KKP Gelar Pertemuan Tahunan Bahas Kuota & Jeda Tangkap Ikan di Indonesia Timur
Tri Yari Kurniawan
Rabu, 16 Juli 2025 - 15:52 WIB
Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI, Komjen (Purn) Lotharia Latif, saat memberikan pengarahan pada acara pertemuan tahunan UPP WPPNRI 713, 714 dan 715 di Makassar. Foto/Tri Yari Kurniawan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bersama Indonesia Tuna Consortium dan GEF 6 CFI Indonesia menggelar Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713, 714 dan 715. Kegiatan itu dipusatkan di Gedung Ipteks Unhas, pada Rabu-Jumat (16-18/7/2025).
Lewat kegiatan ini, KKP ingin memperkuat implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Olehnya itu, salah satu tujuan kegiatan adalah membahas dan menetapkan pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya Tuna di masing-masing provinsi. Adapun tiga wilayah yang dimaksud berada di Indonesia Timur.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abdul Raup, menyampaikan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI hadir sebagai wadah koordinasi pengelolaan perikanan. LPP WPPNRI dibentuk tidak hanya untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan.
"Kegiatan ini mendukung implementasi penangkapan ikan berdasarkan kuota. Nah, kuota harus diputuskan berdasarkan data dan kondisi lapangan," kata dia.
Syahril menjabarkan tujuan pertemuan ini, selain untuk menyepakati kuota tangkapan ikan, khususnya Tuna, juga membahas sejumlah keputusan penting. Di antaranya yakni rencana kerja tahunan untuk masing-masing UPP WPPNRI, review implementasi RPP WPPNRI, dan rekomendasi pengelolaan untuk masing-masing.
Pada kesempatan itu, Syahril menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten maupun kota dalam pelaksanaan kebijakan PIT. Kolaborasi setiap level stakeholder merupakan kunci kesuksesan setiap program yang telah disusun.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kunci dari keberhasilan adalah kolaborasi semua pihak dan komitmen bersama menjaga laut Indonesia," tuturnya.
Lewat kegiatan ini, KKP ingin memperkuat implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Olehnya itu, salah satu tujuan kegiatan adalah membahas dan menetapkan pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya Tuna di masing-masing provinsi. Adapun tiga wilayah yang dimaksud berada di Indonesia Timur.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abdul Raup, menyampaikan Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPPNRI hadir sebagai wadah koordinasi pengelolaan perikanan. LPP WPPNRI dibentuk tidak hanya untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, efisiensi, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan.
"Kegiatan ini mendukung implementasi penangkapan ikan berdasarkan kuota. Nah, kuota harus diputuskan berdasarkan data dan kondisi lapangan," kata dia.
Syahril menjabarkan tujuan pertemuan ini, selain untuk menyepakati kuota tangkapan ikan, khususnya Tuna, juga membahas sejumlah keputusan penting. Di antaranya yakni rencana kerja tahunan untuk masing-masing UPP WPPNRI, review implementasi RPP WPPNRI, dan rekomendasi pengelolaan untuk masing-masing.
Pada kesempatan itu, Syahril menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten maupun kota dalam pelaksanaan kebijakan PIT. Kolaborasi setiap level stakeholder merupakan kunci kesuksesan setiap program yang telah disusun.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kunci dari keberhasilan adalah kolaborasi semua pihak dan komitmen bersama menjaga laut Indonesia," tuturnya.