BPBD Lakukan Asesmen Cepat hingga Rekomendasi Pemulihan Pascakebakaran DPRD Makassar

MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, terus melakukan asesmen dan rekomendasi pemulihan pasca dibakarnya Gedung DPRD Makassar pada Jumat, Jumat (29/8/2025) malam.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, M Fadli Tahar, menyampaikan beberapa peran BPBD Kota Makassar dalam Penanganan Kebakaran DPRD Makassar.

Pertama Komando dan Koordinasi, BPBD Kota Makassar bertindak sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana kebakaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya agar respons cepat, terarah, dan terintegrasi," jelasnya dalam keterangan.

Kedua, Assesmen Cepat (Rapid Assessment), Tim Kaji Cepat BPBD segera turun ke lapangan untuk menghimpun data kerusakan, potensi korban, serta dampak sosial-psikologis yang ditimbulkan. Hasil asesmen menjadi dasar pengambilan keputusan dan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk langkah tindak lanjut.

Ketiga, kata dia, manajemen krisis dan pengendalian situasi, BPBD mengatur sistem pengendalian lokasi dengan memasang perimeter aman serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak memasuki area yang berbahaya. "Mendukung operasi pemadaman dengan memastikan akses logistik, peralatan darurat, dan kebutuhan dasar tim lapangan," papar Fadli.

Keempat, Dukungan Trauma Healing, BPBD menyiapkan program dukungan psikososial dan trauma healing bagi staf DPRD, saksi, maupun masyarakat sekitar yang terdampak secara mental akibat peristiwa kebakaran.

"Hal ini penting untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan kinerja aparatur," tambah Fadli dalam keterangan resminya.

Kelima, Informasi dan Edukasi Publik, BPBD menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat mengenai kondisi pasca-kebakaran, langkah-langkah penanganan, serta imbauan keamanan.

"Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran, evakuasi mandiri, serta saluran darurat yang dapat dihubungi," katanya.

Keenam, Rekomendasi Pemulihan dan Pencegahan, BPBD memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait strategi pemulihan pasca kebakaran, baik fisik (infrastruktur) seperti pembuatan jalur evakuasi lebih aman maupun nonfisik (pemulihan psikologis, tata kelola keamanan gedung).

"Menyusun langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk simulasi evakuasi kebakaran dan evaluasi sistem proteksi kebakaran gedung," pungkasnya.

BPBD Kota Makassar hadir bukan hanya pada saat darurat, tetapi juga dalam pemulihan dan pencegahan jangka panjang, sehingga peristiwa kebakaran DPRD dapat ditangani secara menyeluruh dengan mengedepankan keselamatan masyarakat dan aparatur.