Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
Tim SINDOmakassar
Minggu, 31 Agustus 2025 - 17:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan terkait dengan sejumlah hasil pertemuan dengan Ketum Parpol, Pimpinan DPR, MPR dan Kementerian lembaga. Foto: Istimewa
Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa DPR telah menyampaikan bakal mencabut beberapa kebijakan, termasuk persoalan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Hal ini dingkapkan Presiden saat mengumpulkan ketua umum partai politik dan pimpinan MPR, pimpinan DPR RI, dan pimpinan DPD RI di Istana Negara Jakarta Minggu, (31/08/2025) hari ini.
Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. "Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Prabowo mengatakan, dirinya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan hingga moratorium kunjungan ke luar negeri anggota DPR. "Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan soal situasi terkini di Tanah Air. Saat menyampaikan pernyataan, Prabowo diapit oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Saat memberikan keterangan tersebut di Istana, Minggu (31/8/2025), Prabowo secara tegas menyebut nama Megawati sebagai presiden ke-5 RI. Prabowo juga menyebut nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Selain itu, Prabowo menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Prabowo juga memperkenalkan para pimpinan partai politik yang hadir, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.
Hal ini dingkapkan Presiden saat mengumpulkan ketua umum partai politik dan pimpinan MPR, pimpinan DPR RI, dan pimpinan DPD RI di Istana Negara Jakarta Minggu, (31/08/2025) hari ini.
Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. "Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Prabowo mengatakan, dirinya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan hingga moratorium kunjungan ke luar negeri anggota DPR. "Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan soal situasi terkini di Tanah Air. Saat menyampaikan pernyataan, Prabowo diapit oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Saat memberikan keterangan tersebut di Istana, Minggu (31/8/2025), Prabowo secara tegas menyebut nama Megawati sebagai presiden ke-5 RI. Prabowo juga menyebut nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Selain itu, Prabowo menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Prabowo juga memperkenalkan para pimpinan partai politik yang hadir, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.