditandai dengan pelaksanaan workshop lintas sektoral di Hotel Maxone, Kota Makassar, pada Selasa (17/6/2025).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, hadir langsung membuka workshop tersebut. Pada kesempatan itu, dilaksanakan juga penyerahan SK Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dari Sekda Provinsi Sulsel kepada Ketua Pokja PPS, Kasman, yang juga Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sulsel.
Selanjutnya, Kasman menyerahkan SK Asosiasi Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial alias AKTANIH Sulsel. Kegiatan juga dilanjutkan dengan materi dan diskusi seputar Perhutanan Sosial serta Forum Group Discussion (FGD) untuk menerima saran dan masukan mengenai Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial.
Jufri Rahman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Toh, apa yang dilakukan ini memiliki manfaat besar demi kemaslahatan bersama. Penting untuk menjaga hutan yang akan menjadi warisan bagi anak dan cucu.
"Saya mengapresiasi atas terlaksananya acara ini berkat kerja sama dengan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM). Juga kepada perwakilan OPD, lembaga dan perguruan tinggi yang hadir dari beberapa kabupaten/kota beserta pengurus Pokja Percepatan Perhutanan Sosial terkait dalam upaya membangun komitmen bersama, berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk mempercepat pengelolaan Perhutanan Sosial di Sulsel," kata dia.
Pada kesempatan itu, Jufri Rahman memaparkan jumlah persetujuan Perhutanan Sosial di Sulsel per Desember 2024 sebanyak 921 persetujuan dengan luas 221.535,44 hektare. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebanyak 597 dengan jumlah kepala Keluarga yang terlibat sebanyak 69.851 KK yang tersebar di kabupaten/kota se Sulsel.