Pemerintah Targetkan 1.285 Desa Terang hingga Akhir 2025
Tri Yari Kurniawan
Jum'at, 17 Oktober 2025 - 17:51 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Bupati Musi Banyuasin M. Toha Tohet dan Dirut PLN Darmawan saat meninjau lokasi proyek Program Listrik Desa di Desa Bandar Jaya. Foto/IST
Pemerintah terus mendorong pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 1.285 desa akan mendapatkan infrastruktur kelistrikan hingga akhir 2025. Ini menjadi langkah nyata negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat meninjau progres Lisdes dan penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa listrik adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah bersama PLN berkomitmen mewujudkan pemerataan listrik secara nasional hingga 2030.
“Target Bapak Presiden Prabowo adalah menyelesaikan pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030. Kami sedang mengupayakannya secara bertahap,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo menargetkan lebih dari 5.700 desa dan 4.300 dusun terbebas dari kegelapan. Pemerintah berkomitmen mengejar target tersebut agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik, dari peningkatan kualitas hidup hingga kemajuan ekonomi lokal.
Bahlil mengakui, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, menurutnya, negara tetap harus hadir untuk menjamin keadilan energi bagi semua.
“Biaya membangun listrik di desa memang tinggi, tapi negara tidak boleh abai. Presiden sangat konsen agar listrik bisa dirasakan sebagai bentuk keadilan sosial,” tegasnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menambahkan bahwa PLN siap mendukung program pemerintah hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ia menyebut listrik sebagai pintu masuk perubahan besar di desa.
Saat meninjau progres Lisdes dan penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa listrik adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah bersama PLN berkomitmen mewujudkan pemerataan listrik secara nasional hingga 2030.
“Target Bapak Presiden Prabowo adalah menyelesaikan pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030. Kami sedang mengupayakannya secara bertahap,” ujar Bahlil.
Presiden Prabowo menargetkan lebih dari 5.700 desa dan 4.300 dusun terbebas dari kegelapan. Pemerintah berkomitmen mengejar target tersebut agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat listrik, dari peningkatan kualitas hidup hingga kemajuan ekonomi lokal.
Bahlil mengakui, pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, menurutnya, negara tetap harus hadir untuk menjamin keadilan energi bagi semua.
“Biaya membangun listrik di desa memang tinggi, tapi negara tidak boleh abai. Presiden sangat konsen agar listrik bisa dirasakan sebagai bentuk keadilan sosial,” tegasnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menambahkan bahwa PLN siap mendukung program pemerintah hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Ia menyebut listrik sebagai pintu masuk perubahan besar di desa.