SPBU Nelayan Donggala, Wujud Nyata Keadilan Energi di Pesisir
Tim SINDOmakassar
Senin, 22 Desember 2025 - 23:46 WIB
Pemerintah terus berupaya menghadirkan keadilan energi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir. Salah satunya lewat kehadiran SPBU Nelayan di Donggala. Foto/IST
Pemerintah terus berupaya menghadirkan keadilan energi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau langsung SPBU Nelayan tersebut yang memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
SPBU Nelayan ini dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa keberadaan SPBU Nelayan memberikan manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp.3.000 hingga Rp. 4.000 / liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp. 6.800 per liter,” terangnya.
Selain selisih harga yang cukup signifikan, nelayan juga diuntungkan dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan tambahan waktu dan biaya operasional.Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi dalam pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan tersebut tergolong tinggi.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau langsung SPBU Nelayan tersebut yang memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
SPBU Nelayan ini dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa keberadaan SPBU Nelayan memberikan manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp.3.000 hingga Rp. 4.000 / liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp. 6.800 per liter,” terangnya.
Selain selisih harga yang cukup signifikan, nelayan juga diuntungkan dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan tambahan waktu dan biaya operasional.Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi dalam pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan tersebut tergolong tinggi.