Heboh 'Negara di Dalam Negara' di Morowali, Tamsil Linrung Berikan Pernyataan Tegas

MAKASSAR - Belakangan ini publik digegerkan dengan kabar soal “negara di dalam negara” yang merujuk pada keberadaan Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Isu ini muncul setelah pernyataan dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, memberikan pernyataan tegas, mendukung penuh setiap langkah pemerintah, dan menegaskan bahwa tidak boleh ada negara di dalam negara.

“Saya sudah pernah ke sana, tapi tidak sampai ke bandaranya, saya di Palu. Terus kita undang IMIP. Komisaris utamanya Sintong Panjaitan, kemudian direkturnya orang Batak juga saya lupa namanya. Tapi yang datang saat itu komisarisnya yang mantan kapolres,” katanya di Makassar, Selasa, 25 November 2025.

Tamsil Linrung mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya mempertanyakan beberapa hal terkait operasional IMIP.

“Beberapa hal kami tanyakan dan dibenarkan. Yaitu tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, penerimaan karyawan dari China banyak. Dari 2.000 ada 1.994 didatangkan dari Tiongkok,” jelasnya usai memberi sambutan dalam Kuliah Umum oleh Maroef Sjamsuddin di Rektorat Unhas.

Tokoh nasional asal Sulsel itu meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti sudah mengetahui kondisi ini, mengingat Prabowo sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan. Namun, menurut Tamsil, saat itu Prabowo tidak bisa bertindak karena beberapa alasan.“Ini saya kira Pak Prabowo sudah tahu pasti sebagai Menteri Pertahanan. Tapi mungkin karena ada menteri lain juga yang power full yang memback-up dan Presiden ikut meresmikan itu kan,” ujarnya.

Situasi kini berbeda, karena Prabowo sudah menjadi Presiden dan memberikan wewenang penuh kepada Menteri Pertahanan untuk menindak kegiatan ilegal.

“Sekarang Presiden Prabowo memberikan kepercayaan penuh kepada Menteri Pertahanan yang sekaligus Ketua Dewan Pertahanan Nasional untuk mengambil tindakan-tindakan konkret untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal. Termasuk sawit, sudah ditarik jutaan hektare. Kemudian di Bangka Belitung, ada perusahaan yang izinnya mengeruk pasir ternyata yang diambil timah. Itu baru-baru ini sudah disikat. Asetnya Rp300 triliun, presiden langsung terjun ke sana,” kata Tamsil.

Khusus terkait Morowali, Tamsil menegaskan bahwa Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, telah melakukan langkah nyata.

“Menteri Pertahanan sudah melakukan latihan bersama di sana untuk memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres di Morowali. Dan Pak Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri Pertahanan yang mengkoordinasikan latihan itu mengatakan bahwa ini adalah negara dalam negara dan ini tidak boleh terjadi. Tapi dia belum melakukan tindakan apa-apa karena dia akan melaporkan ke Presiden,” jelasnya.
Tamsil Linrung menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang dieksekusi Menteri Pertahanan.

“Tidak boleh membiarkan sekecil apapun ada aset negara yang dikuasai oleh swasta secara ilegal. Apalagi bukan kecil itu. Dugaan saya itu lebih luas dari ibu kota negara yang dibangun (IKN),” tegasnya.

Menurut Tamsil, kondisi ini sudah bukan rahasia lagi. “Ini sudah sering kita dengar kan, keluhan ada orang yang membawa hasil bumi tapi tidak melalui imigrasi, tidak melalui bea cukai, tidak ada pajak,” ujarnya.