Masih Berproses Hukum, PN Pangkajene Diminta Tunda Eksekusi Lahan di Sibatua
Tim SINDOmakassar
Rabu, 20 Agustus 2025 - 18:48 WIB
Kantor PN Pangkajene. Foto: Google Street View
Rencana Pengadilan Negeri (PN) Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, untuk melakukan eksekusi lahan di Kampung Male'leng, Kelurahan Sibatua, menuai protes dari pihak termohon.
Kuasa hukum termohon Nursiah, Hadriani, menegaskan PN Pangkep perlu menangguhkan eksekusi karena perkara terkait lahan tersebut masih dalam proses persidangan.
“Perlu kami sampaikan bahwa di atas tanah dan bangunan yang hendak dieksekusi telah terdaftar sebagai perkara perdata bantahan dengan nomor: 12/Pdt.Bth/2025/PN Pkj, dan sudah dijadwalkan persidangannya di PN Pangkajene,” kata Hadriani kepada wartawan di Makassar, Rabu (20/8/2025).
Permohonan eksekusi lahan ini teregister dengan nomor 11Pdt.G/2014/PN Pkj. PN Pangakejene sudah menerbitkan pemberitahuan eksekusi yang dijawalkan pada Kamis (21/8/2025).
Lahan seluas 300 meter persegi itu diketahui telah dihuni turun-temurun selama kurang lebih 30 tahun oleh klien Nursiah Daeng Nurung suami Abdul Rahim Mus yaitu yang berstatus sebagai ahli waris.
Sementara itu, dasar klaim pihak pemohon mengacu pada putusan perkara sebelumnya, yakni 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K/PDT/2016, yang menetapkan persil 9a S.III Kohir No.304 C sebagai objek sengketa.
Hadriani menegaskan, dasar keberatan pihaknya berlandaskan pedoman Mahkamah Agung (MA) mengenai pelaksanaan eksekusi.
Kuasa hukum termohon Nursiah, Hadriani, menegaskan PN Pangkep perlu menangguhkan eksekusi karena perkara terkait lahan tersebut masih dalam proses persidangan.
“Perlu kami sampaikan bahwa di atas tanah dan bangunan yang hendak dieksekusi telah terdaftar sebagai perkara perdata bantahan dengan nomor: 12/Pdt.Bth/2025/PN Pkj, dan sudah dijadwalkan persidangannya di PN Pangkajene,” kata Hadriani kepada wartawan di Makassar, Rabu (20/8/2025).
Permohonan eksekusi lahan ini teregister dengan nomor 11Pdt.G/2014/PN Pkj. PN Pangakejene sudah menerbitkan pemberitahuan eksekusi yang dijawalkan pada Kamis (21/8/2025).
Lahan seluas 300 meter persegi itu diketahui telah dihuni turun-temurun selama kurang lebih 30 tahun oleh klien Nursiah Daeng Nurung suami Abdul Rahim Mus yaitu yang berstatus sebagai ahli waris.
Sementara itu, dasar klaim pihak pemohon mengacu pada putusan perkara sebelumnya, yakni 11/Pdt.G/2014/PN.Pkj Jo No. 176/PDT/2015/PT Mks Jo 3709 K/PDT/2016, yang menetapkan persil 9a S.III Kohir No.304 C sebagai objek sengketa.
Hadriani menegaskan, dasar keberatan pihaknya berlandaskan pedoman Mahkamah Agung (MA) mengenai pelaksanaan eksekusi.