Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas
Tim SINDOmakassar
Selasa, 25 November 2025 - 20:56 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, saat memberikan keterangan pers kepada awak media. Foto/Istimewa
Belakangan ini publik digegerkan dengan kabar soal “negara di dalam negara” yang merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Isu ini muncul setelah pernyataan dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, memberikan pernyataan tegas, mendukung penuh setiap langkah pemerintah, dan menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara.
“Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak sampai ke bandaranya, saya di Palu. Terus kita undang IMIP. Komisaris utamanya Sintong Panjaitan, kemudian direkturnya orang Batak juga saya lupa namanya. Tapi yang datang saat itu komisarisnya yang mantan kapolres,” katanya di Makassar, Selasa, 25 November 2025.
Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya mempertanyakan beberapa hal terkait operasional IMIP.
“Beberapa hal kami tanyakan dan dibenarkan. Yaitu tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 ada 1.994 didatangkan dari Tiongkok,” jelasnya usai memberi sambutan dalam Kuliah Umum oleh Maroef Sjamsuddin di Rektorat Unhas.
Tokoh nasional asal Sulsel itu meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti sudah mengetahui kondisi ini, mengingat Prabowo sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan. Namun, menurut Tamsil, saat itu Prabowo tidak bisa bertindak karena beberapa alasan.“Ini saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti sebagai Menteri Pertahanan. Tapi mungkin karena ada menteri lain juga yang power full yang memback-up dan Presiden ikut meresmikan itu kan,” ujarnya.
Situasi kini berbeda, karena Prabowo sudah menjadi Presiden dan memberikan wewenang penuh kepada Menteri Pertahanan untuk menindak kegiatan ilegal.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, memberikan pernyataan tegas, mendukung penuh setiap langkah pemerintah, dan menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara.
“Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak sampai ke bandaranya, saya di Palu. Terus kita undang IMIP. Komisaris utamanya Sintong Panjaitan, kemudian direkturnya orang Batak juga saya lupa namanya. Tapi yang datang saat itu komisarisnya yang mantan kapolres,” katanya di Makassar, Selasa, 25 November 2025.
Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya mempertanyakan beberapa hal terkait operasional IMIP.
“Beberapa hal kami tanyakan dan dibenarkan. Yaitu tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 ada 1.994 didatangkan dari Tiongkok,” jelasnya usai memberi sambutan dalam Kuliah Umum oleh Maroef Sjamsuddin di Rektorat Unhas.
Tokoh nasional asal Sulsel itu meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti sudah mengetahui kondisi ini, mengingat Prabowo sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan. Namun, menurut Tamsil, saat itu Prabowo tidak bisa bertindak karena beberapa alasan.“Ini saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti sebagai Menteri Pertahanan. Tapi mungkin karena ada menteri lain juga yang power full yang memback-up dan Presiden ikut meresmikan itu kan,” ujarnya.
Situasi kini berbeda, karena Prabowo sudah menjadi Presiden dan memberikan wewenang penuh kepada Menteri Pertahanan untuk menindak kegiatan ilegal.