Dukung Evaluasi Hukum Sektor Migas Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Tim SINDOmakassar
Selasa, 07 Oktober 2025 - 17:17 WIB
Dukung Evaluasi Hukum Sektor Migas Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Selatan turut mendukung kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum (ANEV) sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas), yang digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (7/10/2025).
Hadir mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Audy Murfi, Penyuluh Hukum Ahli Utama menekankan bahwa penguatan ketahanan energi nasional menjadi salah satu prioritas utama dalam visi-misi pemerintahan mendatang.
Menurutnya, sektor migas masih menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan produksi, keterbatasan investasi, serta tumpang tindih regulasi dan lemahnya kelembagaan pengawasan.
“Analisis dan evaluasi hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan regulasi dan tata kelola sektor migas, agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta mendukung tercapainya swasembada energi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung dan dihadiri oleh perwakilan dari BPHN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Akademisi, serta Kantor Wilayah Kemenkum dari berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini juga menghadirkan paparan dari Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dwi Agustine Kurniasih, yang menyoroti tiga isu utama di sektor migas: perizinan yang kompleks, skema kontrak bagi hasil, dan status kelembagaan SKK Migas yang masih perlu penguatan hukum.
Tim kerja BPHN juga menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Migas guna meningkatkan kepastian hukum, efisiensi, serta daya tarik investasi di sektor energi.
Hadir mewakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Audy Murfi, Penyuluh Hukum Ahli Utama menekankan bahwa penguatan ketahanan energi nasional menjadi salah satu prioritas utama dalam visi-misi pemerintahan mendatang.
Menurutnya, sektor migas masih menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan produksi, keterbatasan investasi, serta tumpang tindih regulasi dan lemahnya kelembagaan pengawasan.
“Analisis dan evaluasi hukum menjadi langkah penting dalam memperkuat landasan regulasi dan tata kelola sektor migas, agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta mendukung tercapainya swasembada energi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bangka Belitung dan dihadiri oleh perwakilan dari BPHN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Akademisi, serta Kantor Wilayah Kemenkum dari berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini juga menghadirkan paparan dari Ketua Tim Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN, Dwi Agustine Kurniasih, yang menyoroti tiga isu utama di sektor migas: perizinan yang kompleks, skema kontrak bagi hasil, dan status kelembagaan SKK Migas yang masih perlu penguatan hukum.
Tim kerja BPHN juga menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Migas guna meningkatkan kepastian hukum, efisiensi, serta daya tarik investasi di sektor energi.