Kasus Dugaan Penipuan Bahar Ngitung: Sudah Tersangka, Korban Masih Misterius
Tim SINDOmakassar
Senin, 22 Desember 2025 - 20:25 WIB
Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bahar Ngitung, terseret kasus dugaan penipuan, dimana statusnya sudah tersangka. Foto/Istimewa
Penanganan kasus dugaan penipuan yang menyeret nama mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Bahar Ngitung, terus menjadi sorotan publik. Meski telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan, hingga kini Bahar Ngitung belum juga ditahan.
Kondisi tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas. Salah satu desakan datang dari pegiat hukum, Firmansyah Muis, yang menilai penahanan sudah layak dilakukan karena unsur hukum acara pidana telah terpenuhi.
“Penetapan tersangka berarti penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Maka, sesuai Pasal 21 KUHAP, penahanan dapat dilakukan jika terdapat kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. Dalam perkara ini, alasan itu sangat relevan,” ujar Firmansyah Muis, Senin (22/12/2025).
Bahar Ngitung sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. Penyidik Polda Sulsel telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk diteliti.
Namun demikian, hingga kini belum ada langkah penahanan terhadap yang bersangkutan. Menurut Firmansyah, situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih karena kasus tersebut melibatkan mantan pejabat negara.
“Penahanan bukan bentuk penghukuman, tetapi instrumen hukum untuk menjaga proses penyidikan agar tidak terganggu. Jangan sampai publik menilai ada perlakuan khusus karena latar belakang tersangka,” tegasnya.
Selain soal penahanan, perhatian publik juga tertuju pada belum terbukanya identitas korban secara jelas. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengumumkan secara resmi siapa pihak yang dirugikan dalam dugaan penipuan tersebut.
Kondisi tersebut memicu desakan dari berbagai kalangan agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas. Salah satu desakan datang dari pegiat hukum, Firmansyah Muis, yang menilai penahanan sudah layak dilakukan karena unsur hukum acara pidana telah terpenuhi.
“Penetapan tersangka berarti penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Maka, sesuai Pasal 21 KUHAP, penahanan dapat dilakukan jika terdapat kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. Dalam perkara ini, alasan itu sangat relevan,” ujar Firmansyah Muis, Senin (22/12/2025).
Bahar Ngitung sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP. Penyidik Polda Sulsel telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk diteliti.
Namun demikian, hingga kini belum ada langkah penahanan terhadap yang bersangkutan. Menurut Firmansyah, situasi ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terlebih karena kasus tersebut melibatkan mantan pejabat negara.
“Penahanan bukan bentuk penghukuman, tetapi instrumen hukum untuk menjaga proses penyidikan agar tidak terganggu. Jangan sampai publik menilai ada perlakuan khusus karena latar belakang tersangka,” tegasnya.
Selain soal penahanan, perhatian publik juga tertuju pada belum terbukanya identitas korban secara jelas. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengumumkan secara resmi siapa pihak yang dirugikan dalam dugaan penipuan tersebut.