Soal Narkoba Masih Beredar di Lapas, Meity: Potret Sistem Belum Berfungsi Maksimal
Rabu, 04 Mar 2026 21:53
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia. Foto: Istimewa
JAKARTA - Temuan penyelundupan narkotika jenis sabu, ekstasi, dan tembakau sintetis dalam sel narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang baru-baru ini memantik respons anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Komisi XIII, Meity Rahmatia.
Ia menilai penemuan barang haram dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen di lapas tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lapas belum banyak berubah.
Meski mengapresiasi gerak cepat aparat, bagi Meity, penemuan melalui inspeksi masih merupakan paradigma lama yang seharusnya berkembang menuju pencegahan lebih dini.
“Idealnya, aspek pencegahannya yang menonjol. Artinya, narkoba itu tidak semestinya lolos masuk ke penjara,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, politisi asal Sulawesi Selatan itu kemudian membeberkan sejumlah aspek utama yang seharusnya berfungsi maksimal. “Kita patut mempertanyakan aspek pengawasan sistem keamanan dan pencegahan,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus di Tangerang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal masih rapuh. Beberapa poin yang dipertanyakan adalah efektivitas SOP.
Hal lain adalah adanya kegagalan teknologi. Menurutnya, dalam banyak kasus serupa sering ditemukan kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi dengan baik, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, terdapat modus operandi yang kerap melibatkan “permainan” antara pihak luar dan dalam.
Ke depan, politisi perempuan yang dikenal aktif berbicara dalam setiap rapat Komisi XIII itu berharap lembaga pemasyarakatan lebih maksimal dalam mewujudkan zero narkoba di lapas.
Meity mengakui bahwa lapas saat ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek sumber daya, terutama jumlah atau rasio ideal antara petugas dan narapidana.
“Saat ini, seorang petugas bisa mengawasi hingga 40 orang. Tentu belum efektif dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran,” katanya.
Namun, hal itu seharusnya dapat diatasi apabila integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melekat kuat pada kepribadian petugas.
Meity mendorong modernisasi teknologi deteksi untuk mencegah penyelundupan narkotika ke lapas, peningkatan kesejahteraan petugas lapas. Serta dilakukannya investigasi menyeluruh atau asesmen mendalam mengenai penyebab peredaran narkoba yang terus berulang di berbagai lapas, serta penguatan sinergi antara pihak lapas, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi dan pemberantasan jaringan.
Dengan demikian, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Ia menilai penemuan barang haram dalam operasi penggeledahan mendadak dan inspeksi intelijen di lapas tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lapas belum banyak berubah.
Meski mengapresiasi gerak cepat aparat, bagi Meity, penemuan melalui inspeksi masih merupakan paradigma lama yang seharusnya berkembang menuju pencegahan lebih dini.
“Idealnya, aspek pencegahannya yang menonjol. Artinya, narkoba itu tidak semestinya lolos masuk ke penjara,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, politisi asal Sulawesi Selatan itu kemudian membeberkan sejumlah aspek utama yang seharusnya berfungsi maksimal. “Kita patut mempertanyakan aspek pengawasan sistem keamanan dan pencegahan,” imbuhnya.
Menurutnya, kasus di Tangerang ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal masih rapuh. Beberapa poin yang dipertanyakan adalah efektivitas SOP.
Hal lain adalah adanya kegagalan teknologi. Menurutnya, dalam banyak kasus serupa sering ditemukan kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi dengan baik, yang mengindikasikan lemahnya pengawasan berbasis teknologi. Selain itu, terdapat modus operandi yang kerap melibatkan “permainan” antara pihak luar dan dalam.
Ke depan, politisi perempuan yang dikenal aktif berbicara dalam setiap rapat Komisi XIII itu berharap lembaga pemasyarakatan lebih maksimal dalam mewujudkan zero narkoba di lapas.
Meity mengakui bahwa lapas saat ini masih memiliki banyak kekurangan dari aspek sumber daya, terutama jumlah atau rasio ideal antara petugas dan narapidana.
“Saat ini, seorang petugas bisa mengawasi hingga 40 orang. Tentu belum efektif dan dapat menjadi celah terjadinya pelanggaran,” katanya.
Namun, hal itu seharusnya dapat diatasi apabila integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) melekat kuat pada kepribadian petugas.
Meity mendorong modernisasi teknologi deteksi untuk mencegah penyelundupan narkotika ke lapas, peningkatan kesejahteraan petugas lapas. Serta dilakukannya investigasi menyeluruh atau asesmen mendalam mengenai penyebab peredaran narkoba yang terus berulang di berbagai lapas, serta penguatan sinergi antara pihak lapas, kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rehabilitasi dan pemberantasan jaringan.
Dengan demikian, perbaikan ke depan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga pada upaya perbaikan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
(UMI)
Berita Terkait
News
BIRA Institute Bela Objektivitas Tuntutan JPU, Tuntutan 20 Bulan Harus Dilihat dari Fakta Persidangan
Bulukumba Intellectual Right Association (BIRA Institute) angkat bicara menanggapi polemik tuntutan pidana 20 bulan penjara terhadap seorang aparatur sipil negara (ASN) dalam perkara narkotika dengan barang bukti sabu seberat 45,81 gram.
Rabu, 04 Nov 2026 18:11
Ekbis
Perkuat Literasi Keuangan, OJK dan DPR RI Edukasi Warga Maros
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Maros, Kamis (29/10).
Jum'at, 30 Okt 2026 17:41
Ekbis
OJK dan DPR RI Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat Sinjai
OJK Sulselbar bersama Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menggelar edukasi keuangan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Senin (26/10/2026).
Senin, 26 Okt 2026 18:51
News
Unhas dan Badan Keahlian DPR RI Jalin Kerja Sama Perkuat Riset dan Kebijakan
Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU.
Selasa, 20 Okt 2026 19:15
News
357 Tahun Sulsel, Andi Muzakkir Aqil Dorong Potensi Daerah Berdampak Nyata
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Sulawesi Selatan, Andi Muzakkir Aqil, berharap pemerintah terus hadir di tengah masyarakat untuk memastikan kesejahteraan rakyat semakin meningkat.
Senin, 19 Okt 2026 14:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Gowa Siapkan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya di Bungung Barania
2
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
3
Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan
4
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
5
Koleksi 76 Medali, Bantaeng Optimistis Tembus Lima Besar Porprov
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Gowa Siapkan Pengembangan Destinasi Wisata Budaya di Bungung Barania
2
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
3
Pemkot Makassar Janji Bantu Warga Jangkau Akses Permodalan
4
Gibran Sampaikan Niat Mundur ke Presiden Prabowo
5
Koleksi 76 Medali, Bantaeng Optimistis Tembus Lima Besar Porprov