Kisruh Lahan di Sudiang, PT Aditarina Tempuh Jalur Hukum
Tim SINDOmakassar
Selasa, 23 September 2025 - 14:37 WIB
Penanggung jawab PT Aditarina Lestari, Rahyuddin Nur, memperlihatkan surat laporan ke Polda Sulsel terkait kisruh lahan di Sudiang. Foto/Istimewa
Penanggung jawab PT Aditarina Lestari, Rahyuddin Nur, angkat bicara mengenai kisruh lahan alias isu sengketa tanah di kawasan Sudiang, Kota Makassar, yang ramai diperbincangkan di media sosial dan sejumlah portal daring.
Rahyuddin menyayangkan beredarnya informasi yang tidak jelas sumbernya dan berpotensi menyesatkan publik. “Jelas, ini penulis sumber tidak jelas. Ini sebenarnya berita sampah, hoaks,” tegas Rahyuddin.
Ia memberikan klarifikasi sekaligus menepis tudingan keterlibatan PT Aditarina Lestari dalam dugaan pemalsuan dokumen tanah. Menurutnya, kasus pemalsuan akta jual beli (AJB) tersebut melibatkan pihak lain yang kini telah berstatus tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Yang membayar di pengadilan itu bukan pihak Aditarina. Tidak ada izin dari Aditarina untuk mengatasnamakan perusahaan,” jelasnya.
Rahyuddin memastikan bahwa PT Aditarina Lestari memiliki kelengkapan dokumen resmi, mulai dari akta, surat kuasa, hingga sertifikat tanah asli. Semua dokumen tersebut telah diakui oleh kelurahan, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia juga membantah adanya dokumen yang disembunyikan, dan menyebut surat yang sempat dinyatakan hilang kini telah ditemukan kembali dalam kondisi asli di Makassar.
“Semua surat resmi ada. Pernah disebut hilang, tapi sekarang sudah ditemukan aslinya di Makassar,” katanya.
Rahyuddin menyayangkan beredarnya informasi yang tidak jelas sumbernya dan berpotensi menyesatkan publik. “Jelas, ini penulis sumber tidak jelas. Ini sebenarnya berita sampah, hoaks,” tegas Rahyuddin.
Ia memberikan klarifikasi sekaligus menepis tudingan keterlibatan PT Aditarina Lestari dalam dugaan pemalsuan dokumen tanah. Menurutnya, kasus pemalsuan akta jual beli (AJB) tersebut melibatkan pihak lain yang kini telah berstatus tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO).
“Yang membayar di pengadilan itu bukan pihak Aditarina. Tidak ada izin dari Aditarina untuk mengatasnamakan perusahaan,” jelasnya.
Rahyuddin memastikan bahwa PT Aditarina Lestari memiliki kelengkapan dokumen resmi, mulai dari akta, surat kuasa, hingga sertifikat tanah asli. Semua dokumen tersebut telah diakui oleh kelurahan, kecamatan, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ia juga membantah adanya dokumen yang disembunyikan, dan menyebut surat yang sempat dinyatakan hilang kini telah ditemukan kembali dalam kondisi asli di Makassar.
“Semua surat resmi ada. Pernah disebut hilang, tapi sekarang sudah ditemukan aslinya di Makassar,” katanya.