home news

Dorong Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi KI Pertanian di Sulsel

Rabu, 12 November 2025 - 20:08 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), terus mendorong penguatan perlindungan Indikasi Geografis (IG) dan potensi Kekayaan Intelektual.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), terus mendorong penguatan perlindungan Indikasi Geografis (IG) dan potensi Kekayaan Intelektual (KI) di bidang pertanian. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dan sinergi lintas instansi, salah satunya dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan pentingnya membangun kolaborasi dalam melindungi produk pertanian unggulan daerah agar memiliki nilai tambah dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami terus mendorong agar produk-produk pertanian unggulan di Sulsel segera didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Perlindungan ini penting agar potensi daerah kita diakui secara hukum dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Andi Basmal di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (12/11/2025).

Ia menambahkan, beberapa komoditas pertanian di Sulsel memiliki potensi besar untuk didaftarkan sebagai IG. Menurutnya, sinergi antara Kanwil Kemenkum, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah sangat penting dalam mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan KI di sektor pertanian.

“Sinergi menjadi kunci utama dalam membangun Sulsel. Kolaborasi antara Kemenkum, Dinas Pertanian, dan instansi terkait lainnya akan memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis kekayaan intelektual,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, turut mengapresiasi langkah Kemenkum dalam memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Upaya seperti ini menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan kolaborasi, kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Bustanul.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya