Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial Sulsel 2025-2029 Masuk Tahap Finalisasi

MAKASSAR - Program Perhutanan Sosial (PS) di Sulsel terus berjalan, dengan luasan dan kelompok yang terlibat semakin bertumbuh. Untuk itu, roadmap alias peta jalan tengah disusun oleh pemerintah daerah bersama stakeholder.

Saat ini, Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial Sulsel 2025-2029 telah masuk tahap finalisasi. Ditandai dengan pelaksanaan workshop lintas sektoral di Hotel Maxone, Kota Makassar, pada Selasa (17/6/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, hadir langsung membuka workshop tersebut. Pada kesempatan itu, dilaksanakan juga penyerahan SK Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) dari Sekda Provinsi Sulsel kepada Ketua Pokja PPS, Kasman, yang juga Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sulsel.

Selanjutnya, Kasman menyerahkan SK Asosiasi Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Perhutanan Sosial alias AKTANIH Sulsel. Kegiatan juga dilanjutkan dengan materi dan diskusi seputar Perhutanan Sosial serta Forum Group Discussion (FGD) untuk menerima saran dan masukan mengenai Roadmap Pengembangan Perhutanan Sosial.

Jufri Rahman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Toh, apa yang dilakukan ini memiliki manfaat besar demi kemaslahatan bersama. Penting untuk menjaga hutan yang akan menjadi warisan bagi anak dan cucu.

"Saya mengapresiasi atas terlaksananya acara ini berkat kerja sama dengan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM). Juga kepada perwakilan OPD, lembaga dan perguruan tinggi yang hadir dari beberapa kabupaten/kota beserta pengurus Pokja Percepatan Perhutanan Sosial terkait dalam upaya membangun komitmen bersama, berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk mempercepat pengelolaan Perhutanan Sosial di Sulsel," kata dia.

Pada kesempatan itu, Jufri Rahman memaparkan jumlah persetujuan Perhutanan Sosial di Sulsel per Desember 2024 sebanyak 921 persetujuan dengan luas 221.535,44 hektare. Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) sebanyak 597 dengan jumlah kepala Keluarga yang terlibat sebanyak 69.851 KK yang tersebar di kabupaten/kota se Sulsel.

"Luasan ini tentunya akan terus bertambah seiring bergeraknya Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial dalam mengimplementasikan peta jalan (roadmap) ini," ujarnya.

Sementara itu, Direktur TLKM, Muchlas Darmawan, menyampaikan SK Pokja Percepatan Perhutanan Sosial di Sulsel telah diteken untuk periode 2025-2027. Pokja ini disebutkannya melibatkan lintas sektor. Tidak hanya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi ada OPD lain, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.

Darmawan menceritakan roadmap terbaru telah disusun sejak November 2024. Koordinasi terus dilakukan hingga pelaksanaan workshop kali ini yang menjadi tahapan finalisasi. Setelah kegiatan ini, pihaknya berharap roadmap ini dapat disahkan gubernur dan menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi.

Ia juga menyebut bahwa roadmap ini berpeluang dapat diperkuat menjadi peraturan gubernur. Meski demikian, pihaknya menaruh asa paling tidak dapat terintegrasi ke program perencanaan daerah, misalnya masuk dalam rencana strategis daerah.

Pada kesempatan itu, Muchlas juga menyebut sejauh ini ada lima kabupaten di Sulsel yang juga telah memiliki Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Masing-masing yakni Enrekang, Maros, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Bulukumba.

Plt Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sulsel, Kasman, pada kesempatan itu memberikan pengarahan mengenai amanat gubernur. Program Perhutanan Sosial diharapkan dapat dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat.

"Gubernur sangat konsen kepada pemberdayaan masyarakat, ya agar dibina dan diberi akses ke kawasan hutan. Nah, sekarang sudah ada pokja, semoga bisa kerja efektif," kata dia.