Kejari Jeneponto Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Mafia Pupuk Bersubsidi
Sulaiman Nai
Senin, 05 Januari 2026 - 17:05 WIB
Koalisi Pemuda Turatea bersama Ketua Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan saat berunjuk rasa di depan Kantor Kejari. Foto: SINDO Makassar/Sulaiman Nai
Koalisi Pemuda Turatea bersama Ketua Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, Senin (5/1/2026).
Nasir Tinggi, Ketua Sepernas Kabupaten Jeneponto selaku koordinator aksi mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang merugikan petani di Jeneponto.
"Kasus dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi tersebut melibatkan tiga distributor, yakni CV Anjas, PT Puskud, dan KPI, tapi kenapa cuma satu orang yang dijadikan tersangka, ada apa ini," tegas Nasir Tinggi.
Berdasarkan temuan audit Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam kasus pupuk bersubsidi tersebut, ditemukan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp6 miliar.
Sementara itu, Agung dari Koalisi Pemuda Turatea menyampaikan bahwa dari tiga distributor yang diduga bermasalah, hanya KPI yang diproses hingga ke ranah hukum.
Namun, dalam perjalanannya, KPI dalam hal ini Amrina dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan.
“Fakta di lapangan, audit Inspektorat menemukan kerugian negara Rp6 miliar dari tiga distributor pupuk bersubsidi. Tapi anehnya, hanya KPI yang diproses, sementara dua distributor lain, PT Anjas dan PT Puskud, hingga kini belum tersentuh hukum,” tegas Agung.
Nasir Tinggi, Ketua Sepernas Kabupaten Jeneponto selaku koordinator aksi mengatakan, aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang merugikan petani di Jeneponto.
"Kasus dugaan penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi tersebut melibatkan tiga distributor, yakni CV Anjas, PT Puskud, dan KPI, tapi kenapa cuma satu orang yang dijadikan tersangka, ada apa ini," tegas Nasir Tinggi.
Berdasarkan temuan audit Inspektorat Kabupaten Jeneponto dalam kasus pupuk bersubsidi tersebut, ditemukan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp6 miliar.
Sementara itu, Agung dari Koalisi Pemuda Turatea menyampaikan bahwa dari tiga distributor yang diduga bermasalah, hanya KPI yang diproses hingga ke ranah hukum.
Namun, dalam perjalanannya, KPI dalam hal ini Amrina dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan.
“Fakta di lapangan, audit Inspektorat menemukan kerugian negara Rp6 miliar dari tiga distributor pupuk bersubsidi. Tapi anehnya, hanya KPI yang diproses, sementara dua distributor lain, PT Anjas dan PT Puskud, hingga kini belum tersentuh hukum,” tegas Agung.