Wagub Sulsel Jawab Sorotan Dewan soal APBD dan Rencana Pembangunan
Tim SINDOmakassar
Rabu, 09 Juli 2025 - 10:36 WIB
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan secara langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel dalam rapat paripurna. Foto: Istimewa
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan secara langsung jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel atas pemandangan umum sembilan fraksi DPRD Sulsel dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Selasa malam, (8/07/2025).
Paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya, di mana Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah menyampaikan pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas, yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Dalam forum tersebut, Fatmawati Rusdi berdiri tanpa jeda selama lebih dari dua jam untuk menyampaikan dokumen jawaban pemerintah setebal 126 halaman. Rapat sendiri berakhir pada pukul 23.30 WITA.
Ia menyampaikan apresiasi atas seluruh catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Sulsel. Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian konstruktif yang akan menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Kami berterima kasih atas seluruh masukan fraksi DPRD. Setiap kritik adalah masukan berharga yang akan menjadi pijakan kami memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan,” kata Fatmawati.
Fatmawati mengakui bahwa Pemprov Sulsel menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan, salah satunya terkait utang belanja dan transfer daerah yang nilainya cukup besar.
“Total utang daerah yang masih harus diselesaikan adalah Rp1,36 triliun. Kami komitmen menyelesaikannya secara bertahap hingga tahun 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan,” tegasnya.
Paripurna ini merupakan lanjutan dari agenda sebelumnya, di mana Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah menyampaikan pengantar dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas, yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Dalam forum tersebut, Fatmawati Rusdi berdiri tanpa jeda selama lebih dari dua jam untuk menyampaikan dokumen jawaban pemerintah setebal 126 halaman. Rapat sendiri berakhir pada pukul 23.30 WITA.
Ia menyampaikan apresiasi atas seluruh catatan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Sulsel. Menurutnya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian konstruktif yang akan menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
“Kami berterima kasih atas seluruh masukan fraksi DPRD. Setiap kritik adalah masukan berharga yang akan menjadi pijakan kami memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan,” kata Fatmawati.
Fatmawati mengakui bahwa Pemprov Sulsel menghadapi tantangan signifikan dalam hal pengelolaan keuangan, salah satunya terkait utang belanja dan transfer daerah yang nilainya cukup besar.
“Total utang daerah yang masih harus diselesaikan adalah Rp1,36 triliun. Kami komitmen menyelesaikannya secara bertahap hingga tahun 2027 agar tidak menjadi beban pembangunan,” tegasnya.