Dorong Peningkatan Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 20 Mei 2026 21:00
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Pembukaan Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan.
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Pembukaan Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode Mei 2026 yang dilaksanakan secarra daring dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa negara hukum yang kuat membutuhkan pondasi regulasi yang kokoh, sehingga peran perancang peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis dalam mendukung arah kebijakan dan pembangunan nasional.
Menurutnya, sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia maju, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berintegritas dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, uji kompetensi dipandang bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme para perancang peraturan perundang-undangan.
Widyastuti juga menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan alat standarisasi untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan kebutuhan regulasi di masa mendatang. Para perancang diharapkan terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika hukum nasional.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung penuh pelaksanaan uji kompetensi sebagai langkah penguatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan.
“Uji kompetensi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para perancang agar mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional,” ujar Heny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal berharap seluruh peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Kami berharap peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti uji kompetensi ini secara optimal sehingga nantinya mampu melahirkan perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik dalam mendukung proses harmonisasi regulasi,” ungkap Andi Basmal.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembentukan regulasi yang semakin dinamis.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa negara hukum yang kuat membutuhkan pondasi regulasi yang kokoh, sehingga peran perancang peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis dalam mendukung arah kebijakan dan pembangunan nasional.
Menurutnya, sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia maju, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berintegritas dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, uji kompetensi dipandang bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme para perancang peraturan perundang-undangan.
Widyastuti juga menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan alat standarisasi untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan kebutuhan regulasi di masa mendatang. Para perancang diharapkan terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika hukum nasional.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung penuh pelaksanaan uji kompetensi sebagai langkah penguatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan.
“Uji kompetensi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para perancang agar mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional,” ujar Heny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal berharap seluruh peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Kami berharap peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti uji kompetensi ini secara optimal sehingga nantinya mampu melahirkan perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik dalam mendukung proses harmonisasi regulasi,” ungkap Andi Basmal.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembentukan regulasi yang semakin dinamis.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Bersama Tiga Kanwil Perkuat Semangat Kebangkitan Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama tiga Kantor Wilayah lainnya melaksanakan upacara bersama dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional
Rabu, 20 Mei 2026 18:27
News
Tekankan Profesionalisme OBH dalam Pelayanan Bantuan Hukum
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal menekankan pentingnya profesionalisme Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat
Selasa, 19 Mei 2026 17:22
News
Kemenkum Sulsel Optimalkan Layanan AHU dan Apostille bagi Masyarakat
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kamwil Kemenkum Sulsel) melalui Divisi Pelayanan Hukum terus menghadirkan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada masyarakat.
Selasa, 19 Mei 2026 11:00
News
DJKI Perkuat Pemahaman Administratif Permohonan Paten melalui Workshop
Peningkatan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian persyaratan administratif permohonan paten menjadi hal penting agar inventor, akademisi, maupun pelaku industri dapat memperoleh haknya secara optimal.
Senin, 18 Mei 2026 21:44
News
Internalisasikan Semangat Loyalitas dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tugas
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Demson Marihot, menginternalisasikan pentingnya semangat loyalitas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepada seluruh jajaran.
Senin, 18 Mei 2026 14:45
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tolak Pembangunan PSEL di Tamalanrea, Warga: Kami Siap Pertaruhkan Nyawa
2
Tim Pegasus Polres Jeneponto Tangkap 4 Terduga Pelaku Pencurian Sapi
3
Dealer GWM Pertama di Indonesia Timur Resmi Dibuka di Makassar
4
Polisi Amankan Pria di Kelara Jeneponto, Diduga Simpan Sabu dalam Bungkus Rokok
5
BYD M6 DM Resmi Mengaspal di Indonesia, Bisa Dipesan di Seluruh Jaringan Haka Auto
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tolak Pembangunan PSEL di Tamalanrea, Warga: Kami Siap Pertaruhkan Nyawa
2
Tim Pegasus Polres Jeneponto Tangkap 4 Terduga Pelaku Pencurian Sapi
3
Dealer GWM Pertama di Indonesia Timur Resmi Dibuka di Makassar
4
Polisi Amankan Pria di Kelara Jeneponto, Diduga Simpan Sabu dalam Bungkus Rokok
5
BYD M6 DM Resmi Mengaspal di Indonesia, Bisa Dipesan di Seluruh Jaringan Haka Auto