OPINI: Korupsi, Amnesti, dan Abolisi
Tim SINDOmakassar
Senin, 04 Agustus 2025 - 19:16 WIB
Prof Amir Ilyas, guru besar ilmu hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Foto: Dokumentasi pribadi
Oleh: Prof Amir Ilyas
Guru Besar Ilmu Hukum Unhas
SETELAH dua tokoh besar berentetan divonis bersalah pada Juli 2025 kemarin, Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto dalam dakwaan korupsi, masing-masing dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (merugikan keuangan negara) dan Pasal 5 ayat 1 (Suap) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Tipikor). Tiba-tiba muncul berita yang mengejutkan, dengan melalui pengumuman secara terbuka dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad), “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto. Persetujuan tersebut berdasarkan Surat Presiden Nomor R-43/Pres/07025 bertanggal 30 Juli 2025 dan Surat Presiden Nomor R-42/Pres/072725 bertanggal 30 Juli 2025.”
Pertanyaan yang selanjutnya menyisakan ketidaktuntasan dari pelaksanaan “hak proregatif” Presiden tersebut, mengapa Tom Lembong diberikan abolisi, sementara Hasto diberikan amnesti? Apakah karena Tom Lembong sudah menyatakan pengajuan banding, sehingga lebih tepat mendapatkan abolisi, sebaliknya Hasto belum ada pernyataan banding, sehingga diberikan amnesti? Kalau hanya dengan alasan penghentian proses hukum yang sedang berjalan, tidakkah dalam kasus Hasto, JPU KPK sudah lebih duluan menyatakan banding atas vonis bersalah Sekjen PDIP itu, karena tidak menerima putusan tingkat pertama yang menyatakan perintangan penyidikan tidak terbukti untuknya.
Ataukah, karena dalam pandangan Presiden sebagai kepala negara, Tom Lembong bukan orang yang bersalah, sementara Hasto masih patut diberikan catatan “kesalahan”. Dugaan ini cukup beralasan untuk Hasto, karena saat yang sama salah satu komisioner KPK menyatakan, amnesti hanya dalam bentuk tidak melaksanakan hukuman saja, tetapi tetap saja bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Pro dan kontra mengenai penggunaan amnesti dan abolisi bukan hal baru. Dari orde lama, orde baru, era reformasi, hak prerogatif amnesti dan abolisi, bahkan sudah pernah digunakan oleh semua Presiden sesuai dengan masanya. Catatan besarnya, semua kasus yang pernah mendapatkan amnesti dan abolisi yakni terkait dengan delik makar yang dianggap dapat memecah belah negara (Kasus PRRI, DI/TII, Kasus Fretilin Timor Leste, Kasus GAM), sisanya ada kasus yang bernuansa politik (seperti kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden), ada pula kasus penghinaan melalui ITE (kasus Baiq Nuril 2021, di era Presiden Jokowi).
Seluruh UUD atau konstitusi yang pernah berlaku di negeri ini juga tidak eksplisit menyebutkan kapan amnesti dan abolisi bisa diberikan, apakah pemberiannya dengan permohonan atau langsung bisa diberikan oleh Presiden. Dari yang dahulunya hak prerogatif amnesti atau abolisi bersifat mutlak, kemudian perlahan dapat meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekarang dengan UUD NRI 1945 (hasil amandemen) dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Guru Besar Ilmu Hukum Unhas
SETELAH dua tokoh besar berentetan divonis bersalah pada Juli 2025 kemarin, Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto dalam dakwaan korupsi, masing-masing dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (merugikan keuangan negara) dan Pasal 5 ayat 1 (Suap) UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 (UU Tipikor). Tiba-tiba muncul berita yang mengejutkan, dengan melalui pengumuman secara terbuka dari Wakil Ketua DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad), “DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto. Persetujuan tersebut berdasarkan Surat Presiden Nomor R-43/Pres/07025 bertanggal 30 Juli 2025 dan Surat Presiden Nomor R-42/Pres/072725 bertanggal 30 Juli 2025.”
Pertanyaan yang selanjutnya menyisakan ketidaktuntasan dari pelaksanaan “hak proregatif” Presiden tersebut, mengapa Tom Lembong diberikan abolisi, sementara Hasto diberikan amnesti? Apakah karena Tom Lembong sudah menyatakan pengajuan banding, sehingga lebih tepat mendapatkan abolisi, sebaliknya Hasto belum ada pernyataan banding, sehingga diberikan amnesti? Kalau hanya dengan alasan penghentian proses hukum yang sedang berjalan, tidakkah dalam kasus Hasto, JPU KPK sudah lebih duluan menyatakan banding atas vonis bersalah Sekjen PDIP itu, karena tidak menerima putusan tingkat pertama yang menyatakan perintangan penyidikan tidak terbukti untuknya.
Ataukah, karena dalam pandangan Presiden sebagai kepala negara, Tom Lembong bukan orang yang bersalah, sementara Hasto masih patut diberikan catatan “kesalahan”. Dugaan ini cukup beralasan untuk Hasto, karena saat yang sama salah satu komisioner KPK menyatakan, amnesti hanya dalam bentuk tidak melaksanakan hukuman saja, tetapi tetap saja bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
Pro dan kontra mengenai penggunaan amnesti dan abolisi bukan hal baru. Dari orde lama, orde baru, era reformasi, hak prerogatif amnesti dan abolisi, bahkan sudah pernah digunakan oleh semua Presiden sesuai dengan masanya. Catatan besarnya, semua kasus yang pernah mendapatkan amnesti dan abolisi yakni terkait dengan delik makar yang dianggap dapat memecah belah negara (Kasus PRRI, DI/TII, Kasus Fretilin Timor Leste, Kasus GAM), sisanya ada kasus yang bernuansa politik (seperti kejahatan penghinaan terhadap martabat Presiden), ada pula kasus penghinaan melalui ITE (kasus Baiq Nuril 2021, di era Presiden Jokowi).
Seluruh UUD atau konstitusi yang pernah berlaku di negeri ini juga tidak eksplisit menyebutkan kapan amnesti dan abolisi bisa diberikan, apakah pemberiannya dengan permohonan atau langsung bisa diberikan oleh Presiden. Dari yang dahulunya hak prerogatif amnesti atau abolisi bersifat mutlak, kemudian perlahan dapat meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekarang dengan UUD NRI 1945 (hasil amandemen) dengan memperhatikan pertimbangan DPR.