Bahas Strategi Diplomasi Perjuangkan Tata Kelola Royalti Digital Global
Tim SINDOmakassar
Selasa, 18 November 2025 - 19:03 WIB
Bahas Strategi Diplomasi Perjuangkan Tata Kelola Royalti Digital Global
Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum bersama Kementerian Luar Negeri menggelar pertemuan strategis dengan Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, di Kementerian Luar Negeri pada Senin, (17/11/2025).
Pertemuan ini bertujuan memperkuat langkah diplomasi Indonesia menjelang pembahasan Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment di forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) pada 1-5 Desember 2025.
Pertemuan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno yang menerima laporan dari Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dan Kepala BSK Hukum Kemenkumham, Andry Indrady, bersama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis.
Rapat ini membahas persiapan teknis penyampaian materi, kesiapan posisi diplomasi dan pemetaan negara-negara yang perlu dijajaki untuk mengamankan dukungan internasional. “Kami telah berkoordinasi dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur kesiapan Indonesia mengusulkan inisiatif kita,” ujar Hermansyah.
Sebelumnya, BSK Hukum telah menyampaikan hasil pemetaan hukum hak cipta internasional dari 51 negara sebagai dasar diplomasi Indonesia. Pemetaan ini memudahkan Indonesia mengidentifikasi negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan maupun yang perlu pendekatan khusus. Direktur Agung Damarsasongko menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima dan mendokumentasikan dukungan dari musisi terkait inisiasi Indonesia ini.
“Kami telah mendokumentasikan testimoni yang siap ditunjukkan di pertemuan nanti dari beberapa artis lokal dan akan terus mendokumentasikan dukungan terutama dari musisi yang namanya sudah dikenal dunia,” ungkapnya.
Sementara itu, Wamenlu Arif Havas Oegroseno menyambut baik koordinasi antar-lembaga ini dan menegaskan kesiapan diplomasi Indonesia di forum internasional. Ia menyoroti pentingnya konsistensi pesan, pemetaan kepentingan negara lain, serta penyusunan materi diplomasi yang berbasis data.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat langkah diplomasi Indonesia menjelang pembahasan Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment di forum Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) pada 1-5 Desember 2025.
Pertemuan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno yang menerima laporan dari Plt Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar dan Kepala BSK Hukum Kemenkumham, Andry Indrady, bersama Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis.
Rapat ini membahas persiapan teknis penyampaian materi, kesiapan posisi diplomasi dan pemetaan negara-negara yang perlu dijajaki untuk mengamankan dukungan internasional. “Kami telah berkoordinasi dengan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengatur kesiapan Indonesia mengusulkan inisiatif kita,” ujar Hermansyah.
Sebelumnya, BSK Hukum telah menyampaikan hasil pemetaan hukum hak cipta internasional dari 51 negara sebagai dasar diplomasi Indonesia. Pemetaan ini memudahkan Indonesia mengidentifikasi negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan maupun yang perlu pendekatan khusus. Direktur Agung Damarsasongko menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima dan mendokumentasikan dukungan dari musisi terkait inisiasi Indonesia ini.
“Kami telah mendokumentasikan testimoni yang siap ditunjukkan di pertemuan nanti dari beberapa artis lokal dan akan terus mendokumentasikan dukungan terutama dari musisi yang namanya sudah dikenal dunia,” ungkapnya.
Sementara itu, Wamenlu Arif Havas Oegroseno menyambut baik koordinasi antar-lembaga ini dan menegaskan kesiapan diplomasi Indonesia di forum internasional. Ia menyoroti pentingnya konsistensi pesan, pemetaan kepentingan negara lain, serta penyusunan materi diplomasi yang berbasis data.