Idrus Marham Desak PBNU Jernihkan Konflik: NU Bukan Arena Perebutan Kekuasaan
Tim SINDOmakassar
Selasa, 25 November 2025 - 15:23 WIB
Anggota MPO PB IKA PMII, Idrus Marham, menyerukan agar konflik internal dalam tubuh PBNU segera fokus untuk dijernihkan. Foto: Istimewa
Anggota MPO PB IKA PMII, Idrus Marham, menyerukan agar konflik internal dalam tubuh PBNU segera fokus untuk dijernihkan, bukan dijadikan ajang konsolidasi kelompok. Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan sinyal bahwa NU semakin menjauh dari nilai kepemilikan Bersama yang menjadi jiwa utama jam’iyah.
Perpecahan mencuat setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang menuntut pengunduran diri Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Risalah itu, yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Gus Yahya harus mundur dalam waktu tiga hari dan apabila tidak, Syuriah PBNU akan memberhentikannya secara paksa.
Di tengah kegaduhan itu, Idrus Marham tampil sebagai pengkritik vokal. Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elit.
Menurut dia, PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi dan pengabdian kepada warga NU bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal.
“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam pernyataannya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkapling organisasi untuk kepentingan sesaat.
Sejarah mencatat bahwa NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa. Di antara nama-nama harum itu, ada KH Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, KH Asnawi Kudus, KH Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, KH Doro Muntaha.
Perpecahan mencuat setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang menuntut pengunduran diri Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya. Risalah itu, yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Gus Yahya harus mundur dalam waktu tiga hari dan apabila tidak, Syuriah PBNU akan memberhentikannya secara paksa.
Di tengah kegaduhan itu, Idrus Marham tampil sebagai pengkritik vokal. Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan zona perebutan kekuasaan di antara segelintir elit.
Menurut dia, PBNU harus kembali menjalankan nilai-nilai musyawarah, transparansi dan pengabdian kepada warga NU bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal.
“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam pernyataannya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkapling organisasi untuk kepentingan sesaat.
Sejarah mencatat bahwa NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besar yang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa. Di antara nama-nama harum itu, ada KH Hasyim Asyari Tebuireng, KH Bisri Denanyar Jombang, KH Ridwan Semarang, KH Nawawi Pasuruan, KH Asnawi Kudus, KH Hambali Kudus, KH Nachrawi Malang, KH Doro Muntaha.