BPBD Lakukan Asesmen Cepat hingga Rekomendasi Pemulihan Pascakebakaran DPRD Makassar
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Minggu, 31 Agustus 2025 - 21:13 WIB
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M Fadli Tahar saat berada di lokasi Gedung DPRD Makassar yang terbakar. Foto: Istimewa
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terus melakukan asesmen dan rekomendasi pemulihan pasca dibakarnya Gedung DPRD Makassar pada Jumat, Jumat (29/8/2025) malam.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M Fadli Tahar, menyampaikan beberapa peran BPBD Kota Makassar dalam Penanganan Kebakaran DPRD Makassar.
Pertama Komando dan Koordinasi, BPBD Kota Makassar bertindak sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana kebakaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya agar respons cepat, terarah, dan terintegrasi," jelasnya dalam keterangan.
Kedua, Assesmen Cepat (Rapid Assessment), Tim Kaji Cepat BPBD segera turun ke lapangan untuk menghimpun data kerusakan, potensi korban, serta dampak sosial-psikologis yang ditimbulkan. Hasil asesmen menjadi dasar pengambilan keputusan dan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk langkah tindak lanjut.
Ketiga, kata dia, manajemen krisis dan pengendalian situasi, BPBD mengatur sistem pengendalian lokasi dengan memasang perimeter aman serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak memasuki area yang berbahaya. "Mendukung operasi pemadaman dengan memastikan akses logistik, peralatan darurat, dan kebutuhan dasar tim lapangan," papar Fadli.
Keempat, Dukungan Trauma Healing, BPBD menyiapkan program dukungan psikososial dan trauma healing bagi staf DPRD, saksi, maupun masyarakat sekitar yang terdampak secara mental akibat peristiwa kebakaran.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M Fadli Tahar, menyampaikan beberapa peran BPBD Kota Makassar dalam Penanganan Kebakaran DPRD Makassar.
Pertama Komando dan Koordinasi, BPBD Kota Makassar bertindak sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana kebakaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya agar respons cepat, terarah, dan terintegrasi," jelasnya dalam keterangan.
Kedua, Assesmen Cepat (Rapid Assessment), Tim Kaji Cepat BPBD segera turun ke lapangan untuk menghimpun data kerusakan, potensi korban, serta dampak sosial-psikologis yang ditimbulkan. Hasil asesmen menjadi dasar pengambilan keputusan dan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk langkah tindak lanjut.
Ketiga, kata dia, manajemen krisis dan pengendalian situasi, BPBD mengatur sistem pengendalian lokasi dengan memasang perimeter aman serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak memasuki area yang berbahaya. "Mendukung operasi pemadaman dengan memastikan akses logistik, peralatan darurat, dan kebutuhan dasar tim lapangan," papar Fadli.
Keempat, Dukungan Trauma Healing, BPBD menyiapkan program dukungan psikososial dan trauma healing bagi staf DPRD, saksi, maupun masyarakat sekitar yang terdampak secara mental akibat peristiwa kebakaran.