Opini
Pilkada Via DPRD: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat
Tim SINDOmakassar
Senin, 29 Desember 2025 - 22:21 WIB
Pengamat Kebijakan Publik & Politik, Ras MD. Istimewa
Oleh: Ras MD
Pengamat Kebijakan Publik & Politik
Belakangan ini, wacana agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD mulai menguat. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik. Pertanyaan yang kemudian muncul: apakah cara ini benar-benar solusi bagi demokrasi lokal, atau justru ancaman bagi hak rakyat?
Sejak pilkada langsung diberlakukan, masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan merasakan perubahan besar. Rakyat ikut menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Di Makassar, Gowa, Luwu, hingga Toraja, warga belajar bahwa suara mereka berpengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah: jalan dibangun, bantuan disalurkan, sekolah berdiri, dan pelayanan publik membaik.
Jika mekanisme ini diubah dan dikembalikan kepada DPRD, maka pengalaman politik itu bisa kembali hilang. Rakyat yang selama ini merasa menjadi bagian dari proses, akan kembali menjadi sekadar penonton. Inilah yang saya sebut sebagai erosi kedaulatan publik.
Betul, pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar. Pemprov dan kabupaten/kota harus menyediakan dana miliaran rupiah melalui hibah APBD untuk penyelenggara. Di sisi kandidat, biaya kampanye juga tidak kecil.
Tetapi demokrasi bukan sekadar soal mahal atau murah. Demokrasi adalah investasi sosial jangka panjang. Jika efisiensi dijadikan alasan untuk menarik hak rakyat memilih, maka kita sedang memilih solusi cepat yang justru berisiko melukai demokrasi itu sendiri.
Pengamat Kebijakan Publik & Politik
Belakangan ini, wacana agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD mulai menguat. Dukungan dari sebagian elite politik, termasuk dari Partai Gerindra, membuat isu ini menjadi bahan perbincangan publik. Pertanyaan yang kemudian muncul: apakah cara ini benar-benar solusi bagi demokrasi lokal, atau justru ancaman bagi hak rakyat?
Sejak pilkada langsung diberlakukan, masyarakat Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan merasakan perubahan besar. Rakyat ikut menentukan siapa pemimpin di daerahnya. Di Makassar, Gowa, Luwu, hingga Toraja, warga belajar bahwa suara mereka berpengaruh terhadap arah kebijakan pemerintah: jalan dibangun, bantuan disalurkan, sekolah berdiri, dan pelayanan publik membaik.
Jika mekanisme ini diubah dan dikembalikan kepada DPRD, maka pengalaman politik itu bisa kembali hilang. Rakyat yang selama ini merasa menjadi bagian dari proses, akan kembali menjadi sekadar penonton. Inilah yang saya sebut sebagai erosi kedaulatan publik.
Betul, pilkada langsung memang membutuhkan anggaran besar. Pemprov dan kabupaten/kota harus menyediakan dana miliaran rupiah melalui hibah APBD untuk penyelenggara. Di sisi kandidat, biaya kampanye juga tidak kecil.
Tetapi demokrasi bukan sekadar soal mahal atau murah. Demokrasi adalah investasi sosial jangka panjang. Jika efisiensi dijadikan alasan untuk menarik hak rakyat memilih, maka kita sedang memilih solusi cepat yang justru berisiko melukai demokrasi itu sendiri.