Menuju WBBM, Kemenkum Sulsel Jalani Evaluasi Pembangunan ZI
Selasa, 28 Apr 2026 23:29
MAKASSAR - Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) untuk meraih predikat bergengsi instansi pemerintah, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kini tengah melalui proses evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum.
Digelar di Aula Pancasila, Selasa (28/4/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal selaku penanggung jawab bersama tim ZI menyampaikan hasil kerja timnya yang meliputi 6 aspek area perubahan dihadapan tim TPI Itjen Kemenkum.
Dalam paparannya, Andi Basmal menjelaskan bahwa pada area manajemen perubahan, pihaknya menekankan keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas melalui pembentukan tim berbasis kompetensi serta penguatan budaya kerja, termasuk program coffee morning untuk membangun kekompakan dan komunikasi internal yang efektif. Inovasi layanan seperti Lamacca, Lacapila, dan Lankum Caraday juga menjadi bagian dari strategi perubahan yang identik dengan bahasa Makassar.
Pada area penataan tata laksana, Kanwil Kemenkum Sulsel telah melakukan digitalisasi proses bisnis melalui optimalisasi SOP berbasis elektronik (E-SOP) yang terus dievaluasi secara berkala. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas layanan, baik internal maupun eksternal, yang seluruhnya telah berjalan sesuai standar waktu pelayanan.
Selanjutnya, pada area penataan sistem manajemen SDM, Andi Basmal menyoroti penerapan sistem kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi, mulai dari perjanjian kinerja hingga penilaian kinerja individu. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilakukan secara berkelanjutan melalui corporate university, coaching, mentoring, hingga pelatihan rutin yang mendorong peningkatan kualitas SDM secara merata.
Di area penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan dalam perencanaan hingga evaluasi kinerja menjadi kunci utama. Laporan kinerja disusun secara terukur dan akuntabel dengan indikator yang jelas, sehingga mampu memastikan arah kebijakan berjalan tepat sasaran dan transparan.
Sementara itu, pada area penguatan pengawasan, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penguatan unit pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat. “Kami terus menjaga integritas dan memastikan tidak ada celah terjadinya praktik KKN dalam setiap layanan,” tegas Andi Basmal.
Adapun pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai inovasi layanan menjadi andalan, seperti Lankum Caraday yang mendekatkan layanan hukum ke masyarakat, Lamacca sebagai platform layanan terintegrasi, serta Lacapila berupa chatbot berbasis AI yang memberikan akses informasi secara cepat dan responsif.
Dampaknya terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan layanan serta tidak adanya keluhan keterlambatan layanan dari masyarakat. Bahkan, Kanwil juga menerapkan kebijakan kompensasi atas keterlambatan layanan sebagai bentuk komitmen terhadap kepuasan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal menyampaikan bahwa strategi utama dalam meraih WBBM adalah dengan mengoptimalkan inovasi layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami fokus pada penguatan inovasi yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat serta peningkatan sarana prasarana untuk mendukung digitalisasi layanan,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Tim Penilai Internal Itjen Kemenkum memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya penguatan eviden dampak inovasi melalui data kuantitatif, seperti jumlah pengguna layanan dan peningkatan permohonan. Selain itu, tim juga mendorong agar visi strategis menuju WBBM semakin dipertegas serta dilakukan evaluasi terhadap fasilitas pendukung, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat langkah menuju predikat WBBM yang diharapkan dapat segera terwujud.
Digelar di Aula Pancasila, Selasa (28/4/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal selaku penanggung jawab bersama tim ZI menyampaikan hasil kerja timnya yang meliputi 6 aspek area perubahan dihadapan tim TPI Itjen Kemenkum.
Dalam paparannya, Andi Basmal menjelaskan bahwa pada area manajemen perubahan, pihaknya menekankan keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas melalui pembentukan tim berbasis kompetensi serta penguatan budaya kerja, termasuk program coffee morning untuk membangun kekompakan dan komunikasi internal yang efektif. Inovasi layanan seperti Lamacca, Lacapila, dan Lankum Caraday juga menjadi bagian dari strategi perubahan yang identik dengan bahasa Makassar.
Pada area penataan tata laksana, Kanwil Kemenkum Sulsel telah melakukan digitalisasi proses bisnis melalui optimalisasi SOP berbasis elektronik (E-SOP) yang terus dievaluasi secara berkala. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas layanan, baik internal maupun eksternal, yang seluruhnya telah berjalan sesuai standar waktu pelayanan.
Selanjutnya, pada area penataan sistem manajemen SDM, Andi Basmal menyoroti penerapan sistem kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi, mulai dari perjanjian kinerja hingga penilaian kinerja individu. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilakukan secara berkelanjutan melalui corporate university, coaching, mentoring, hingga pelatihan rutin yang mendorong peningkatan kualitas SDM secara merata.
Di area penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan dalam perencanaan hingga evaluasi kinerja menjadi kunci utama. Laporan kinerja disusun secara terukur dan akuntabel dengan indikator yang jelas, sehingga mampu memastikan arah kebijakan berjalan tepat sasaran dan transparan.
Sementara itu, pada area penguatan pengawasan, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penguatan unit pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat. “Kami terus menjaga integritas dan memastikan tidak ada celah terjadinya praktik KKN dalam setiap layanan,” tegas Andi Basmal.
Adapun pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai inovasi layanan menjadi andalan, seperti Lankum Caraday yang mendekatkan layanan hukum ke masyarakat, Lamacca sebagai platform layanan terintegrasi, serta Lacapila berupa chatbot berbasis AI yang memberikan akses informasi secara cepat dan responsif.
Dampaknya terlihat dari meningkatnya jumlah permohonan layanan serta tidak adanya keluhan keterlambatan layanan dari masyarakat. Bahkan, Kanwil juga menerapkan kebijakan kompensasi atas keterlambatan layanan sebagai bentuk komitmen terhadap kepuasan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Basmal menyampaikan bahwa strategi utama dalam meraih WBBM adalah dengan mengoptimalkan inovasi layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami fokus pada penguatan inovasi yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat serta peningkatan sarana prasarana untuk mendukung digitalisasi layanan,” ujarnya.
Menanggapi paparan tersebut, Tim Penilai Internal Itjen Kemenkum memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya penguatan eviden dampak inovasi melalui data kuantitatif, seperti jumlah pengguna layanan dan peningkatan permohonan. Selain itu, tim juga mendorong agar visi strategis menuju WBBM semakin dipertegas serta dilakukan evaluasi terhadap fasilitas pendukung, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Melalui evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat langkah menuju predikat WBBM yang diharapkan dapat segera terwujud.
(GUS)
Berita Terkait
News
Integrasikan Berbagai Layanan, Kemenkum Sulsel Hadirkan Inovasi Lamacca
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong transformasi digital dengan menghadirkan inovasi Layanan Manajemen Cepat Akses (LAMACCA)
Selasa, 28 Apr 2026 17:58
News
Pastikan Regulasi Luwu Timur Selaras Aturan, Ranperda Siap Masuk Tahap Berikutnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan memastikan dua Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Luwu Timur telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Senin, 27 Apr 2026 21:11
News
Kemenkum Sulsel Catat Predikat Sangat Baik di Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) kembali menorehkan capaian positif dalam Evaluasi Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2026.
Senin, 27 Apr 2026 17:23
News
Entry Meeting Evaluasi ZI 2026, Kemenkum Sulsel Perkuat Langkah Menuju WBBM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Entry Meeting Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Satuan Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, yang digelar pada Senin (27/4) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.
Senin, 27 Apr 2026 16:35
News
Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, Kemenkum Sulsel Dekatkan Layanan di Momen CFD
Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia yang jatuh setiap 26 April, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadirkan layanan langsung kepada masyarakat melalui momentum Car Free Day (CFD)
Minggu, 26 Apr 2026 21:15
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UPT Pengembangan Karakter UMI Gelar Pelatihan Imam Rawatib
2
Pindah ke Kantor Sementara, Imigrasi Parepare Tetap Layani Paspor VIP
3
LSM Pakar Desak Penindakan, Dapur SPPG Tak Berizin di Parepare Harus Disuspend
4
Unhas Bikin Sejarah, Kampus Pertama dengan Dapur MBG di Lingkup PTN-BH
5
Unhas Jadi Tuan Rumah U25 Leaders Forum PTN-BH
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UPT Pengembangan Karakter UMI Gelar Pelatihan Imam Rawatib
2
Pindah ke Kantor Sementara, Imigrasi Parepare Tetap Layani Paspor VIP
3
LSM Pakar Desak Penindakan, Dapur SPPG Tak Berizin di Parepare Harus Disuspend
4
Unhas Bikin Sejarah, Kampus Pertama dengan Dapur MBG di Lingkup PTN-BH
5
Unhas Jadi Tuan Rumah U25 Leaders Forum PTN-BH