Fraksi PKB Konsistensi Kawal Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Soal HUT Makassar 2025
Tim SINDOmakassar
Senin, 20 Oktober 2025 - 18:14 WIB
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar perayaan HUT ke-418 Kota Makassar. Foto: Istt
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar perayaan HUT ke-418 Kota Makassar tahun 2025 berfokus pada empati sosial merupakan langkah positif.
Namun, ia mengingatkan agar arahan tersebut tidak berhenti di tingkat wacana dan harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, terukur, serta terbuka terhadap pengawasan publik.
Menurut Noval sapaannya, semangat menggeser perayaan HUT dari acara seremonial menuju kegiatan sosial sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja, ia menekankan bahwa keberhasilan instruksi tersebut tidak ditentukan oleh kemeriahan konsep, melainkan oleh sejauh mana dampak konkret bisa dirasakan warga.
“Arahan wali kota patut diapresiasi, tapi implementasinya harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai niat baik itu hanya berhenti di meja rapat. DPRD tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar prinsip empati sosial itu benar-benar dijalankan,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dari setiap kegiatan HUT Kota. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak bisa lagi berbasis seremonial, seperti jumlah acara atau besarnya anggaran, tetapi pada manfaat sosial yang nyata.
“Kita ingin tahu berapa banyak masyarakat yang terbantu, berapa rumah yang diperbaiki, dan seberapa besar partisipasi warga yang dilibatkan. Itu yang harus dilaporkan agar publik percaya bahwa kegiatan ini tidak sia-sia,” tegasnya.
Selain itu, Noval menyoroti potensi lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, pesan Wali Kota agar semua OPD memiliki konsep dan arah kegiatan yang seragam perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kerja terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih.
Namun, ia mengingatkan agar arahan tersebut tidak berhenti di tingkat wacana dan harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, terukur, serta terbuka terhadap pengawasan publik.
Menurut Noval sapaannya, semangat menggeser perayaan HUT dari acara seremonial menuju kegiatan sosial sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja, ia menekankan bahwa keberhasilan instruksi tersebut tidak ditentukan oleh kemeriahan konsep, melainkan oleh sejauh mana dampak konkret bisa dirasakan warga.
“Arahan wali kota patut diapresiasi, tapi implementasinya harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai niat baik itu hanya berhenti di meja rapat. DPRD tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar prinsip empati sosial itu benar-benar dijalankan,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dari setiap kegiatan HUT Kota. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak bisa lagi berbasis seremonial, seperti jumlah acara atau besarnya anggaran, tetapi pada manfaat sosial yang nyata.
“Kita ingin tahu berapa banyak masyarakat yang terbantu, berapa rumah yang diperbaiki, dan seberapa besar partisipasi warga yang dilibatkan. Itu yang harus dilaporkan agar publik percaya bahwa kegiatan ini tidak sia-sia,” tegasnya.
Selain itu, Noval menyoroti potensi lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, pesan Wali Kota agar semua OPD memiliki konsep dan arah kegiatan yang seragam perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kerja terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih.