Demo di Polda Sulsel, Framag Ingatkan Aparat Tak Terlibat Sengketa Tanah di Metro Tanjung Bunga
Tim SINDOmakassar
Senin, 06 Oktober 2025 - 17:48 WIB
Front Rakyat Anti Mafia Agraria (Framag) Kota Makassar menggelar unjuk rasa di Mapolda Sulsel pada Senin (06/10/2025). Foto: Istimewa
Front Rakyat Anti Mafia Agraria (Framag) Kota Makassar menggelar unjuk rasa di Mapolda Sulsel pada Senin (06/10/2025). Mereka memberikan sikap tegas terhadap kasus sengketa lahan antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD Tbk yang terletak di Jalan Metro Tanjung Bunga.
Sengketa yang kini ramai diperbincangkan publik itu dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya setelah munculnya keterlibatan oknum aparat bersenjata yang berjaga di lokasi.
Framag menilai, langkah tersebut telah keluar dari koridor hukum dan merusak prinsip netralitas aparat dalam perkara perdata.
Menurut telaah hukum Framag, dasar kepemilikan atas lahan tersebut masih menyimpan persoalan serius. Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 29 Februari 2024 menyebut adanya overlapping atau tumpang tindih sertifikat atas bidang tanah hasil ruislag (tukar guling) tahun 2015.
Kondisi ini, menurut Framag, menegaskan perlunya klarifikasi resmi dari BPN untuk memastikan keabsahan objek yang menjadi sumber sengketa.
Ketua Umum Kiwal Garuda Hitam, Erwin Nurdin menyebut kehadiran oknum aparat bersenjata di tengah sengketa sipil adalah bentuk penyimpangan serius dari prinsip keadilan agraria.
“Rakyat tidak boleh kalah menghadapi kekuatan modal yang berlindung di balik kekuasaan. Bila Polda Sulsel tidak segera bersikap tegas dalam waktu 1x24 jam untuk mengosongkan lahan dari oknum bersenjata, maka Framag dan seluruh elemen rakyat siap turun langsung menuntut keadilan. Negara tidak boleh tunduk pada korporasi," katanya.
Sengketa yang kini ramai diperbincangkan publik itu dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya setelah munculnya keterlibatan oknum aparat bersenjata yang berjaga di lokasi.
Framag menilai, langkah tersebut telah keluar dari koridor hukum dan merusak prinsip netralitas aparat dalam perkara perdata.
Menurut telaah hukum Framag, dasar kepemilikan atas lahan tersebut masih menyimpan persoalan serius. Surat Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 29 Februari 2024 menyebut adanya overlapping atau tumpang tindih sertifikat atas bidang tanah hasil ruislag (tukar guling) tahun 2015.
Kondisi ini, menurut Framag, menegaskan perlunya klarifikasi resmi dari BPN untuk memastikan keabsahan objek yang menjadi sumber sengketa.
Ketua Umum Kiwal Garuda Hitam, Erwin Nurdin menyebut kehadiran oknum aparat bersenjata di tengah sengketa sipil adalah bentuk penyimpangan serius dari prinsip keadilan agraria.
“Rakyat tidak boleh kalah menghadapi kekuatan modal yang berlindung di balik kekuasaan. Bila Polda Sulsel tidak segera bersikap tegas dalam waktu 1x24 jam untuk mengosongkan lahan dari oknum bersenjata, maka Framag dan seluruh elemen rakyat siap turun langsung menuntut keadilan. Negara tidak boleh tunduk pada korporasi," katanya.