Fraksi PKB Konsistensi Kawal Pelaksanaan Instruksi Wali Kota Soal HUT Makassar 2025

MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, menilai instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar perayaan HUT ke-418 Kota Makassar tahun 2025 berfokus pada empati sosial merupakan langkah positif.

Namun, ia mengingatkan agar arahan tersebut tidak berhenti di tingkat wacana dan harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, terukur, serta terbuka terhadap pengawasan publik.

Menurut Noval sapaannya, semangat menggeser perayaan HUT dari acara seremonial menuju kegiatan sosial sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hanya saja, ia menekankan bahwa keberhasilan instruksi tersebut tidak ditentukan oleh kemeriahan konsep, melainkan oleh sejauh mana dampak konkret bisa dirasakan warga.

“Arahan wali kota patut diapresiasi, tapi implementasinya harus dikawal dengan ketat. Jangan sampai niat baik itu hanya berhenti di meja rapat. DPRD tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar prinsip empati sosial itu benar-benar dijalankan,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dari setiap kegiatan HUT Kota. Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak bisa lagi berbasis seremonial, seperti jumlah acara atau besarnya anggaran, tetapi pada manfaat sosial yang nyata.

“Kita ingin tahu berapa banyak masyarakat yang terbantu, berapa rumah yang diperbaiki, dan seberapa besar partisipasi warga yang dilibatkan. Itu yang harus dilaporkan agar publik percaya bahwa kegiatan ini tidak sia-sia,” tegasnya.

Selain itu, Noval menyoroti potensi lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai, pesan Wali Kota agar semua OPD memiliki konsep dan arah kegiatan yang seragam perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kerja terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Instruksi itu bagus, tapi pelaksanaannya harus disiplin. Jangan ada OPD yang jalan sendiri dengan agenda yang berbeda. HUT Kota bukan ruang untuk menunjukkan ego lembaga, tapi sarana memperkuat kebersamaan,” katanya.

Noval juga menilai pentingnya memastikan seluruh belanja kegiatan menggunakan produk dan jasa lokal. Ia menyebut, pesan wali kota tentang hal tersebut harus diterjemahkan sebagai kebijakan konkret untuk memperkuat ekonomi masyarakat Makassar.

“Kalau memang mau empati sosial, maka empati itu juga harus terasa dalam kebijakan ekonomi. Belanja lokal wajib diutamakan agar manfaat kegiatan HUT Kota kembali ke warga Makassar sendiri,” ujarnya.

Sebagai mitra kritis pemerintah, Fraksi PKB berkomitmen untuk memastikan seluruh instruksi Wali Kota dijalankan sesuai semangatnya, bukan sekadar formalitas tahunan. Noval menegaskan, DPRD akan memantau pelaksanaan kegiatan HUT Kota agar tetap efisien, transparan, dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami tidak menolak semangat yang dibawa Wali Kota, tapi kami juga berkewajiban mengingatkan: semangat itu harus dibuktikan dengan kinerja, bukan janji. Jika benar dijalankan konsisten, HUT Makassar tahun ini bisa jadi contoh pemerintahan yang berempati dan akuntabel,” tutup Andi Makmur Burhanuddin.