Komisi XIII Kunjungi Kemenkum Sulsel Evaluasi Layanan AHU dan Dukung Transformasi Digital
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 20 September 2025 - 08:55 WIB
Komisi XIII Kunjungi Kemenkum Sulsel Evaluasi Layanan AHU dan Dukung Transformasi Digital
Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Sabtu(20/9/2025). Kunjungan ini fokus mengevaluasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan mendorong percepatan digitalisasi di daerah.
Tim yang dipimpin Dr Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya optimalisasi layanan Digital AHU. Layanan ini mencakup pendaftaran badan hukum, perseroan perorangan, fidusia, kewarganegaraan, hingga legalisasi dokumen.
"Transformasi digital sangat krusial untuk memastikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel," kata Andreas saat berkunjung ke kantor wilayah.
Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain, Implementasi OSS RBA yang masih menghadapi kendala teknis, Pemanfaatan PT Perorangan untuk UMKM, Tata kelola kewarganegaraan ganda terbatas, Dan Peningkatan kebutuhan layanan fidusia.
Andreas memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum Sulsel yang dinilai responsif. "Layanan AHU mencakup aspek strategis yang vital mendukung iklim usaha sehat," ungkapnya.
Dia menegaskan perlunya penguatan infrastruktur digital di tengah dinamika ekonomi Sulsel yang berkembang pesat. "Layanan harus benar-benar bebas dari maladministrasi, pungutan liar, maupun gratifikasi," tegas Andreas.
Andreas menekankan pentingnya kerja sama erat antara DPR dan Kemenkum "Layanan hukum tidak hanya dalam sistem, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Tim yang dipimpin Dr Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya optimalisasi layanan Digital AHU. Layanan ini mencakup pendaftaran badan hukum, perseroan perorangan, fidusia, kewarganegaraan, hingga legalisasi dokumen.
"Transformasi digital sangat krusial untuk memastikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel," kata Andreas saat berkunjung ke kantor wilayah.
Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain, Implementasi OSS RBA yang masih menghadapi kendala teknis, Pemanfaatan PT Perorangan untuk UMKM, Tata kelola kewarganegaraan ganda terbatas, Dan Peningkatan kebutuhan layanan fidusia.
Andreas memberikan apresiasi atas kinerja Kanwil Kemenkum Sulsel yang dinilai responsif. "Layanan AHU mencakup aspek strategis yang vital mendukung iklim usaha sehat," ungkapnya.
Dia menegaskan perlunya penguatan infrastruktur digital di tengah dinamika ekonomi Sulsel yang berkembang pesat. "Layanan harus benar-benar bebas dari maladministrasi, pungutan liar, maupun gratifikasi," tegas Andreas.
Andreas menekankan pentingnya kerja sama erat antara DPR dan Kemenkum "Layanan hukum tidak hanya dalam sistem, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.