Dorong Peningkatan Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan
Rabu, 20 Mei 2026 21:00
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Pembukaan Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan.
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti kegiatan Pembukaan Uji Kompetensi Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Periode Mei 2026 yang dilaksanakan secarra daring dari Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Sulsel, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa negara hukum yang kuat membutuhkan pondasi regulasi yang kokoh, sehingga peran perancang peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis dalam mendukung arah kebijakan dan pembangunan nasional.
Menurutnya, sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia maju, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berintegritas dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, uji kompetensi dipandang bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme para perancang peraturan perundang-undangan.
Widyastuti juga menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan alat standarisasi untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan kebutuhan regulasi di masa mendatang. Para perancang diharapkan terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika hukum nasional.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung penuh pelaksanaan uji kompetensi sebagai langkah penguatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan.
“Uji kompetensi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para perancang agar mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional,” ujar Heny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal berharap seluruh peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Kami berharap peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti uji kompetensi ini secara optimal sehingga nantinya mampu melahirkan perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik dalam mendukung proses harmonisasi regulasi,” ungkap Andi Basmal.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembentukan regulasi yang semakin dinamis.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan.
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Widyastuti dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa negara hukum yang kuat membutuhkan pondasi regulasi yang kokoh, sehingga peran perancang peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis dalam mendukung arah kebijakan dan pembangunan nasional.
Menurutnya, sejalan dengan Asta Cita menuju Indonesia maju, diperlukan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berintegritas dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, uji kompetensi dipandang bukan sekadar formalitas administratif, tetapi sebagai instrumen untuk memastikan kualitas, kapasitas, dan profesionalisme para perancang peraturan perundang-undangan.
Widyastuti juga menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan alat standarisasi untuk menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan kebutuhan regulasi di masa mendatang. Para perancang diharapkan terus meningkatkan kompetensi, integritas, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika hukum nasional.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Sulsel mendukung penuh pelaksanaan uji kompetensi sebagai langkah penguatan kualitas perancang peraturan perundang-undangan.
“Uji kompetensi ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para perancang agar mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan hukum nasional,” ujar Heny.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal berharap seluruh peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti seluruh tahapan uji kompetensi dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Kami berharap peserta dari Kanwil Kemenkum Sulsel dapat mengikuti uji kompetensi ini secara optimal sehingga nantinya mampu melahirkan perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang baik dalam mendukung proses harmonisasi regulasi,” ungkap Andi Basmal.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan yang profesional, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan pembentukan regulasi yang semakin dinamis.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Perkuat Komitmen di Rakor Pengendalian Kinerja Semester I 2026
Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026. Forum ini menjadi ruang konsolidasi, refleksi, dan penyusunan langkah konkret menuju pelaksanaan program kerja Semester II yang lebih tajam dan berdampak.
Jum'at, 03 Jul 2026 14:56
News
Kemenkum Sulsel Raih Nilai Sempurna dalam Rapat Verifikasi Kinerja Program KI Triwulan II
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) meraih penilaian 100 dalam Penilaian Verifikasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Program Kekayaan Intelektual (KI) Triwulan II
Kamis, 02 Jul 2026 15:49
News
Optimalisasi Komunikasi Publik Media Sosial Melalui Pembinaan Teknis Kehumasan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mengikuti Pembinaan Teknis Kehumasan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama (Hukerma) Kementerian Hukum
Rabu, 01 Jul 2026 21:10
News
Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Wujud Sinergi Pelayanan Hukum di Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Upacara Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Mapolda Sulsel), Rabu (1/7/2026).
Rabu, 01 Jul 2026 18:24
Sulsel
Perkuat Layanan Perseroan Perorangan dan Dorong Pelindungan KI di Palopo
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan hukum bagi pelaku usaha.
Selasa, 30 Jun 2026 23:19
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AHM Segarkan Honda Monkey, Makin Ikonik dengan Sentuhan Baru
2
Delegasi Fakultas Kedokteran Indonesia Ikut Koadmex 2026 dan Konferensi Global di Korea Selatan
3
Erafone Run 2026 Debut di Makassar, Target 3.000 Peserta & Gaungkan Gaya Hidup Sehat
4
Serapan Anggaran di Bawah 30%, DPRD Makassar Minta SKPD Percepat Kinerja
5
PMD Jeneponto Hadirkan Aplikasi SIPASMI Turatea untuk Integrasi Data Desa
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
AHM Segarkan Honda Monkey, Makin Ikonik dengan Sentuhan Baru
2
Delegasi Fakultas Kedokteran Indonesia Ikut Koadmex 2026 dan Konferensi Global di Korea Selatan
3
Erafone Run 2026 Debut di Makassar, Target 3.000 Peserta & Gaungkan Gaya Hidup Sehat
4
Serapan Anggaran di Bawah 30%, DPRD Makassar Minta SKPD Percepat Kinerja
5
PMD Jeneponto Hadirkan Aplikasi SIPASMI Turatea untuk Integrasi Data Desa