Ingatkan Jajaran Kemenkum Sulsel Hindari Gratifikasi dan Benturan Kepentingan
Sabtu, 14 Mar 2026 22:00
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal, mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas serta menghindari praktik gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas serta menghindari praktik gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Arahan tersebut disampaikan saat memimpin apel yang digelar di Lobi Kanwil Kemenkum Sulsel, Makassar.
Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus memahami dan menerapkan prinsip integritas dalam setiap pelayanan maupun pengambilan keputusan.
Ia menekankan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, diskon, komisi, fasilitas perjalanan, hingga berbagai bentuk fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.
Andi Basmal juga mengingatkan bahwa praktik gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pegawai dalam menjalankan tugas. Benturan kepentingan sendiri dapat terjadi ketika seseorang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu sehingga berpotensi mengganggu profesionalitas dalam pengambilan keputusan.
“Integritas adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih. Oleh karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk berani menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan,” tegas Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan merupakan bagian penting dalam penguatan reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan pemahaman pegawai terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan melalui sosialisasi serta penguatan sistem pengawasan internal.
“Kami akan memastikan seluruh pegawai memahami mekanisme pengendalian gratifikasi serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan komitmen bersama, kami optimistis budaya kerja yang bersih, transparan, dan profesional dapat terus terjaga di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel,” ujar Meydi.
Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan bahwa aparatur sipil negara harus memahami dan menerapkan prinsip integritas dalam setiap pelayanan maupun pengambilan keputusan.
Ia menekankan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, diskon, komisi, fasilitas perjalanan, hingga berbagai bentuk fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara negara, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila berkaitan dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki.
Andi Basmal juga mengingatkan bahwa praktik gratifikasi seringkali menjadi pintu masuk terjadinya benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi objektivitas pegawai dalam menjalankan tugas. Benturan kepentingan sendiri dapat terjadi ketika seseorang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu sehingga berpotensi mengganggu profesionalitas dalam pengambilan keputusan.
“Integritas adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang bersih. Oleh karena itu, saya meminta seluruh jajaran untuk berani menolak gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan serta menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan,” tegas Andi Basmal.
Ia menambahkan bahwa upaya pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan merupakan bagian penting dalam penguatan reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong peningkatan pemahaman pegawai terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan melalui sosialisasi serta penguatan sistem pengawasan internal.
“Kami akan memastikan seluruh pegawai memahami mekanisme pengendalian gratifikasi serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan komitmen bersama, kami optimistis budaya kerja yang bersih, transparan, dan profesional dapat terus terjaga di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel,” ujar Meydi.
(GUS)
Berita Terkait
News
Menuju WBBM, Kemenkum Sulsel Jalani Evaluasi Pembangunan ZI
Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) untuk meraih predikat bergengsi instansi pemerintah, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Selasa, 28 Apr 2026 23:29
News
Integrasikan Berbagai Layanan, Kemenkum Sulsel Hadirkan Inovasi Lamacca
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong transformasi digital dengan menghadirkan inovasi Layanan Manajemen Cepat Akses (LAMACCA)
Selasa, 28 Apr 2026 17:58
News
Pastikan Regulasi Luwu Timur Selaras Aturan, Ranperda Siap Masuk Tahap Berikutnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memastikan dua Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Senin, 27 Apr 2026 21:11
News
Kemenkum Sulsel Catat Predikat Sangat Baik di Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali menorehkan capaian positif dalam Evaluasi Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026.
Senin, 27 Apr 2026 17:23
News
Entry Meeting Evaluasi ZI 2026, Kemenkum Sulsel Perkuat Langkah Menuju WBBM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Entry Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, yang digelar pada Senin (27/4) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Senin, 27 Apr 2026 16:35
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UPT Pengembangan Karakter UMI Gelar Pelatihan Imam Rawatib
2
Pindah ke Kantor Sementara, Imigrasi Parepare Tetap Layani Paspor VIP
3
LSM Pakar Desak Penindakan, Dapur SPPG Tak Berizin di Parepare Harus Disuspend
4
Unhas Bikin Sejarah, Kampus Pertama dengan Dapur MBG di Lingkup PTN-BH
5
Unhas Jadi Tuan Rumah U25 Leaders Forum PTN-BH
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UPT Pengembangan Karakter UMI Gelar Pelatihan Imam Rawatib
2
Pindah ke Kantor Sementara, Imigrasi Parepare Tetap Layani Paspor VIP
3
LSM Pakar Desak Penindakan, Dapur SPPG Tak Berizin di Parepare Harus Disuspend
4
Unhas Bikin Sejarah, Kampus Pertama dengan Dapur MBG di Lingkup PTN-BH
5
Unhas Jadi Tuan Rumah U25 Leaders Forum PTN-BH