Ancaman Kemarau Panjang, BPBD Maros Petakan Wilayah Rawan Kekeringan
Minggu, 19 Apr 2026 07:09
Kepala BPBD Maros, Towadeng. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maros mulai memetakan wilayah rawan terdampak musim kemarau panjang tahun ini.
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan.
Kepala BPBD Maros, Towadeng mengatakan, saat ini kondisi cuaca sudah memasuki masa pancaroba dengan intensitas hujan yang semakin berkurang.
"Mulai Mei, diperkirakan Kabupaten Maros sudah masuk musim kemarau. Bahkan tahun ini diprediksi kemarau panjang, dengan puncaknya terjadi pada akhir Agustus hingga September dan awal Oktober," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Menurut Towadeng, hampir seluruh kecamatan di Maros berpotensi terdampak kekeringan. Terutama wilayah pesisir yang menjadi langganan setiap tahun.
"Wilayah seperti Bontoa, Lau, Maros Baru hingga kawasan perkotaan itu paling rawan. Bahkan saat ini Bontoa sudah mulai merasakan kekeringan karena hujan sangat minim," jelasnya.
Mantan Kabag Rapat DPRD Kabupaten Maros ini menambahkan, dari pengalaman tahun sebelumnya, sedikitnya 12 dari 14 kecamatan di Maros terdampak kekeringan.
Sementara tahun ini, potensi dampak diperkirakan lebih luas.
"Hampir semua kecamatan berpotensi terdampak, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Yang relatif aman hanya daerah pegunungan seperti Mallawa dan Cenrana, karena masih memiliki sumber air yang cukup," katanya.
Dampak yang paling dirasakan masyarakat, lanjut Towadeng, adalah krisis air bersih.
Meski saat ini masih terbantu oleh suplai dari PDAM dan pedagang air keliling, kondisi diperkirakan akan semakin sulit saat puncak kemarau.
"Biasanya saat kemarau panjang, pedagang air pun kewalahan memenuhi kebutuhan warga," ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Maros akan mempercepat penyaluran bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
Jika sebelumnya distribusi dilakukan pada Agustus, tahun ini dimajukan menjadi Juli.
"Kami akan mulai suplai air lebih awal karena debit air diprediksi sudah sangat rendah," tegas Towadeng.
Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan.
Kepala BPBD Maros, Towadeng mengatakan, saat ini kondisi cuaca sudah memasuki masa pancaroba dengan intensitas hujan yang semakin berkurang.
"Mulai Mei, diperkirakan Kabupaten Maros sudah masuk musim kemarau. Bahkan tahun ini diprediksi kemarau panjang, dengan puncaknya terjadi pada akhir Agustus hingga September dan awal Oktober," ujarnya kepada SINDO Makassar.
Menurut Towadeng, hampir seluruh kecamatan di Maros berpotensi terdampak kekeringan. Terutama wilayah pesisir yang menjadi langganan setiap tahun.
"Wilayah seperti Bontoa, Lau, Maros Baru hingga kawasan perkotaan itu paling rawan. Bahkan saat ini Bontoa sudah mulai merasakan kekeringan karena hujan sangat minim," jelasnya.
Mantan Kabag Rapat DPRD Kabupaten Maros ini menambahkan, dari pengalaman tahun sebelumnya, sedikitnya 12 dari 14 kecamatan di Maros terdampak kekeringan.
Sementara tahun ini, potensi dampak diperkirakan lebih luas.
"Hampir semua kecamatan berpotensi terdampak, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Yang relatif aman hanya daerah pegunungan seperti Mallawa dan Cenrana, karena masih memiliki sumber air yang cukup," katanya.
Dampak yang paling dirasakan masyarakat, lanjut Towadeng, adalah krisis air bersih.
Meski saat ini masih terbantu oleh suplai dari PDAM dan pedagang air keliling, kondisi diperkirakan akan semakin sulit saat puncak kemarau.
"Biasanya saat kemarau panjang, pedagang air pun kewalahan memenuhi kebutuhan warga," ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Maros akan mempercepat penyaluran bantuan air bersih ke wilayah terdampak.
Jika sebelumnya distribusi dilakukan pada Agustus, tahun ini dimajukan menjadi Juli.
"Kami akan mulai suplai air lebih awal karena debit air diprediksi sudah sangat rendah," tegas Towadeng.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Maros Jadi Temuan BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 20 temuan dalam hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Maros.
Rabu, 03 Jun 2026 12:40
News
Pemkab Maros Pertahankan Opini WTP, 14 Kali Berturut-turut
Pemerintah Kabupaten Maros kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Selasa, 02 Jun 2026 18:48
News
Pemkab Maros Cairkan Gaji Ke-13 ASN Mulai 2 Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Maros mulai mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa, 2 Juni 2026. Sementara itu, gaji reguler bulan Juni 2026 telah dibayarkan pada Senin (1/6/2026).
Senin, 01 Jun 2026 10:34
Sulsel
350 Kantong Daging Kurban Bantuan Presiden RI Dibagikan ke Warga Camba
Sebanyak 350 kantong daging kurban dari sapi bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
Kamis, 28 Mei 2026 15:57
Sulsel
Bupati Maros Gagas Gerakan Donasi Buku, Targetkan 1.000 Judul untuk Sekolah
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menggagas gerakan donasi buku yang melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Maros dalam rangka memperingati Hari Buku, Senin (18/5/2026).
Senin, 18 Mei 2026 10:12
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pertamina Apresiasi Polda Sulsel Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
2
Krom Bank Tembus 1 Juta Rekening dan Rp10 Triliun DPK
3
Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Maros Jadi Temuan BPK
4
Pemkot Makassar Jamin Seleksi Paskibraka 2026 Objektif dan Transparan
5
BPH Migas Beberkan Celah Penyalahgunaan BBM Subsidi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pertamina Apresiasi Polda Sulsel Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
2
Krom Bank Tembus 1 Juta Rekening dan Rp10 Triliun DPK
3
Pengelolaan Dana BOS di Dinas Pendidikan Maros Jadi Temuan BPK
4
Pemkot Makassar Jamin Seleksi Paskibraka 2026 Objektif dan Transparan
5
BPH Migas Beberkan Celah Penyalahgunaan BBM Subsidi