Kanwil Kemenkum Sulsel Perkuat Komitmen Pelayanan Publik Inklusif
Tim SINDOmakassar
Selasa, 17 Juni 2025 - 20:13 WIB
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memperkuat komitmennya, untuk memberikan pelayanan publik yang inklusif kepada seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Komitmen ini dipertegas melalui keikutsertaan dalam rapat pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, (16/6/2025). Kegiatan yang diinisiasi Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum RI ini diikuti langsung oleh Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel.
Nanang Khoiruddin dari Kementerian PANRB yang menjadi narasumber memaparkan pentingnya kebijakan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Dia menekankan bahwa desain universal dalam perancangan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi kunci utama.
"Aksesibilitas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik," ujar Nanang dalam paparannya.
Data yang disampaikan Kementerian PANRB menunjukkan fakta mengejutkan: isu aksesibilitas menduduki peringkat teratas aduan masyarakat dengan 4.632 laporan. Angka ini menegaskan betapa mendeseknya kebutuhan akan ekosistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan komitmen penuh dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif, khususnya untuk pelayanan hukum di Provinsi Sulsel.
"Kami berkomitmen penuh menyediakan berbagai sarana pendukung seperti akses jalur khusus bagi penyandang disabilitas, toilet khusus, dan parkir khusus untuk kelompok rentan bahkan loket Layanan prioritas," kata Andi Basmal.
Komitmen ini dipertegas melalui keikutsertaan dalam rapat pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan yang diselenggarakan secara virtual pada Senin, (16/6/2025). Kegiatan yang diinisiasi Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenkum RI ini diikuti langsung oleh Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel.
Nanang Khoiruddin dari Kementerian PANRB yang menjadi narasumber memaparkan pentingnya kebijakan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Dia menekankan bahwa desain universal dalam perancangan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi kunci utama.
"Aksesibilitas adalah fondasi utama dalam pelayanan publik," ujar Nanang dalam paparannya.
Data yang disampaikan Kementerian PANRB menunjukkan fakta mengejutkan: isu aksesibilitas menduduki peringkat teratas aduan masyarakat dengan 4.632 laporan. Angka ini menegaskan betapa mendeseknya kebutuhan akan ekosistem pelayanan publik yang benar-benar inklusif.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyatakan komitmen penuh dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang inklusif, khususnya untuk pelayanan hukum di Provinsi Sulsel.
"Kami berkomitmen penuh menyediakan berbagai sarana pendukung seperti akses jalur khusus bagi penyandang disabilitas, toilet khusus, dan parkir khusus untuk kelompok rentan bahkan loket Layanan prioritas," kata Andi Basmal.