Pemkot Makassar Tegaskan Pengakhiran PKS Pusat Niaga Daya Harus Bebas Risiko Hukum
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 16 Januari 2026 - 15:31 WIB
Sekda Kota Makassar, Andi Zulkifly, memimpin rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut serah terima sarana dan prasarana Pusat Niaga Daya di ruang rapat Sekda, Kamis (15/1/2026). Foto: Istimewa
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk segera menuntaskan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Kalla Inti Karsa (KIK) terkait pengelolaan Pusat Niaga Daya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menyebut PKS yang dimulai sejak 1996 seharusnya berakhir pada 2021, setelah 25 tahun masa kerja sama. Namun hingga kini, penyerahan aset belum rampung karena masih terdapat sejumlah kewajiban dan hak yang belum diselesaikan.
“Hari ini kita membicarakan lebih kepada hasil PKS yang dimulai tahun 1996 dan berakhir pada 2021. Seharusnya di tahun itu sudah dilakukan penyerahan, namun ada beberapa kendala sehingga prosesnya terus tertunda,” ujar Andi Zulkifly dalam rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut serah terima sarana dan prasarana Pusat Niaga Daya di ruang rapat Sekda, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, Pemkot Makassar harus berhati-hati dalam mengakhiri PKS agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kerugian daerah. Untuk itu, pemerintah kota telah melakukan peninjauan ulang terhadap PKS tersebut.
“Review PKS telah dilakukan pada 2021, kemudian BPKP mengeluarkan hasil review pada 2022. Ini menjadi acuan utama kita dalam menyelesaikan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT KIK,” jelasnya.
Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu menambahkan, penyelesaian PKS ini menjadi perhatian langsung Wali Kota Makassar. Ia mengingatkan agar prosesnya tidak berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan temuan, khususnya terkait penyerahan aset Pusat Niaga Daya.
“Saya kira seluruh rekomendasi yang tertuang dalam review BPKP harus menjadi panduan kita dalam menindaklanjuti penyelesaian PKS ini,” tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menyebut PKS yang dimulai sejak 1996 seharusnya berakhir pada 2021, setelah 25 tahun masa kerja sama. Namun hingga kini, penyerahan aset belum rampung karena masih terdapat sejumlah kewajiban dan hak yang belum diselesaikan.
“Hari ini kita membicarakan lebih kepada hasil PKS yang dimulai tahun 1996 dan berakhir pada 2021. Seharusnya di tahun itu sudah dilakukan penyerahan, namun ada beberapa kendala sehingga prosesnya terus tertunda,” ujar Andi Zulkifly dalam rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut serah terima sarana dan prasarana Pusat Niaga Daya di ruang rapat Sekda, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, Pemkot Makassar harus berhati-hati dalam mengakhiri PKS agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun potensi kerugian daerah. Untuk itu, pemerintah kota telah melakukan peninjauan ulang terhadap PKS tersebut.
“Review PKS telah dilakukan pada 2021, kemudian BPKP mengeluarkan hasil review pada 2022. Ini menjadi acuan utama kita dalam menyelesaikan kerja sama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT KIK,” jelasnya.
Mantan Kepala Bappeda Kota Makassar itu menambahkan, penyelesaian PKS ini menjadi perhatian langsung Wali Kota Makassar. Ia mengingatkan agar prosesnya tidak berlarut-larut dan berpotensi menimbulkan temuan, khususnya terkait penyerahan aset Pusat Niaga Daya.
“Saya kira seluruh rekomendasi yang tertuang dalam review BPKP harus menjadi panduan kita dalam menindaklanjuti penyelesaian PKS ini,” tegasnya.