Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan

Minggu, 31 Agu 2025 17:30
Prabowo Sampaikan DPR Bakal Cabut Besaran Tunjangan
Presiden Prabowo Subianto memberikan keterangan terkait dengan sejumlah hasil pertemuan dengan Ketum Parpol, Pimpinan DPR, MPR dan Kementerian lembaga. Foto: Istimewa
Comment
Share
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa DPR telah menyampaikan bakal mencabut beberapa kebijakan, termasuk persoalan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini dingkapkan Presiden saat mengumpulkan ketua umum partai politik dan pimpinan MPR, pimpinan DPR RI, dan pimpinan DPD RI di Istana Negara Jakarta Minggu, (31/08/2025) hari ini.

Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait gejolak yang terjadi di masyarakat. "Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru," kata Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Prabowo mengatakan, dirinya juga telah menerima laporan dari pimpinan DPR. Mereka menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan hingga moratorium kunjungan ke luar negeri anggota DPR. "Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," ujar Prabowo.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan soal situasi terkini di Tanah Air. Saat menyampaikan pernyataan, Prabowo diapit oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Saat memberikan keterangan tersebut di Istana, Minggu (31/8/2025), Prabowo secara tegas menyebut nama Megawati sebagai presiden ke-5 RI. Prabowo juga menyebut nama Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Selain itu, Prabowo menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Prabowo juga memperkenalkan para pimpinan partai politik yang hadir, seperti Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar.

Tampak pula Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid.
(GUS)
Berita Terkait
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
News
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati Milad ke-72 sebagai momentum refleksi dan penguatan peran dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Selasa, 16 Jun 2026 20:51
Idrus Marham: Mahasiswa dan Presiden Prabowo Sama-sama Ingin Perbaiki Tata Kelola Ekonomi
News
Idrus Marham: Mahasiswa dan Presiden Prabowo Sama-sama Ingin Perbaiki Tata Kelola Ekonomi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menilai aksi demonstrasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan pemerintah memiliki semangat yang sejalan dengan apa yang ia sebut sebagai “demo” Presiden Prabowo Subianto saat mengungkap persoalan tata kelola ekonomi nasional dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Minggu, 14 Jun 2026 10:01
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Sulsel
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjadi forum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas PT Conch Cement Indonesia di Barru.
Selasa, 09 Jun 2026 16:45
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
News
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia guna melindungi industri nasional, menjaga keseimbangan pasar, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Senin, 08 Jun 2026 17:33
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
News
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
Minggu, 07 Jun 2026 15:25
Berita Terbaru