Soal Narkoba Masih Beredar di Lapas, Meity: Potret Sistem Belum Berfungsi Maksimal
Rabu, 04 Mar 2026 21:53
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia. Foto: Istimewa
JAKARTA - Temuan penyelundupan narkotika jenis sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis dalam sel narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang baru-baru ini memantik respons anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia.
Ia menilai penemuan barang haram dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen di lapas tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lapas belum banyak berubah.
Meski mengapresiasi gerak cepat aparat, bagi Meity, penemuan melalui inspeksi masih merupakan paradigma lama yang seharusnya berkembang menuju pencegahan lebih dini.
“Idealnya, aspek pencegahannya yang menonjol. Artinya, narkoba itu tidak semestinya lolos masuk ke penjara,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, politisi asal Sulawesi Selatan itu kemudian membeberkan sejumlah aspek utama yang seharusnya berfungsi maksimal. “Kita patut mempertanyakan aspek pengawasan sistem keamanan dan pencegahan,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus di Tangerang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal masih rapuh. Beberapa poin yang dipertanyakan adalah efektivitas SOP.
Hal lain adalah adanya kegagalan teknologi. Menurutnya, dalam banyak kasus serupa sering ditemukan kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi dengan baik, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, terdapat modus operandi yang kerap melibatkan “permainan” antara pihak luar dan dalam.
Ke depan, politisi perempuan yang dikenal aktif berbicara dalam setiap rapat Komisi XIII itu berharap lembaga pemasyarakatan lebih maksimal dalam mewujudkan zero narkoba di lapas.
Meity mengakui bahwa lapas saat ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek sumber daya, terutama jumlah atau rasio ideal antara petugas dan narapidana.
“Saat ini, seorang petugas bisa mengawasi hingga 40 orang. Tentu belum efektif dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran,” katanya.
Namun, hal itu seharusnya dapat diatasi apabila integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melekat kuat pada kepribadian petugas.
Meity mendorong modernisasi teknologi deteksi untuk mencegah penyelundupan narkotika ke lapas, peningkatan kesejahteraan petugas lapas. Serta dilakukannya investigasi menyeluruh atau asesmen mendalam mengenai penyebab peredaran narkoba yang terus berulang di berbagai lapas, serta penguatan sinergi antara pihak lapas, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi dan pemberantasan jaringan.
Dengan demikian, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Ia menilai penemuan barang haram dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen di lapas tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lapas belum banyak berubah.
Meski mengapresiasi gerak cepat aparat, bagi Meity, penemuan melalui inspeksi masih merupakan paradigma lama yang seharusnya berkembang menuju pencegahan lebih dini.
“Idealnya, aspek pencegahannya yang menonjol. Artinya, narkoba itu tidak semestinya lolos masuk ke penjara,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, politisi asal Sulawesi Selatan itu kemudian membeberkan sejumlah aspek utama yang seharusnya berfungsi maksimal. “Kita patut mempertanyakan aspek pengawasan sistem keamanan dan pencegahan,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus di Tangerang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal masih rapuh. Beberapa poin yang dipertanyakan adalah efektivitas SOP.
Hal lain adalah adanya kegagalan teknologi. Menurutnya, dalam banyak kasus serupa sering ditemukan kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi dengan baik, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, terdapat modus operandi yang kerap melibatkan “permainan” antara pihak luar dan dalam.
Ke depan, politisi perempuan yang dikenal aktif berbicara dalam setiap rapat Komisi XIII itu berharap lembaga pemasyarakatan lebih maksimal dalam mewujudkan zero narkoba di lapas.
Meity mengakui bahwa lapas saat ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek sumber daya, terutama jumlah atau rasio ideal antara petugas dan narapidana.
“Saat ini, seorang petugas bisa mengawasi hingga 40 orang. Tentu belum efektif dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran,” katanya.
Namun, hal itu seharusnya dapat diatasi apabila integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melekat kuat pada kepribadian petugas.
Meity mendorong modernisasi teknologi deteksi untuk mencegah penyelundupan narkotika ke lapas, peningkatan kesejahteraan petugas lapas. Serta dilakukannya investigasi menyeluruh atau asesmen mendalam mengenai penyebab peredaran narkoba yang terus berulang di berbagai lapas, serta penguatan sinergi antara pihak lapas, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi dan pemberantasan jaringan.
Dengan demikian, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
(UMI)
Berita Terkait
News
Ramadan Penuh Berkah, Meity Salurkan Paket ke DPD PKS di Enam Wilayah Sulsel
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, menggelar program berbagi kepada pengurus DPD PKS di enam wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Meity menyalurkan ribuan paket Ramadan kepada pengurus dan anggota pelopor PKS.
Minggu, 22 Feb 2026 18:32
News
Dorong Penguatan Transformasi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Berjalan Efektif di Sulsel
Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pembangunan keluarga
Sabtu, 21 Feb 2026 12:33
News
Komisi V DPR RI Minta KNKT Investigasi Jatuhnya Pesawat ATR IAT di Maros
Komisi V DPR RI merespons insiden jatuhnya pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) di pegunungan Maros, Sulawesi Selatan.
Selasa, 20 Jan 2026 22:10
Sulsel
Taufan Pawe Optimis IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memproyeksikan Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan atau Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Rabu, 14 Jan 2026 17:34
News
Andi Basmal Dampingi Komisi XIII DPR RI Tinjau Rutan Makassar
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, turut mendampingi rombongan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Makassar, Jumat (12/12).
Jum'at, 12 Des 2025 21:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Demokrasi “Normatif” Islam
2
Program Podium Sisoppengi jadi Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Diskusi dan Nilai Budaya Lokal
3
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
4
Siap Hadapi Arus Mudik 2026, DLU Makassar Prediksi Lonjakan Penumpang
5
Guru Madrasah Maros Keluhkan Keterlambatan Pencairan TPG
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Demokrasi “Normatif” Islam
2
Program Podium Sisoppengi jadi Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Diskusi dan Nilai Budaya Lokal
3
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
4
Siap Hadapi Arus Mudik 2026, DLU Makassar Prediksi Lonjakan Penumpang
5
Guru Madrasah Maros Keluhkan Keterlambatan Pencairan TPG