Sehari, Kabupaten Maros Raih 3 Penghargaan Nasional

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Dalam satu hari, Kabupaten Maros berhasil menyabet tiga penghargaan pada sektor berbeda, masing-masing diraih oleh Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros di dua kota terpisah.

Penghargaan pertama diterima Bupati Maros, AS Chaidir Syam, dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilan Maros menurunkan angka stunting secara signifikan. Acara penyerahan penghargaan digelar di Green Forest Bogor, Selasa (25/11/2025).

Chaidir mengatakan, penghargaan tersebut diberikan karena Kabupaten Maros menjadi salah satu daerah dengan tingkat penurunan stunting tertinggi secara nasional, yakni mencapai hampir 12,5 persen dalam satu tahun.

Per Oktober 2025, jumlah kasus stunting di Kabupaten Maros berada di angka 3.703 kasus.

"Ini adalah buah dari kolaborasi bersama. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi juga Forkopimda, swasta dan masyarakat," katanya.

Chaidir menjelaskan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui Program Intervensi Langsung di lapangan.

Pada setiap lokus stunting, petugas mengidentifikasi faktor determinan kasus dan menuntaskan masalah pada hari yang sama.

"Misalnya faktor determinannya karena anak tidak memiliki JKN. Pada saat penanganan di lokus, langsung diaktifkan KIS/JKN hari itu juga," tuturnya.

Mantan Katua DPRD Maros itu mengatakan, tantangan ke depan adalah penerapan pola hidup sehat di lingkungan masyarakat serta memastikan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, calon pengantin dan balita terlaksana 100 persen.

Untuk mendukung upaya tersebut, sejumlah OPD juga mengambil peran.

Dinas Perikanan memberikan tambahan nutrisi melalui pemberian makanan olahan ikan, sedangkan Dinas Pertanian menggelar Pasar Murah Stunting untuk mendorong pemenuhan gizi keluarga.

Pada sektor kesehatan, Chaidir menyebut pemerintah akan memperkuat ILP (Integrated Layanan Primer) agar petugas dapat semakin intens melakukan pencegahan stunting. Sementara Dinas Sosial diarahkan untuk memperkuat intervensi bagi warga kurang mampu.

Selain penghargaan penurunan stunting, Chaidir juga menerima Penghargaan Atas Dedikasi, Komitmen dan Kepeduliannya dalam Mendorong Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, yang diberikan oleh DPP APDESI di Kementerian Desa, Jakarta.

Pada momen yang sama, Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, juga menerima Penghargaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 di Novotel Samator Surabaya, Jawa Timur.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI karena Kabupaten Maros dinilai sebagai instansi dengan nilai kualitas kebijakan berkualifikasi “Unggul”.

Muetazim mengatakan penghargaan ini menjadi bukti tata kelola kebijakan di Kabupaten Maros semakin terukur, responsif dan berbasis data.

"Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam memastikan setiap kebijakan dibuat dengan analisis, partisipasi, dan manfaat nyata untuk masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kebijakan ke depan," ujarnya.

Mantan Kadis PU itu menegaskan pemerintah daerah ke depan akan lebih memperkuat sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kebijakan agar seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran.

"Jika kebijakan kita tepat dan berkualitas, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Itu tujuan utamanya," tambahnya.