Sehari, Kabupaten Maros Raih 3 Penghargaan Nasional
Najmi S Limonu
Selasa, 25 November 2025 - 16:13 WIB
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur menerima Penghargaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 di Novotel Samator Surabaya, Jawa Timur. Foto: Istimewa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional.
Dalam satu hari, Kabupaten Maros berhasil menyabet tiga penghargaan pada sektor berbeda, masing-masing diraih oleh Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros di dua kota terpisah.
Penghargaan pertama diterima Bupati Maros, AS Chaidir Syam, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan Maros menurunkan angka stunting secara signifikan. Acara penyerahan penghargaan digelar di Green Forest Bogor, Selasa (25/11/2025).
Chaidir mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah dengan tingkat penurunan stunting tertinggi secara nasional, yakni mencapai hampir 12,5 persen dalam satu tahun.
Per Oktober 2025, jumlah kasus stunting di Kabupaten Maros berada di angka 3.703 kasus.
"Ini adalah buah dari kolaborasi bersama. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga Forkopimda, swasta dan masyarakat," katanya.
Chaidir menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui Program Intervensi Langsung di lapangan.
Dalam satu hari, Kabupaten Maros berhasil menyabet tiga penghargaan pada sektor berbeda, masing-masing diraih oleh Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros di dua kota terpisah.
Penghargaan pertama diterima Bupati Maros, AS Chaidir Syam, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan Maros menurunkan angka stunting secara signifikan. Acara penyerahan penghargaan digelar di Green Forest Bogor, Selasa (25/11/2025).
Chaidir mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah dengan tingkat penurunan stunting tertinggi secara nasional, yakni mencapai hampir 12,5 persen dalam satu tahun.
Per Oktober 2025, jumlah kasus stunting di Kabupaten Maros berada di angka 3.703 kasus.
"Ini adalah buah dari kolaborasi bersama. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga Forkopimda, swasta dan masyarakat," katanya.
Chaidir menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui Program Intervensi Langsung di lapangan.