Kemenkum Sulsel Nyatakan Dukungan Program Prioritas Keamanan Laut Nasional
Tim SINDOmakassar
Kamis, 28 Agustus 2025 - 16:40 WIB
Kemenkum Sulsel Nyatakan Dukungan Program Prioritas Keamanan Laut Nasional
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Prioritas Keamanan Laut Nasional.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang difokuskan untuk mendukung kemakmuran bangsa di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point, khususnya di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Kota Makassar, dan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, yang menekankan bahwa program prioritas keamanan laut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional NKRI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kemenko Polhukam memiliki tugas penting untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Melalui rakor ini, kita memastikan kebijakan keamanan laut nasional berjalan terpadu, selaras, dan mendukung terwujudnya kemakmuran bangsa,” ujar Brigjen TNI Parwito saat membuka kegiatan.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Basmal menegaskan bahwa sektor keamanan laut merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung kelancaran arus perdagangan serta aktivitas maritim.
“Kemenkum Sulsel siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keamanan laut, baik dari sisi regulasi maupun koordinasi lintas sektor. Keamanan laut yang terjaga akan berkontribusi besar terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulsel,” ujar Andi Basmal.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah sinkronisasi antara berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan implementasi program prioritas berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Program Prioritas Keamanan Laut berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang difokuskan untuk mendukung kemakmuran bangsa di wilayah perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke point, khususnya di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini berlangsung di Swiss-Belhotel Makassar, Kota Makassar, dan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito, yang menekankan bahwa program prioritas keamanan laut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan nasional NKRI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kemenko Polhukam memiliki tugas penting untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan. Melalui rakor ini, kita memastikan kebijakan keamanan laut nasional berjalan terpadu, selaras, dan mendukung terwujudnya kemakmuran bangsa,” ujar Brigjen TNI Parwito saat membuka kegiatan.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Basmal menegaskan bahwa sektor keamanan laut merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung kelancaran arus perdagangan serta aktivitas maritim.
“Kemenkum Sulsel siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keamanan laut, baik dari sisi regulasi maupun koordinasi lintas sektor. Keamanan laut yang terjaga akan berkontribusi besar terhadap stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Sulsel,” ujar Andi Basmal.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah sinkronisasi antara berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan implementasi program prioritas berjalan sesuai arah pembangunan nasional.