SPBU Nelayan Donggala, Wujud Nyata Keadilan Energi di Pesisir
Senin, 22 Des 2025 23:46
Pemerintah terus berupaya menghadirkan keadilan energi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir. Salah satunya lewat kehadiran SPBU Nelayan di Donggala. Foto/IST
DONGGALA - Pemerintah terus berupaya menghadirkan keadilan energi sekaligus mendorong pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir. Salah satunya dilakukan melalui pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau langsung SPBU Nelayan tersebut yang memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
SPBU Nelayan ini dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa keberadaan SPBU Nelayan memberikan manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp.3.000 hingga Rp. 4.000 / liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp. 6.800 per liter,” terangnya.
Selain selisih harga yang cukup signifikan, nelayan juga diuntungkan dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan tambahan waktu dan biaya operasional.Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi dalam pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan tersebut tergolong tinggi.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan pendukung operasional. Ia turut mengapresiasi sistem operasional SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
“Hal lain yang menggembirakan, kegiatan opersional SPBU Nelayan ini dapat langsung masuk dashboard Pertamina Patra Niaga dan itu berarti dapat diakses juga penyalurannya setiap hari oleh BPH Migas,” katanya seraya berharap operasional SPBU Nelayan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Manfaat kehadiran SPBU Nelayan juga dirasakan langsung oleh para nelayan. Daud (43), salah satu anggota kelompok nelayan setempat, mengaku kini lebih mudah memperoleh BBM untuk melaut.
“Sebagai nelayan, kami sangat bersyukur ada SPBU Nelayan di sini karena sebelumnya kalau mau membeli BBM harus di SPBU yang jaraknya jauh. Semoga SPBU Nelayan ini berjalan lancar,” ujarnya.
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika Retnowati yang juga menjabat sebagai Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), turut melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Donggala dan sejumlah SPBU di Kota Palu. Kunjungan tersebut bertujuan memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan Nataru ini berjalan lancar,” ungkapnya.
Harya Adityawarman menambahkan, selama periode Nataru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk Gasoline, sementara kebutuhan Gasoil relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kunjungan ke SPBU, tim juga melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM.
“Berdasarkan uji yang kita lakukan di SPBU, memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh IT Manager Donggala Ari Wibowo serta Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga, Gidan Rasendrianto.
Senada dengan upaya tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menegaskan dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.
"Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan", tutup Roberth.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau langsung SPBU Nelayan tersebut yang memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga sesuai ketetapan pemerintah dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka.
SPBU Nelayan ini dikelola oleh koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa keberadaan SPBU Nelayan memberikan manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.
“Para nelayan sangat bersyukur dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp.3.000 hingga Rp. 4.000 / liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp. 6.800 per liter,” terangnya.
Selain selisih harga yang cukup signifikan, nelayan juga diuntungkan dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan tambahan waktu dan biaya operasional.Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi dalam pembelian BBM subsidi dan kompensasi.
“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan tersebut tergolong tinggi.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Harya Adityawarman, berharap dukungan kredit permodalan yang diterima nelayan dapat dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan pendukung operasional. Ia turut mengapresiasi sistem operasional SPBU Nelayan yang telah terintegrasi secara digital.
“Hal lain yang menggembirakan, kegiatan opersional SPBU Nelayan ini dapat langsung masuk dashboard Pertamina Patra Niaga dan itu berarti dapat diakses juga penyalurannya setiap hari oleh BPH Migas,” katanya seraya berharap operasional SPBU Nelayan dapat berjalan secara berkelanjutan.
Manfaat kehadiran SPBU Nelayan juga dirasakan langsung oleh para nelayan. Daud (43), salah satu anggota kelompok nelayan setempat, mengaku kini lebih mudah memperoleh BBM untuk melaut.
“Sebagai nelayan, kami sangat bersyukur ada SPBU Nelayan di sini karena sebelumnya kalau mau membeli BBM harus di SPBU yang jaraknya jauh. Semoga SPBU Nelayan ini berjalan lancar,” ujarnya.
Selain meninjau SPBU Nelayan, Erika Retnowati yang juga menjabat sebagai Ketua Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), turut melakukan kunjungan ke Integrated Terminal (IT) Donggala dan sejumlah SPBU di Kota Palu. Kunjungan tersebut bertujuan memantau kondisi pasokan BBM selama periode Nataru 2025/2026.
“Secara umum, kondisi pasokan BBM dalam keadaan aman. Kita harapkan Nataru ini berjalan lancar,” ungkapnya.
Harya Adityawarman menambahkan, selama periode Nataru, kebutuhan BBM di Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat sekitar 5 persen untuk Gasoline, sementara kebutuhan Gasoil relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kunjungan ke SPBU, tim juga melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas BBM.
“Berdasarkan uji yang kita lakukan di SPBU, memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh IT Manager Donggala Ari Wibowo serta Sales Branch Manager Sulawesi Tengah II Fuel Pertamina Patra Niaga, Gidan Rasendrianto.
Senada dengan upaya tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, menegaskan dukungan perusahaan terhadap kebijakan pemerintah melalui penyediaan lembaga penyalur BBM khusus bagi nelayan.
"Nelayan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM dengan akses yang lebih dekat dan terjangkau bagi para nelayan", tutup Roberth.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Pertamina Tingkatkan Kompetensi Operator SPBU di Parepare
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Hiswana Migas Parepare menggelar pelatihan peningkatan kompetensi (upskilling) bagi operator dan pengawas SPBU.
Kamis, 02 Jul 2026 15:32
News
Harga BBM Nonsubsidi Pertamina Turun Mulai 1 Juli, Kecuali Pertamax
PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga sejumlah produk bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh wilayah Sulawesi mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WITA.
Rabu, 01 Jul 2026 21:28
Ekbis
Pertamina Sulawesi Bekali UMKM Perkuat Literasi Keuangan & Akses Permodalan
PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi terus mendorong penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah.
Selasa, 30 Jun 2026 21:35
Sulsel
Pertamina Dukung Pengawasan Ketat BBM Subsidi di SPBU Parepare
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mendukung penguatan pengawasan penyaluran BBM subsidi di seluruh SPBU di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Sabtu, 27 Jun 2026 16:38
Sulsel
Pasokan Biosolar Parepare Aman, Pertamina Perkuat Pengawasan Layanan SPBU
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar di Kota Parepare dan wilayah sekitarnya tetap aman.
Jum'at, 26 Jun 2026 16:17
Berita Terbaru