Fasilitas Rusak, Status Geopark Maros Pangkep Terancam Degradasi

PANGKEP - Status Geopark Maros Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark terancam terdegradasi menyusul banyaknya kerusakan fasilitas di sejumlah site. Status tersebut akan direvalidasi oleh tim asesor UNESCO pada akhir Juli 2026.

Pemerintah daerah bersama pengelola kini mempercepat berbagai persiapan. Koordinasi lintas lembaga hingga pembahasan pendanaan dilakukan, dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur selaku Ketua Pokja.

"Kami akan berusaha maksimal agar status Global Geopark Maros Pangkep ini tidak terdegradasi seperti di Toba," kata Muetazim usai rapat koordinasi di kantornya, Selasa (5/5/2026).

Muetazim mengakui potensi degradasi tetap ada. Namun, ia optimistis status tersebut bisa dipertahankan karena sebagian besar perbaikan berskala kecil dan dapat ditangani dalam waktu singkat.

"Tetap ada potensi degradasi. Tapi kami yakin itu tidak akan terjadi. Misalnya perbaikan jalan di Berua itu kita taksir anggarannya Rp100 sampai Rp150 juta sudah bagus. Anggarannya kita bisa patungan juga menggunakan CSR," terangnya.

Ia menjelaskan, perbaikan yang dilakukan saat ini terbatas pada kerusakan ringan akibat keterbatasan anggaran. Sementara perbaikan besar, seperti jembatan gantung di site Pattunuang, belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

"Kalau yang di Pattunuang itu anggarannya besar dan tidak mungkin kita kerjakan dalam tempo dua bulan," lanjutnya.

General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan, mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk mendukung proses revalidasi.

"Anggaran ini sudah mencakup semuanya, termasuk perbaikan beberapa site yang akan dikunjungi oleh asesor nantinya," ujarnya.

Dedy menambahkan, pihaknya optimistis status UNESCO Global Geopark tetap dapat dipertahankan hingga empat tahun ke depan.

"Seluruh rekomendasi UNESCO telah kita kerjakan sejak tahun 2023. Jadi kami sangat optimis status ini akan tetap kita pertahankan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Mirna, menyebut pihaknya telah menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp500 juta untuk mendukung perbaikan site dan proses revalidasi.

"Iya memang banyak yang rusak fasilitasnya. Kan kita ada dana hibah dari Pemprov untuk pengelola yang nantinya dipakai untuk perbaikan sarana dan prasarana," sebutnya.

Namun, ia mengakui anggaran tersebut masih terbatas akibat kebijakan efisiensi. Karena itu, pemerintah berharap dukungan tambahan dari pihak BUMN di wilayah Maros dan Pangkep.

"Yang dicukup-cukupkan saja. Makanya dananya bukan dari pemerintah saja, tapi urunan dari pihak BUMN itu tadi biar ringan," pungkasnya.