Soal Narkoba Masih Beredar di Lapas, Meity: Potret Sistem Belum Berfungsi Maksimal
Rabu, 04 Mar 2026 21:53
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia. Foto: Istimewa
JAKARTA - Temuan penyelundupan narkotika jenis sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis dalam sel narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang baru-baru ini memantik respons anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia.
Ia menilai penemuan barang haram dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen di lapas tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lapas belum banyak berubah.
Meski mengapresiasi gerak cepat aparat, bagi Meity, penemuan melalui inspeksi masih merupakan paradigma lama yang seharusnya berkembang menuju pencegahan lebih dini.
“Idealnya, aspek pencegahannya yang menonjol. Artinya, narkoba itu tidak semestinya lolos masuk ke penjara,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, politisi asal Sulawesi Selatan itu kemudian membeberkan sejumlah aspek utama yang seharusnya berfungsi maksimal. “Kita patut mempertanyakan aspek pengawasan sistem keamanan dan pencegahan,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus di Tangerang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal masih rapuh. Beberapa poin yang dipertanyakan adalah efektivitas SOP.
Hal lain adalah adanya kegagalan teknologi. Menurutnya, dalam banyak kasus serupa sering ditemukan kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi dengan baik, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, terdapat modus operandi yang kerap melibatkan “permainan” antara pihak luar dan dalam.
Ke depan, politisi perempuan yang dikenal aktif berbicara dalam setiap rapat Komisi XIII itu berharap lembaga pemasyarakatan lebih maksimal dalam mewujudkan zero narkoba di lapas.
Meity mengakui bahwa lapas saat ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek sumber daya, terutama jumlah atau rasio ideal antara petugas dan narapidana.
“Saat ini, seorang petugas bisa mengawasi hingga 40 orang. Tentu belum efektif dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran,” katanya.
Namun, hal itu seharusnya dapat diatasi apabila integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melekat kuat pada kepribadian petugas.
Meity mendorong modernisasi teknologi deteksi untuk mencegah penyelundupan narkotika ke lapas, peningkatan kesejahteraan petugas lapas. Serta dilakukannya investigasi menyeluruh atau asesmen mendalam mengenai penyebab peredaran narkoba yang terus berulang di berbagai lapas, serta penguatan sinergi antara pihak lapas, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi dan pemberantasan jaringan.
Dengan demikian, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Ia menilai penemuan barang haram dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen di lapas tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lapas belum banyak berubah.
Meski mengapresiasi gerak cepat aparat, bagi Meity, penemuan melalui inspeksi masih merupakan paradigma lama yang seharusnya berkembang menuju pencegahan lebih dini.
“Idealnya, aspek pencegahannya yang menonjol. Artinya, narkoba itu tidak semestinya lolos masuk ke penjara,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, politisi asal Sulawesi Selatan itu kemudian membeberkan sejumlah aspek utama yang seharusnya berfungsi maksimal. “Kita patut mempertanyakan aspek pengawasan sistem keamanan dan pencegahan,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus di Tangerang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal masih rapuh. Beberapa poin yang dipertanyakan adalah efektivitas SOP.
Hal lain adalah adanya kegagalan teknologi. Menurutnya, dalam banyak kasus serupa sering ditemukan kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi dengan baik, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, terdapat modus operandi yang kerap melibatkan “permainan” antara pihak luar dan dalam.
Ke depan, politisi perempuan yang dikenal aktif berbicara dalam setiap rapat Komisi XIII itu berharap lembaga pemasyarakatan lebih maksimal dalam mewujudkan zero narkoba di lapas.
Meity mengakui bahwa lapas saat ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek sumber daya, terutama jumlah atau rasio ideal antara petugas dan narapidana.
“Saat ini, seorang petugas bisa mengawasi hingga 40 orang. Tentu belum efektif dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran,” katanya.
Namun, hal itu seharusnya dapat diatasi apabila integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melekat kuat pada kepribadian petugas.
Meity mendorong modernisasi teknologi deteksi untuk mencegah penyelundupan narkotika ke lapas, peningkatan kesejahteraan petugas lapas. Serta dilakukannya investigasi menyeluruh atau asesmen mendalam mengenai penyebab peredaran narkoba yang terus berulang di berbagai lapas, serta penguatan sinergi antara pihak lapas, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi dan pemberantasan jaringan.
Dengan demikian, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Komisi V DPR Tinjau Pelabuhan Makassar, Dorong Layanan Makin Andal
Komisi V DPR RI meninjau langsung kesiapan keselamatan, keamanan, serta kualitas pelayanan di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.
Sabtu, 19 Sep 2026 12:23
Sulsel
Punya 10 Bupati, Gerindra Sulsel Target 10 Kursi DPR RI di Pileg 2029
Partai Gerindra Sulsel mematok target ambisius pada Pileg 2029 mendatang. Mereka optimis bisa meraih 10 kursi untuk tingkat DPR RI.
Rabu, 05 Agu 2026 17:24
News
Ahli Waris Sampaikan Aspirasi Soal Aset Peninggalan Mantan Jaksa ke Komisi III DPR
Sejumlah ahli waris bersama kuasa hukumnya, Azis Pangeran, menyampaikan aspirasi kepada Komisi III DPR RI terkait status aset peninggalan almarhum SJ dan almarhumah RE.
Sabtu, 25 Jul 2026 16:27
News
Selamat! KPU RI Konfirmasi Putri Dakka sebagai Pengganti RMS di DPR RI
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengonfirmasi Putri Dakka sebagai calon Pengganti Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem menggantikan Rusdi Masse (RMS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan III.
Senin, 13 Jul 2026 17:53
News
Komisi VI DPR-RI Pertegas Tentang Moratoriun Industri Semen
Sikap tegas ditunjukkan Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid dan Ismail Bachtiar terhadap rencana investasi PT Conch di Kabupaten Barru. Di tengah krisis kelebihan kapasitas (oversupply) industri semen nasional yang semakin mengkhawatirkan
Senin, 13 Jul 2026 17:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim Inovasi Semen Tonasa Ukir Prestasi di Bangkok, Efisiensi Energi Capai Rp15,7 Miliar
2
Resmikan Showroom Baru, Hyundai Gowa Incar Kenaikan Penjualan Lewat Stargazer
3
Hyundai Stargazer Cartenz Bawa Fitur Modern untuk Mobilitas Keluarga
4
Darije Kalezic Tegaskan PSM Siap Hadapi Persita Tangerang di GBH Parepare
5
Kabupaten Pangkep Raih Terbaik Ketiga Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim Inovasi Semen Tonasa Ukir Prestasi di Bangkok, Efisiensi Energi Capai Rp15,7 Miliar
2
Resmikan Showroom Baru, Hyundai Gowa Incar Kenaikan Penjualan Lewat Stargazer
3
Hyundai Stargazer Cartenz Bawa Fitur Modern untuk Mobilitas Keluarga
4
Darije Kalezic Tegaskan PSM Siap Hadapi Persita Tangerang di GBH Parepare
5
Kabupaten Pangkep Raih Terbaik Ketiga Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan